Foto: Bupati Klungkung, I Made Satria, saat membuka Rapat Koordinasi Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan (PKPKT) 2026, Kamis (26/3/2026), di Ruang Rapat Praja Mandala, Kantor Bupati Klungkung.
Klungkung, KabarBaliSatu
Upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel terus diperkuat Pemerintah Kabupaten Klungkung melalui penataan kearsipan yang lebih tertib dan profesional. Hal ini ditegaskan Bupati Klungkung, I Made Satria, saat membuka Rapat Koordinasi Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan (PKPKT) 2026, Kamis (26/3), di Ruang Rapat Praja Mandala, Kantor Bupati Klungkung.
Dalam sambutan yang dibacakan Asisten II Setda Klungkung, Luh Ketut Ari Citrawati, Bupati Satria menekankan bahwa kearsipan memegang peran krusial dalam mendukung jalannya pemerintahan. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta untuk mengelola arsip secara tertib dan sesuai regulasi, mengingat arsip menjadi fondasi penting dalam administrasi dan manajemen instansi.
“Arsip bukan sekadar dokumen, tetapi sumber informasi strategis yang menentukan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Pengelolaan yang baik akan mempermudah pencarian data sekaligus menjamin keamanan arsip,” tegasnya.
Ia menambahkan, tata kelola arsip yang rapi dan lengkap akan berdampak langsung pada peningkatan akuntabilitas kinerja. Setiap laporan dan bentuk pertanggungjawaban, kata dia, membutuhkan dukungan arsip yang valid dan terdokumentasi dengan baik.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemkab Klungkung juga mendorong terbangunnya kesamaan persepsi antarperangkat daerah, sekaligus merumuskan langkah strategis ke depan. Evaluasi dan masukan yang konstruktif diharapkan mampu menjadi pijakan dalam meningkatkan kualitas kearsipan secara menyeluruh.
Sementara itu, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Klungkung, I Komang Gde Wisnuadi, menjelaskan bahwa forum ini tidak hanya menyelaraskan program kerja tahun 2026, tetapi juga menjadi ajang apresiasi bagi OPD dengan kinerja kearsipan terbaik.
Dalam kesempatan tersebut, sejumlah OPD menerima penghargaan atas capaian mereka. Berdasarkan audit internal, tiga OPD berhasil meraih kategori “AA” (sangat memuaskan), yakni Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Kecamatan Banjarangkan, serta BKPSDM.
Selain itu, peningkatan signifikan juga ditunjukkan oleh Disdikpora dan Disdukcapil yang naik dari kategori “CC” (cukup) menjadi “A” (memuaskan). Empat OPD lainnya—BPBD, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kesbangpol, serta Bappeda—juga berhasil meningkatkan nilai dari kategori “B” (baik) menjadi “A” (memuaskan).
Wisnuadi menegaskan, capaian tersebut tidak lepas dari peran pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali. “Peningkatan indeks kearsipan daerah ini merupakan hasil kerja bersama, termasuk dukungan dari provinsi dalam membina dan mengarahkan pengelolaan arsip yang lebih baik,” ujarnya. (kbs)