Foto: Wagub Giri Prasta memimpin Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) TPAKD se-Provinsi Bali Tahun 2026 di Ruang Rapat Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (16/11/2026).
Denpasar, KabarBaliSatu
Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menegaskan bahwa Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) harus bertransformasi menjadi motor penggerak ekonomi yang menghadirkan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Penegasan ini disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) TPAKD se-Provinsi Bali Tahun 2026 di Ruang Rapat Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (16/11/2026).
Menurut Giri Prasta, perluasan akses keuangan tidak boleh sekadar menjadi program seremonial atau diukur dari jumlah kegiatan yang terselenggara. Program ini harus menjadi instrumen strategis untuk mendongkrak produktivitas sektor-sektor unggulan di Bali.
“Tujuan kita adalah bagaimana menyinergikan seluruh pemangku kepentingan untuk mengembangkan potensi dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, mulai dari UMKM, pertanian, nelayan, pariwisata, dan sektor lainnya. Ini harus dievaluasi secara matang agar benar-benar memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Giri Prasta.
Ia merinci empat arahan strategis untuk penguatan TPAKD ke depan. Pertama, seluruh jajaran TPAKD diminta mengevaluasi program tahun 2026 secara objektif dengan fokus pada capaian dan manfaat nyata di tengah masyarakat. Kedua, memperkuat sinergi lintas wilayah dan mereplikasi praktik baik daerah yang berhasil. Ketiga, mendorong akses pembiayaan produktif yang disertai pendampingan usaha dan fasilitasi pemasaran. Keempat, menyusun program kerja 2027 yang terukur, terarah, serta responsif terhadap kebutuhan riil warga.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Bali Parjiman memaparkan bahwa perekonomian Bali pada triwulan III tahun 2026 mencatat pertumbuhan yang mengesankan sebesar 5,82 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), melampaui pertumbuhan nasional yang berada di angka 5,47 persen.
Kinerja positif tersebut turut ditopang oleh sektor jasa keuangan yang stabil. Hingga September 2026, total aset perbankan di Bali mencapai Rp247,46 triliun (tumbuh 4,84 persen), dengan penyaluran kredit menembus Rp126,90 triliun (tumbuh 7,78 persen), dan rasio kredit bermasalah (NPL) yang terjaga aman di level 2,34 persen.
Tidak hanya dari sisi pembiayaan, tingkat literasi keuangan masyarakat Bali kini mencapai 78,77 persen dan inklusi keuangan menyentuh 96,24 persen—jauh di atas rata-rata nasional. Capaian ini menempatkan Bali di peringkat ketiga nasional untuk literasi keuangan dan enam besar untuk inklusi keuangan.
Sebagai bentuk apresiasi, OJK Provinsi Bali turut menyerahkan penghargaan kepada TPAKD berprestasi dalam ajang tersebut. TPAKD Provinsi Bali sebagai Penerima Program Literasi Keuangan Terbaik, TPAKD Kota Denpasar sebagai Penerima Program Implementasi KEJAR Terbaik, dan TPAKD Kabupaten Badung sebagai Penerima Program Dukungan UMKM Terbaik.
Menutup rangkaian Rakorda, Giri Prasta berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus berinovasi. Ia menekankan bahwa keberlanjutan program pembiayaan produktif adalah kunci utama untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Bali secara berkelanjutan. (kbs)

