Foto: Gubernur Koster saat mengukuhkan Bapak Tri Wibowo Aji Ak.,M.Si sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali pada, Kamis, 19 Februari 2026 di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali.
Denpasar, KabarBaliSatu
Gubernur Bali Wayan Koster mengukuhkan Tri Wibowo Aji Ak., M.Si sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali. Pada kesempatan yang sama, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada Kepala BPKP Bali sebelumnya, Heru Tarsila, atas kontribusi dan berbagai masukan strategis dalam penguatan tata kelola pemerintahan daerah.
Prosesi pengukuhan berlangsung di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Kamis (Wraspati Paing, Prangbakat), 19 Februari 2026. Acara tersebut disaksikan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Setya Nugraha, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, pimpinan DPRD Bali, jajaran Forkopimda Provinsi Bali, perwakilan bupati/wali kota se-Bali, kepala OPD Pemprov Bali, serta unsur perbankan, perguruan tinggi, dan rumah sakit.
Usai pengukuhan, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Setya Nugraha, menegaskan pentingnya penguatan sinergi lintas institusi demi percepatan kemajuan Bali. Ia menyebut, BPKP memiliki lima fokus utama pengawalan akuntabilitas, yakni penguatan tata kelola, pencegahan kecurangan, manajemen risiko dan early warning system, akuntabilitas serta efektivitas pembangunan, dan peningkatan kapabilitas APIP.
“Kehadiran BPKP sebagai auditor Presiden berperan mengawal ketercapaian target pembangunan nasional di daerah,” ujarnya. Dalam peran penegakan hukum, BPKP juga menjalankan audit investigatif, audit kerugian keuangan negara, serta pemberian keterangan ahli.
Setya Nugraha turut menyoroti raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Pemprov Bali dari Badan Pemeriksa Keuangan. Menurutnya, WTP bukan jaminan efisiensi anggaran, sehingga pengawalan pembangunan harus menyentuh sektor-sektor kunci seperti ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, UMKM, dan pariwisata.
Khusus pariwisata, ia menyinggung persoalan perizinan usaha—termasuk akomodasi yang beroperasi tanpa izin—kemacetan, serta belum optimalnya pungutan wisatawan asing. “Jika ditertibkan dan dikelola serius, target Rp1 triliun sangat mungkin dicapai. Kolaborasi adalah kunci,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Wayan Koster menegaskan Pemprov Bali membutuhkan dukungan dan masukan BPKP agar tata kelola APBD semakin berkualitas dan berdampak nyata. Ia mengakui tantangan pariwisata Bali, mulai dari kemacetan hingga akomodasi ilegal, bahkan perilaku pelanggaran oleh oknum wisatawan mancanegara.
Untuk mengurai kemacetan, Pemprov Bali mempercepat pembangunan infrastruktur terkoneksi antarwilayah dengan dukungan APBN. “Kami mohon dukungan pemerintah pusat agar program ini berjalan lancar,” ujarnya. Koster menekankan kontribusi Bali terhadap devisa nasional yang sangat signifikan—mencapai Rp167 triliun pada 2024 atau 53 persen dari total devisa pariwisata nasional sebesar Rp312 triliun—sehingga dukungan pusat menjadi keniscayaan.
Hasil koordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian PUPR, lanjut Koster, telah mengamankan anggaran APBN untuk pembangunan shortcut dan jalan baru di Bali. Selain itu, Pemprov juga merancang proyek subway yang akan menghubungkan Bandara Internasional Ngurah Rai dengan Central Parkir Kuta hingga Canggu, Badung. “Infrastruktur berkualitas akan memperkuat pariwisata, sejalan dengan transformasi ekonomi Bali dan pelaksanaan Haluan Pembangunan 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125,” jelasnya.
Menutup sambutannya, Koster menegaskan bahwa opini WTP harus bermakna dan berkualitas, bukan sekadar administratif. “Kalau ada yang sakit, sampaikan agar bisa diobati. Proses harus diperketat supaya semua berjalan di rel yang benar,” pungkasnya. (kbs)