Foto: Gubernur Bali Wayan Koster saat menghadiri Bali Digital Innovation Festival (Baligivation) 2026 di Denpasar, Selasa (28/4/2026).
Denpasar, KabarBaliSatu
Gubernur Bali Wayan Koster secara resmi membuka Bali Digital Innovation Festival (Baligivation) 2026 di Denpasar, Selasa (28/4/2026). Acara ini menjadi penanda keseriusan pemerintah mendorong transformasi ekonomi digital sebagai mesin pertumbuhan baru di Pulau Dewata.
Didampingi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja, Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan PPATK Fhitriodi, serta Kapolda Bali Daniel Adityajaya, Koster menegaskan bahwa Bali tak bisa terus bergantung pada pariwisata.
Data 2025 menunjukkan sekitar 66 persen ekonomi Bali masih bertumpu pada sektor tersebut. Padahal, di balik gemerlapnya, Bali menyimpan potensi besar di sektor digital dan ekonomi kreatif yang belum tergarap maksimal.
“Transformasi digital harus menjadi arah baru ekonomi Bali,” tegas Koster.
Ia mengakui, Bali memang memiliki keunggulan global yang sulit ditandingi. Dengan luas wilayah hanya sekitar 0,1 persen dari Indonesia, Bali mampu menarik lebih dari 16 juta kunjungan wisatawan sepanjang 2025. Angka itu terdiri dari 7 juta wisatawan mancanegara, 150 ribu wisatawan kapal pesiar, dan 9,3 juta wisatawan domestik. Kontribusi devisa pun mencapai Rp176 triliun, atau sekitar 55 persen dari total devisa pariwisata nasional.
Namun, di balik capaian itu, berbagai persoalan klasik masih membayangi—mulai dari sampah hingga kemacetan. Pemerintah Provinsi Bali kini tengah mempercepat berbagai solusi, termasuk pembangunan fasilitas pengolahan sampah berbasis energi dengan kapasitas 1.200 ton per hari yang ditargetkan beroperasi akhir 2026.
Di sektor infrastruktur, sejumlah proyek strategis juga digenjot, seperti pembangunan jalan bypass, jembatan di Nusa Ceningan, jaringan air bersih di Karangasem, hingga shortcut Singaraja–Mengwi yang ditargetkan rampung pada 2027–2028.
Koster menegaskan, pemerataan pembangunan menjadi kunci. Ia menargetkan hingga 2029, fondasi infrastruktur Bali akan lebih merata untuk memunculkan pusat-pusat ekonomi baru di wilayah utara, timur, dan barat.
Sementara itu, Erwin Haryono dari Bank Indonesia menekankan bahwa Baligivation bukan sekadar festival, melainkan ruang kolaborasi strategis lintas sektor. Program ini dirancang untuk mempercepat digitalisasi melalui penguatan UMKM, digitalisasi pasar rakyat, hingga inovasi berbasis komunitas seperti Banjar Pintar dan Pasar Rakyat Go Digital.
“Ini bukan hanya tentang teknologi, tetapi membangun ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Di sisi lain, PPATK mengingatkan bahwa akselerasi digital harus diimbangi dengan pengawasan ketat. Fhitriodi menyoroti maraknya praktik money changer ilegal di Bali yang berpotensi memicu tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Ia mengungkap sejumlah modus yang kerap terjadi, mulai dari penggunaan identitas palsu, transaksi tanpa dasar jelas, hingga pencampuran dana legal dan ilegal. Untuk itu, penguatan pengawasan, pertukaran informasi antar lembaga, serta peningkatan kapasitas pelaku industri menjadi krusial.
Kapolda Bali, Daniel Adityajaya, menambahkan bahwa transformasi digital adalah keniscayaan yang tak bisa dihindari. Namun, ia mengingatkan bahwa risiko kejahatan digital juga meningkat seiring percepatan tersebut.
“Diperlukan sinergi lintas sektor untuk menjaga keamanan dan kepercayaan dalam ekosistem digital,” tegasnya.
Melalui Baligivation 2026, Bali kini tak hanya ingin dikenal sebagai destinasi wisata dunia, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi digital yang tangguh—tanpa kehilangan akar budaya dan kearifan lokalnya. (kbs)