Foto: Ketua DPD Partai Golkar Bali Gde Sumarjaya Linggih atau yang akrab disapa Demer yang juga nggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dapil Bali.
Denpasar, KabarBaliSatu
Ketua DPD Partai Golkar Bali Gde Sumarjaya Linggih atau yang akrab disapa Demer, menyoroti persoalan sampah di Bali yang dinilai semakin mendesak, meski proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik tengah berproses.
Menurut Demer, pemerintah pusat melalui Danantara telah mendanai pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa), sampah menjadi listrik (waste to energy/WtE). Bahkan, investor bersama pihak terkait juga telah menyelesaikan kebutuhan lahan yang sebelumnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
“Proyek sampah menjadi listrik itu sudah ada pemenangnya dan didanai oleh Danantara bersama investor. Bahkan lahan yang seharusnya disiapkan pemerintah daerah sudah diselesaikan, salah satunya di Pelindo Benoa,” ujar Demer belum lama ini.
Namun demikian, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dapil Bali itu menegaskan bahwa persoalan sampah di Bali tidak bisa hanya bergantung pada proyek tersebut. Ia menilai, pemerintah daerah kini memiliki pekerjaan rumah besar untuk menangani sampah di luar cakupan proyek Waste to Energy terutama yang sudah terlihat nyata di lingkungan masyarakat.
“Yang krusial sekarang adalah sampah-sampah di luar proyek itu, yang berserakan di mulut-mulut gang. Ini harus segera ditangani, jangan menunggu proyek selesai,” tegasnya.
Demer pun mendorong agar pemerintah provinsi serta kabupaten/kota segera mengambil langkah agresif dengan memanfaatkan dana Pajak Hotel dan Restoran (PHR). Dana tersebut dinilai bisa menjadi solusi jangka pendek untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mengganggu.
Politisi senior Golkar asal Desa Tajun Buleleng itu secara khusus menyoroti tiga daerah penghasil PHR terbesar di Bali, yakni Badung, Denpasar, dan Gianyar, agar memberikan alokasi lebih besar untuk penanganan sampah.
“Pariwisata itu butuh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Sekarang kenyamanan kita terganggu karena sampah. Kalau ini tidak segera ditangani, daya saing pariwisata Bali bisa turun,” ujar wakil rakyat yang sudah lima periode mengabdi di DPR RI memperjuangkan kepentingan Bali itu.
Demer menambahkan, dengan tidak lagi dibebankannya anggaran daerah untuk penyediaan lahan proyek Waste to Energy, seharusnya ada ruang fiskal yang bisa dialihkan untuk penanganan masalah sampah yang lebih mendesak.
Ia menekankan pentingnya penyediaan TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle) yang memadai, termasuk untuk sampah organik, agar tidak lagi menumpuk di ruang-ruang terbuka seperti gang permukiman.
“Dana daerah yang sebelumnya untuk lahan bisa dialihkan. Gunakan untuk menampung dan mengelola sampah yang sekarang jadi keluhan masyarakat,” katanya.
Demer berharap, langkah cepat dan terkoordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat segera dilakukan, sehingga persoalan sampah tidak semakin memperburuk citra pariwisata Bali di mata wisatawan. (kbs)