Foto: Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali, yang juga Ketua DPD Golkar Bali, Gde Sumarjaya Linggih alias Demer.
Denpasar, KabarBaliSatu
Rencana pembangunan tol Gilimanuk–Mengwi kembali mendapat sorotan. Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali, Gde Sumarjaya Linggih alias Demer, menilai pembangunan tol tersebut perlu dikaji ulang terutama dari sisi pemerataan ekonomi dan keberlanjutan sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM).
Menurutnya, alur pembangunan infrastruktur strategis seharusnya tidak hanya mempertimbangkan efisiensi konektivitas, tetapi juga dampak pemerataan pembangunan antarwilayah.
“Saya juga menyoroti proyek Tol Gilimanuk–Mengwi. Menurut saya, arah prioritasnya kurang tepat. Pembangunan seharusnya lebih dulu diarahkan ke Bali Utara melalui jalur Gilimanuk–Seririt–Soka,” ujarnya.
Demer, yang juga Ketua DPD Golkar Bali, menilai jalur yang direncanakan saat ini akan melanjutkan pola pembangunan yang timpang. Jika arus kendaraan diarahkan sepenuhnya ke jalur baru yang langsung menghubungkan Gilimanuk dengan Mengwi tanpa berhenti, maka UMKM sepanjang rute lama akan kehilangan pelanggan dan perlahan mati.
“Dengan begitu, beban kendaraan di jalur utama selatan berkurang, tetapi UMKM tetap hidup. Jika tol dibangun di jalur yang sekarang, maka UMKM di sepanjang jalur Gilimanuk–Mengwi bisa mati karena arus kendaraan akan langsung lewat tanpa berhenti,” kata Demer.
Anggota Fraksi Golkar DPR RI itu menegaskan bahwa kasus seperti ini bukan sesuatu yang baru. Banyak contoh di daerah lain menunjukkan bagaimana perubahan rute ekonomi yang berbasis tol berdampak buruk terhadap pelaku usaha yang selama ini hidup dari aliran kendaraan darat.
“Kita bisa belajar dari banyak contoh: jalur Pantura dulu hidup oleh UMKM sebelum tol hadir. Di Jawa Barat, tol Bandung–Jakarta membuat banyak kawasan tradisional mati sebelum konsep pariwisata di puncak dibenahi kembali,” jelasnya.
Terkait sumber pembiayaan, ia menyebut tol ini sebenarnya belum layak secara trafik harian, namun masih dapat ditangani melalui strategi pengembangan kawasan berbasis kenaikan nilai lahan.
“Salah satu caranya adalah dengan mengembangkan kawasan strategis di titik keluar pintu tol. Nanti Perumda dapat membangun kawasan properti, dan kenaikan nilai tanah, yang bisa menjadi lima hingga sepuluh kali lipat, dapat membantu menutup biaya pembangunan,” ujarnya.
Menurutnya, apabila rute tol dialihkan ke Gilimanuk–Seririt–Soka, peluang investasi akan lebih besar dan tujuan pemerataan ekonomi lebih mungkin tercapai. Demer menyerukan agar arah pembangunan transportasi harus mendukung masa depan Bali secara menyeluruh, bukan hanya wilayah yang sudah berkembang.
“Sebaliknya, jika jalurnya tetap Gilimanuk–Mengwi, masalah justru akan terulang, semua aktivitas kembali terkonsentrasi di Denpasar dan Badung. Tidak ada pemerataan, tidak ada akses strategis ke utara dan timur, dan UMKM tepi jalan akan mati,” tandasnya. (kbs)