Foto: Aktivis lingkungan sekaligus Ketua Umum dan Pendiri Badan Independen Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup (BIPPLH), Jero Gde Subudi.
Denpasar, KabarBaliSatu
Menjelang satu tahun kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta (Koster–Giri) pada Februari 2026 mendatang, duet ini dinilai telah menunjukkan arah pembangunan yang semakin jelas dan progresif. Sejumlah gebrakan besar, baik di bidang infrastruktur, pendidikan, maupun regulasi strategis, mulai membuahkan hasil yang signifikan bagi masyarakat Bali.
Aktivis lingkungan sekaligus Ketua Umum dan Pendiri Badan Independen Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup (BIPPLH), Jero Gde Subudi, menilai bahwa kepemimpinan Wayan Koster di periode keduanya sebagai Gubernur Bali menunjukkan karakter kepemimpinan yang lebih tegas, lugas, dan berani.
“Saya sepakat bahwa di periode kedua ini, Gubernur Koster terlihat lebih fokus, lebih lugas, dan tentu saja lebih berani dalam mengambil langkah-langkah strategis untuk menata Bali ke arah yang lebih baik,” ujar sosok pengusaha yang juga merupakan CEO Pasifik Group-Bali, NTT, NTB (perusahaan yang sangat konsern pada investasi berbasis pelestarian lingkungan).
Salah satu capaian penting yang diapresiasi Subudi adalah disahkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Tahun 2025–2055. Perda ini merupakan hasil pembahasan mendalam antara DPRD Bali dan pemerintah provinsi, dan disebut-sebut sebagai “perda mahkota” karena menjadi pedoman utama arah pembangunan Bali hingga tiga dekade ke depan.
RPPLH berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis yang memuat visi, misi, arah kebijakan, strategi, serta tahapan pembiayaan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Regulasi ini juga memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan di Bali berjalan selaras dengan upaya pelestarian lingkungan, budaya lokal, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
“Ini merupakan langkah besar untuk memastikan Bali terlindungi dari kerusakan lingkungan yang selama ini terjadi akibat alih fungsi lahan dan eksploitasi berlebihan,” ungkap Jero Gde Subudi yang juga penekun penyelamat heritage dan Pembina Yayasan Bakti Pertiwi Jati (YBPJ), yayasan yang bergerak pada pelestarian situs ritus Bali.
Capaian penting lainnya adalah kinerja Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali, yang menurut Subudi menunjukkan langkah progresif dalam penegakan aturan tata ruang.
“Pansus TRAP saat ini bekerja maksimal di lapangan. Perkembangannya luar biasa, terutama dalam hal pembekuan sertifikat tanah negara yang bermasalah. Ini langkah penting, mengingat alih fungsi lahan di Bali selama ini berlangsung cukup masif,” katanya.
Pemerintah Provinsi Bali bersama DPRD Bali juga menegaskan bahwa kerja Pansus TRAP menjadi momentum penting untuk menata kembali fondasi pembangunan Bali yang bersih, tertib, dan berkelanjutan hingga 100 tahun ke depan. Beberapa lahan dan usaha yang melanggar aturan bahkan telah ditutup secara tegas.
Lebih lanjut Jero Gde Subudi menilai langkah ini sangat relevan dengan situasi lingkungan Bali saat ini dan sejalan dengan Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun (2025-2125) yang bertujuan untuk mewujudkan Bali yang harmonis dan lestari dengan berbasis nilai-nilai kearifan lokal Tri Hita Karana.
“Kalau kita melihat ke belakang, sekitar 20–25 tahun terakhir, kerusakan lingkungan di Bali terjadi secara bertahap, bukan tiba-tiba. Jadi, langkah penataan saat ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk mengurai persoalan dengan hati-hati dan bijaksana,” ujarnya.
Pria yang juga dikenal sebagai pengusaha sukses dan juga menjabat CEO Pasifik Group wilayah Bali, NTT, dan NTB ini menambahkan bahwa kebijakan ini diharapkan mampu meminimalkan alih fungsi lahan, menata sempadan sungai, dan mencegah banjir yang belakangan sering terjadi akibat penurunan daya dukung lingkungan.
Jero Subudi juga menyoroti sejumlah perda baru yang disiapkan di periode kedua kepempimpinan Gubernur Koster, seperti Ranperda Angkutan Sewa Khusus Pariwisata (ASKP) yang akan mewajibkan pengemudi memiliki SIM dan plat kendaraan DK, guna menciptakan ketertiban dan perlindungan bagi wisatawan.
Selain itu, terdapat Ranperda Penyertaan Modal Daerah untuk kelanjutan pembangunan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) Klungkung, yang menjadi proyek strategis kebudayaan di bawah kepemimpinan Koster.
