Foto: Bupati Klungkung I Made Satria bersama Wakil Bupati Tjokorda Gde Surya Putra saat meninjau langsung kondisi sejumlah ruas jalan rusak di Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Rabu (24/12/2025).
Klungkung, KabarBaliSatu
Bupati Klungkung I Made Satria bersama Wakil Bupati Tjokorda Gde Surya Putra meninjau langsung kondisi sejumlah ruas jalan rusak di Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Rabu (24/12/2025). Peninjauan ini dilakukan sebagai respons atas keluhan masyarakat terkait kerusakan infrastruktur jalan yang berdampak pada aktivitas warga.
Adapun ruas jalan yang ditinjau meliputi jalur Apet–Tangkup serta Jalan Payungan menuju Pura Dalem Payungan. Dari hasil peninjauan di lapangan, kondisi badan jalan terlihat mengalami kerusakan cukup serius dan memerlukan penanganan segera.
Bupati Satria menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan mengupayakan perbaikan jalan tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Menurutnya, perbaikan infrastruktur dasar tetap menjadi prioritas, namun harus disesuaikan dengan kondisi fiskal yang ada.
“Kami akan mengupayakan perbaikan secepatnya dengan melihat situasi keuangan daerah,” ujar Bupati Satria.
Selain upaya perbaikan fisik, Bupati Satria juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga infrastruktur yang telah dibangun. Ia secara khusus mengingatkan warga agar tidak membuang sampah, terutama ranting bambu, ke saluran irigasi di sepanjang Jalan Payungan menuju Pura Dalem.
Ia meminta Jro Bendesa dan aparat desa untuk ikut mengawasi perilaku warga, terutama saat musim hujan. Saluran irigasi yang tersumbat, kata Bupati, kerap menyebabkan air meluap ke badan jalan sehingga mempercepat kerusakan akibat tergerus aliran air.
“Musim hujan, kalau saluran irigasi mampet, air meluber ke jalan dan badan jalan cepat rusak. Ini perlu kita jaga bersama,” pesannya, didampingi Perbekel Desa Selat.
Melalui peninjauan ini, Pemkab Klungkung menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki infrastruktur desa secara bertahap, sekaligus mengajak masyarakat berperan aktif menjaga fasilitas publik demi keberlanjutan pembangunan daerah. (kbs)