Foto: Gubernur Bali Wayan Koster saat menghadiri pelantikan DPW Nawa Cita Pariwisata Indonesia (NCPI) Provinsi Bali, pada Rabu (18/2/2026).
Denpasar, KabarBaliSatu
Pelantikan pengurus Nawa Cita Pariwisata Indonesia (NCPI) Provinsi Bali masa bakti 2026–2031 menjadi titik temu penting konsolidasi arah pariwisata berkelanjutan di Pulau Dewata. Digelar di Bali International Hospital dalam kawasan KEK Sanur, Rabu (18/2/2026), agenda ini dirangkai dengan Seminar Nasional Bali Economic Investment Forum (BEIF) 2026 bertema “Green Investment sebagai Penggerak Utama Menuju Indonesia Emas 2045.”
Forum tersebut melampaui seremoni organisasi. Ia menjadi ruang strategis yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, perbankan, akademisi, dan investor untuk membahas masa depan investasi hijau serta kebutuhan infrastruktur Bali di tengah kompetisi destinasi global.
Sejumlah tokoh hadir, di antaranya mantan Gubernur Bali dua periode Made Mangku Pastika, Ketua BPD PHRI Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, serta jajaran pemangku kepentingan pariwisata lainnya.
Gubernur Bali Wayan Koster yang membuka sekaligus meresmikan BEIF 2026 menegaskan, pertumbuhan ekonomi Bali sebesar 5,82 persen—masuk lima besar nasional—tak boleh membuat daerah ini lengah.
“Pulau Bali kecil, penduduknya sedikit, tapi khasiatnya besar,” ujarnya.
Koster memaparkan, arus wisatawan mancanegara melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai telah menembus 7,05 juta kunjungan—angka tertinggi sepanjang sejarah Bali. Namun, capaian itu dibayangi ancaman serius: alih fungsi lahan pertanian yang mencapai 600–700 hektare per tahun.
“Dulu luas Bali 5.640 kilometer persegi. Sekarang lahan berkurang, sawah menyusut. Jika dibiarkan, Bali bisa kehilangan daya dukungnya,” tegasnya. Ketergantungan pada pasokan pangan dari luar daerah, menurut Koster, merupakan risiko besar bagi keberlanjutan.
“Saya tidak ingin Bali terlalu bergantung pada pangan dari luar. Kebutuhan dasar—pangan, air, dan energi—harus bisa dimulai dari Bali,” katanya.
Ia juga menyoroti belum optimalnya keberpihakan kebijakan anggaran nasional terhadap kebutuhan spesifik Bali sebagai destinasi wisata global.
“Kita tidak bisa membangun infrastruktur skala besar hanya dari APBD. Dukungan APBN mutlak agar daya saing pariwisata tidak menurun,” pungkas Koster.
Ketua Umum DPP NCPI Gusti Kade Sutawa menegaskan, kepengurusan baru NCPI Bali harus tampil sebagai mitra strategis pemerintah daerah.
“NCPI harus segera bekerja mendukung program-program Gubernur Bali dan berada di garis depan kebijakan daerah,” ujarnya. Ia menekankan, investasi hijau bukan sekadar jargon, melainkan kebutuhan mendesak untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan perlindungan sumber daya lokal.
Sementara itu, Ketua DPW NCPI Bali Agus Maha Usadha menilai pembenahan infrastruktur dan tata kelola lingkungan sebagai kunci pengembangan pariwisata ke depan.
“Dengan 7,05 juta kunjungan, potensi Bali masih besar. Tapi tanpa infrastruktur memadai, kita akan tertinggal,” katanya, seraya mengingatkan ketatnya persaingan dengan destinasi Asia Tenggara lain yang agresif membangun konektivitas.
Dinas Pariwisata Provinsi Bali melalui I Ketut Yadnya Winarta berharap forum ini melahirkan rekomendasi konkret.
“Mudah-mudahan ada output yang bisa menjadi masukan kebijakan bagi pemerintah dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat serta kemajuan pariwisata Bali,” ujarnya.
Melalui BEIF 2026, kolaborasi lintas sektor ditegaskan sebagai fondasi menuju pariwisata Bali yang tangguh, hijau, dan berdaya saing global—sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. (kbs)