“Program Koster yang akan dilanjutkan adalah pembangunan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di Klungkung. Proyek ini sudah memiliki pendanaan yang jelas dan telah disetujui. Penyelesaian PKB Klungkung sangat penting agar dapat berfungsi maksimal sebagai ruang ekspresi budaya Bali,” tutur Subudi.
Ia juga memuji soliditas dan kolaborasi antara DPRD Bali dengan Gubernur Koster, yang menghasilkan kebijakan pro-rakyat dan berorientasi pada keberlanjutan.
“Kerja-kerja dewan sejalan dengan program-program Gubernur. Ini tercermin dari perda-perda yang dihasilkan bersama, yang sangat menonjol demi kebaikan masyarakat Bali secara luas dan merata di seluruh wilayah,” ujarnya.
Dalam aspek lingkungan, Jero Subudi menyoroti rencana pengelolaan TPA Suwung yang akan diambil alih oleh perusahaan Danantara untuk diubah menjadi proyek waste to energy atau PSEL (Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik).
“Terbitnya Perpres tentang Waste to Energy menjadi tonggak penting. Program ini akan menarik investor untuk mengolah sampah menjadi energi listrik. Bali menjadi salah satu prioritas nasional, bersama Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur,” ungkapnya.
Menurutnya, pengelolaan sampah menjadi energi listrik akan menjadi solusi jangka panjang bagi permasalahan sampah di Bali, yang setiap hari menghasilkan volume besar dan berpotensi mencemari lingkungan.
“Kami sebagai aktivis lingkungan sangat mengapresiasi langkah ini. Ke depan, Bali akan semakin bersih, lebih tertata, dan pengelolaan sampah akan lebih profesional,” imbuhnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya melalui Pasifik Group siap berkontribusi dalam penyediaan teknologi mesin pengolah sampah berteknologi tinggi, bila diperlukan oleh pemerintah.
Tidak hanya di bidang lingkungan dan infrastruktur, pemerintahan Koster–Giri juga menunjukkan kepedulian besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Program “Satu Keluarga, Satu Sarjana” yang diluncurkan belum lama ini menjadi salah satu langkah konkret yang diapresiasi publik.
“Salah satunya adalah program ‘Satu Keluarga, Satu Sarjana’, yang memberikan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan tinggi dengan beasiswa penuh. Program ini sangat menyentuh dan patut diapresiasi,” kata Subudi.
Dalam bidang infrastruktur, Gubernur Koster juga terus melanjutkan pembangunan proyek strategis seperti Turyapada Tower di Buleleng dan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) Klungkung. Keduanya dinilai sebagai karya spektakuler yang akan memperkuat identitas kultural dan pariwisata Bali.
Dan yang tidak kalah penting adalah Pembangunan shortcut Singaraja-Mengwitani. Proyek strategis ini bertujuan memperpendek waktu tempuh antara dua wilayah utama di Bali tersebut, sekaligus meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.
Dari sisi ekonomi, kehadiran shortcut ini diharapkan menjadi penggerak baru bagi pertumbuhan Bali Utara. Akses yang lebih mudah akan membuka peluang lebih luas bagi pengembangan destinasi wisata dan sektor usaha masyarakat setempat. Peningkatan mobilitas barang dan jasa juga diyakini dapat mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi antara wilayah utara dan selatan Bali.
Jero Subudi menilai di periode kedua pemerintahannya, Gubernur Koster menunjukkan kinerja yang lebih cepat, fokus, dan progresif. Gubernur Koster konsisten dan total dalam menjalankan tugas, dengan keberanian mengambil langkah-langkah tegas serta menitikberatkan pada program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan lingkungan.
“Saya melihat Gubernur Koster sangat konsisten dan total dalam bekerja di periode kedua ini. Ia berani mengambil langkah-langkah tegas dan berfokus pada program-program yang membawa manfaat langsung bagi masyarakat dan lingkungan,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memberikan dukungan terhadap berbagai langkah positif yang dilakukan pemerintah. Menurutnya, kritik tetap diperlukan selama disampaikan secara konstruktif, namun capaian-capaian baik yang telah diraih perlu diapresiasi dan didukung bersama agar pembangunan di Bali dapat berjalan selaras antara peningkatan kesejahteraan rakyat dan pelestarian lingkungan.
“Bila ada hal yang perlu dikritisi, tentu bisa dikritisi bersama secara konstruktif. Namun capaian-capaian baik ini perlu kita apresiasi dan dukung agar pembangunan Bali berjalan selaras antara kesejahteraan rakyat dan kelestarian lingkungan,” pungkasnya. (kbs)