Foto: Gubernur Bali Wayan Koster bersama Wakil Gubernur I Nyoman Giri Prasta saat menghadiri Rapat Paripurna ke-28 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 di DPRD Bali, Rabu (25/3/2026).
Denpasar, KabarBaliSatu
Pemerintah Provinsi Bali mencatatkan kinerja impresif dalam satu tahun kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster bersama Wakil Gubernur I Nyoman Giri Prasta untuk periode 20 Februari 2025 hingga 20 Februari 2026. Sejumlah indikator pembangunan menunjukkan tren positif, menandai penguatan fondasi ekonomi, sosial, hingga pelestarian budaya dan lingkungan berbasis kearifan lokal.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-28 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 di DPRD Bali, Rabu (25/3/2026). Dalam forum resmi itu ditegaskan, arah pembangunan Bali berpijak pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, serta Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun (2025–2125) dengan visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui pola pembangunan semesta berencana.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik per 5 Februari 2026, capaian indikator makro Bali tergolong sangat kuat. Pertumbuhan ekonomi tercatat 5,82 persen, melampaui capaian tahun sebelumnya sebesar 5,48 persen dan berada di atas rata-rata nasional 5,11 persen. Tingkat kemiskinan berhasil ditekan menjadi 3,42 persen, terendah secara nasional. Sementara tingkat pengangguran turun ke angka 1,45 persen, juga menjadi yang terendah di Indonesia.
Dari sisi pemerataan, gini ratio membaik di angka 0,333. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 79,37 dan menempatkan Bali dalam lima besar nasional. Usia harapan hidup mencapai 75,46 tahun. Bahkan, prevalensi stunting berhasil ditekan hingga 7,2 persen—terendah nasional dan menjadi satu-satunya provinsi dengan angka di bawah 10 persen. Di sisi lain, pendapatan per kapita masyarakat Bali naik menjadi Rp72,66 juta, meski masih sedikit di bawah rata-rata nasional.
Sepanjang satu tahun terakhir, Pemprov Bali juga memperkuat fondasi hukum melalui penerbitan berbagai regulasi strategis. Tercatat, sebanyak 10 Peraturan Daerah (Perda) diterbitkan, mencakup perlindungan pantai, pengendalian alih fungsi lahan, hingga pemenuhan hak penyandang disabilitas. Selain itu, enam Peraturan Gubernur (Pergub) diluncurkan, termasuk program satu keluarga satu sarjana dan jaminan sosial bagi rohaniwan. Pemerintah juga mengeluarkan lima Instruksi Gubernur serta tujuh Surat Edaran strategis, di antaranya terkait pengendalian sampah plastik dan perlindungan lahan.
Transformasi ekonomi Bali diarahkan pada penguatan sektor-sektor produktif seperti pertanian, kelautan, industri, UMKM, ekonomi kreatif, dan pariwisata. Di sektor pariwisata, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 2,46 juta orang. Pungutan Wisatawan Asing (PWA) turut meningkat signifikan, menghasilkan Rp369 miliar dari sebelumnya Rp318 miliar.
Pada sektor pertanian dan perikanan, pemerintah mendorong percepatan sistem pertanian organik, pengendalian alih fungsi lahan, serta penguatan hilirisasi produk perikanan. Sementara di sektor industri, Arak Bali mulai menembus pasar internasional dan telah tersedia di gerai duty free Bandara I Gusti Ngurah Rai.
Di bidang infrastruktur, sejumlah proyek strategis terus digenjot, seperti pembangunan Shortcut Singaraja–Mengwitani yang ditargetkan rampung pada 2027, underpass Jimbaran, jembatan penghubung Nusa Ceningan–Lembongan, hingga Embung Unda. Selain itu, layanan transportasi publik Bus Trans Metro Dewata kembali diaktifkan. Total anggaran infrastruktur yang digelontorkan mencapai ratusan miliar rupiah dari APBN dan APBD.
Komitmen terhadap lingkungan juga diperkuat. Penutupan total TPA Suwung ditargetkan pada 1 Agustus 2026, disertai pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) dengan kapasitas 1.200 ton per hari. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap hingga 250 MW terus didorong. Penggunaan kendaraan listrik pun meningkat signifikan, menempatkan Bali di posisi kedua secara nasional.
Di Bali Utara, pembangunan Turyapada Tower diproyeksikan rampung pada 2026 dan mulai beroperasi 2027 sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan teknologi baru.
Pada aspek keamanan, sistem Sipandu Beradat diperkuat dengan melibatkan pecalang serta sinergi TNI-Polri, guna menjaga stabilitas wilayah berbasis kearifan lokal.
Pemprov Bali juga aktif mendukung program prioritas nasional, seperti pembangunan tiga juta rumah, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang telah menjangkau 63 persen penerima manfaat, serta pembangunan Sekolah Rakyat di Karangasem dan Tabanan.
Berbagai capaian tersebut turut mengantarkan Bali meraih sejumlah penghargaan bergengsi. Di antaranya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 12 kali berturut-turut, nilai SAKIP kategori BB (79,9), Reformasi Birokrasi A- (92,05), Innovative Government Award 2025, serta predikat Provinsi Layak Anak 2025, bersama berbagai penghargaan nasional dan internasional lainnya.
Capaian ini menegaskan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Bali dalam menghadirkan pembangunan yang berakar pada budaya, berkelanjutan, dan berdaya saing global. Ke depan, berbagai program strategis akan terus dipercepat demi memastikan kesejahteraan masyarakat Bali yang merata dan berkelanjutan. (kbs)