Foto : Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Tutik Kusuma Wardhani.
Jakarta, KabarBaliSatu
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Tutik Kusuma Wardhani, memberikan sejumlah masukan krusial terkait penyempurnaan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program unggulan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Masukan tersebut disampaikan Tutik dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, pada Selasa, 20 Januari 2026.
RDP tersebut membahas tiga agenda utama, yakni evaluasi dan isu strategis pelaksanaan Program MBG tahun 2025 serta strategi perbaikan tata kelola MBG tahun 2026, koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam peningkatan standar pengelolaan pangan dan pendataan penerima manfaat, termasuk skema khusus untuk sekolah nonformal seperti pesantren dan sekolah berbasis komunitas, serta penjelasan terkait pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Dalam penyampaiannya, Tutik menegaskan bahwa Program MBG lahir dari niat yang sangat mulia dengan konsep yang kuat. Program ini diharapkan mampu mencetak generasi Indonesia yang cerdas dan sehat, menekan angka stunting, sekaligus mendorong pemberdayaan masyarakat kecil.
Namun, Tutik mengingatkan bahwa keberhasilan MBG tidak semata-mata diukur dari jumlah porsi makanan yang dibagikan. Menurutnya, negara juga harus bertanggung jawab atas dampak lanjutan setelah makanan tersebut diterima oleh para penerima manfaat.
“Kita tidak bisa hanya mengejar target berapa porsi MBG yang berhasil dibagikan, tetapi juga harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi setelah MBG itu dibagikan,” tegas wakil rakyat asal Bali itu.
Salah satu sorotan penting Tutik adalah soal manajemen limbah SPPG. Ia mengaku menemukan masih adanya satuan pelayanan yang belum memperhatikan pengelolaan limbah secara serius, sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan.
“Manajemen limbah ini harus diperhatikan agar tidak terjadi pencemaran. Saya memantau beberapa SPPG yang belum memperhatikan hal tersebut,” ujar politisi perempuan dari Partai Demokrat itu.
Selain itu, Tutik menekankan pentingnya standar pengamanan pangan. Menurutnya, kesehatan anak-anak Indonesia tidak hanya ditentukan oleh jumlah kalori yang dikonsumsi, tetapi juga oleh keamanan pangan dan lingkungan yang bersih.
“Kesehatan anak-anak kita tidak hanya diukur dari kalori yang masuk ke perut mereka, tetapi juga dari bumi yang bersih dan sistem pangan yang aman,” kata Tutik.
Ia juga mengingatkan pentingnya penggunaan bahan baku pangan yang berkualitas dalam Program MBG agar tujuan pemenuhan gizi dapat tercapai secara optimal.
Dalam kesempatan itu, Tutik turut mengangkat isu yang dinilainya cukup sensitif, yakni potensi konflik kepentingan apabila Kepala SPPG diperkenankan menjalankan aktivitas bisnis di internal satuan pelayanan.
“Apakah diperkenankan Kepala SPPG melakukan kegiatan bisnis di internal? Karena di sini ada peluang yang saya khawatirkan akan berdampak pada pemorsian yang tidak sesuai standar, pemenuhan gizi yang tidak tepat, serta tidak berjalannya pemberdayaan UMKM di sekitar SPPG,” ujarnya.
Ia mencontohkan potensi masalah ketika Kepala SPPG memiliki kontrak dengan pemasok bahan pangan yang lokasinya jauh dari SPPG, sehingga menutup peluang bagi UMKM lokal untuk terlibat dalam rantai pasok Program MBG.
Masukan-masukan tersebut diharapkan dapat menjadi perhatian Badan Gizi Nasional dalam menyempurnakan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis ke depan, agar program strategis ini benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan anak-anak Indonesia sekaligus lingkungan dan ekonomi masyarakat sekitar. (kbs)