Foto: Gubernur Bali Wayan Koster saat penyerahan bantuan Program SKSS digelar di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Art Centre Denpasar, Selasa (23/12/2025).
Denpasar, KabarBaliSatu
Pemerintah Provinsi Bali menegaskan arah pembangunan yang bertumpu pada penguatan kualitas sumber daya manusia. Gubernur Bali Wayan Koster kembali menekankan komitmen tersebut melalui pelaksanaan Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) Tahun 2025, yang secara khusus menyasar keluarga miskin dan miskin ekstrem agar memiliki akses ke pendidikan tinggi.
Penyerahan bantuan Program SKSS digelar di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Art Centre Denpasar, Selasa, 23 Desember 2025. Program ini dinilai sebagai terobosan kebijakan sosial–pendidikan yang jarang diterapkan di daerah lain, bahkan disebut sebagai salah satu yang pertama di Indonesia dengan skema afirmatif berbasis keluarga.
Program SKSS dirancang untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan. Dalam implementasinya, Pemprov Bali menggandeng 26 perguruan tinggi negeri dan swasta di Bali sebagai mitra, memperluas pilihan kampus bagi calon mahasiswa penerima bantuan.
“Program ini adalah bentuk komitmen saya agar anak-anak Bali dari keluarga tidak mampu tetap bisa mengenyam pendidikan tinggi. Pendidikan adalah fondasi utama untuk membangun SDM Bali yang unggul dan berdaya saing,” tegas Gubernur Koster.
Pada tahun 2025, Program SKSS menargetkan 3.000 mahasiswa. Namun, keterbatasan waktu dan sosialisasi menyebabkan jumlah pendaftar mencapai sekitar 1.000 orang dari sembilan kabupaten/kota se-Bali. Dari jumlah tersebut, sebagian telah menerima bantuan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), sehingga pada tahap awal tahun ini, SKSS diberikan kepada 500 mahasiswa yang tersebar di seluruh Bali.
Bantuan yang diberikan mencakup biaya hidup dan pendidikan. Mahasiswa yang menempuh pendidikan di Denpasar dan Badung menerima bantuan biaya hidup Rp1,4 juta per bulan, sementara mahasiswa di kabupaten lain memperoleh Rp1,2 juta per bulan. Khusus mahasiswa Universitas Terbuka, bantuan ditetapkan sebesar Rp750 ribu per bulan karena tidak memerlukan biaya tempat tinggal. Selain itu, Pemprov Bali juga menanggung Uang Kuliah Tunggal (UKT) hingga Rp1 juta per semester serta biaya pendaftaran maksimal Rp300 ribu.
Gubernur Koster menegaskan, meski bantuan tersebut belum sepenuhnya mencukupi seluruh kebutuhan mahasiswa, program ini setidaknya mampu meringankan beban ekonomi keluarga penerima manfaat. Pemerintah daerah juga menjalin koordinasi dengan perguruan tinggi mitra agar biaya kuliah dapat ditekan dan tetap terjangkau.
Respons positif dari perguruan tinggi menjadi modal penting untuk pengembangan program ini ke depan. Pemprov Bali berencana melakukan sosialisasi lebih awal mulai 2026 agar cakupan penerima SKSS dapat diperluas dan tepat sasaran.
“Mulai tahun depan, sosialisasi kita lakukan lebih awal. Prinsipnya jelas: satu keluarga ditanggung satu sarjana oleh Pemerintah Provinsi Bali,” ujar Koster.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Koster juga berbagi pengalaman hidupnya yang berasal dari keluarga sederhana. Ia menekankan bahwa kerja keras, disiplin, dan pendidikan telah mengantarkannya menempuh studi hingga Institut Teknologi Bandung (ITB), sebelum mengabdi sebagai anggota DPR RI selama tiga periode dan menjabat Gubernur Bali dua periode.
“Kekayaan yang paling abadi adalah kekayaan di kepala. Ilmu pengetahuan tidak akan pernah hilang. Hidup harus dipecahkan dengan pikiran sendiri, menjadi mandiri, mampu memecahkan masalah, berkualitas, dan berdaya saing,” katanya.
Ke depan, Pemprov Bali menyiapkan langkah akselerasi pendidikan hingga jenjang S-2 dan S-3 sebagai bagian dari strategi jangka panjang pembangunan SDM. Mahasiswa penerima SKSS didorong untuk terus meningkatkan kapasitas diri dan tidak berhenti pada jenjang sarjana.
Acara tersebut dihadiri Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali Nyoman Suwirta, jajaran kepala perangkat daerah, kepala dinas pendidikan kabupaten/kota se-Bali, serta pimpinan perguruan tinggi negeri maupun swasta mitra Program SKSS 2025. Bantuan diserahkan secara simbolis kepada mahasiswa dari sembilan kabupaten/kota yang menempuh pendidikan di berbagai perguruan tinggi di Bali. (kbs)