Foto: Ilustrasi Alur Hak Menyatakan Pendapat DPR terhadap kasus Gibran berdasarkan ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Jakarta, KabarBaliSatu
Wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR RI terkait kasus Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai kerap disalahpahami publik. Anggota Komisi III DPR RI Dr. I Wayan Sudirta mengingatkan bahwa pemakzulan seorang kepala atau wakil pemerintahan tidak bisa digiring hanya atas dasar ketidakpuasan politik, melainkan wajib melalui koridor hukum konstitusional yang sangat ketat.
Dr. I Wayan Sudirta, S.H., M.H., di Jakarta pada Rabu (11/11/2026) memaparkan telaah hukum mengenai mekanisme Hak Menyatakan Pendapat DPR terhadap kasus Gibran berdasarkan ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Sudirta yang juga menjabat Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI tersebut menguraikan sejumlah ketentuan konstitusional yang menjadi landasan apabila DPR hendak menggunakan hak menyatakan pendapat hingga mengusulkan pemberhentian Wakil Presiden.
Dalam telaah tersebut, Sudirta menempatkan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 sebagai landasan utama. Kedua pasal itu mengatur alasan serta tahapan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya.
Pasal 7A UUD 1945 secara tegas menyebutkan Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Pemberhentian juga dapat dilakukan apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Dengan demikian, alasan pemakzulan memiliki batasan konstitusional yang jelas. Tidak semua persoalan politik, kontroversi publik, ataupun perbedaan kebijakan dapat dijadikan dasar untuk memberhentikan seorang Wakil Presiden.
Salah satu poin penting dalam telaah Sudirta adalah posisi Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang menguji dan memutus pendapat DPR sebelum proses pemberhentian dibawa ke MPR.
Berdasarkan Pasal 7B ayat (1) UUD 1945, usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan DPR kepada MPR hanya setelah terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR.
Ketentuan ini menunjukkan bahwa proses pemakzulan tidak sepenuhnya berada dalam ruang pertarungan politik di parlemen.
MK harus terlebih dahulu memeriksa apakah dugaan pelanggaran yang menjadi dasar pendapat DPR benar-benar memenuhi ketentuan konstitusi.
Dalam analisisnya, mekanisme tersebut merupakan penyaring hukum agar kekuatan mayoritas politik di parlemen tidak dapat secara sepihak memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden tanpa pembuktian melalui lembaga peradilan konstitusi.
Dengan kata lain, pendapat DPR merupakan bagian dari fungsi pengawasan konstitusional, tetapi kebenaran dugaan pelanggaran hukum yang menjadi dasar pemakzulan tetap harus diuji melalui MK.
Sudirta juga menguraikan bahwa pengajuan pendapat DPR kepada MK tidak dapat dilakukan dengan dukungan suara seadanya.
Pasal 7B ayat (3) UUD 1945 mengatur bahwa permintaan DPR kepada MK hanya dapat diajukan dengan dukungan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna, dengan ketentuan sidang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah seluruh anggota DPR.
Persyaratan tersebut merupakan mekanisme pengaman konstitusional agar proses pemakzulan tidak digunakan secara sembarangan.
Artinya, inisiatif politik untuk menggunakan HMP harus terlebih dahulu melewati persyaratan dukungan dan kehadiran anggota DPR sebagaimana ditentukan konstitusi.
Ketentuan ini sekaligus menuntut adanya dukungan politik yang kuat dan tidak cukup hanya mengandalkan suara kelompok atau fraksi tertentu.
MK Memiliki Batas Waktu 90 Hari
Tahapan berikutnya juga diatur secara ketat. Berdasarkan Pasal 7B ayat (4), MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR tersebut paling lama 90 hari setelah permintaan DPR diterima.
Batas waktu ini memberikan kepastian hukum terhadap proses pemeriksaan. Dengan demikian, perkara pemakzulan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan.
Apabila MK memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A, DPR dapat meneruskan usul pemberhentian kepada MPR.
Namun, apabila MK tidak membenarkan pendapat DPR, proses pemberhentian tidak dapat diteruskan melalui jalur konstitusional tersebut.
Hal ini memperlihatkan bahwa keputusan MK menjadi tahapan penting yang menentukan apakah usulan pemberhentian dapat dilanjutkan ke MPR.
Keputusan Akhir Berada di MPR
Telaah Sudirta juga menjelaskan bahwa setelah mendapatkan putusan MK yang membenarkan pendapat DPR, proses selanjutnya kembali memasuki ranah kelembagaan politik melalui MPR.
Berdasarkan Pasal 7B ayat (6), DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR.
Selanjutnya, Pasal 7B ayat (7) mengatur bahwa MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutus usul pemberhentian tersebut paling lambat 30 hari sejak MPR menerima usulan DPR.
Dalam sidang tersebut, Presiden dan/atau Wakil Presiden diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan.
Keputusan MPR harus diambil dalam rapat paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat dari jumlah anggota MPR dan disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga dari anggota yang hadir setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan.
Persyaratan tersebut menunjukkan bahwa konstitusi memberikan mekanisme berlapis dalam proses pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden.
Mulai dari pendapat DPR, pemeriksaan dan putusan MK, hingga keputusan akhir MPR.
Foto: Ilustrasi Alur Hak Menyatakan Pendapat DPR.
HMP Bukan Instrumen Pemakzulan Otomatis
Dari keseluruhan ketentuan tersebut, terdapat satu prinsip penting yang harus dipahami publik, yakni penggunaan Hak Menyatakan Pendapat tidak otomatis berarti Presiden atau Wakil Presiden dapat diberhentikan.
HMP merupakan salah satu hak konstitusional DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan. Namun, ketika pendapat tersebut diarahkan pada proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, terdapat persyaratan khusus yang harus dipenuhi sesuai Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Karena itu, setiap wacana pemakzulan harus didasarkan pada alasan konstitusional, bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, serta prosedur yang telah ditentukan.
Telaah hukum Sudirta ini memberikan gambaran bahwa konstitusi Indonesia telah membangun mekanisme keseimbangan antara kekuatan politik parlemen dan supremasi hukum.
Dalam perkara Gibran, perdebatan publik mengenai penggunaan HMP DPR perlu ditempatkan dalam kerangka tersebut. Yang menjadi penentu bukan semata-mata kuat atau lemahnya dukungan politik, melainkan apakah terdapat dasar pelanggaran konstitusional yang dapat dibuktikan melalui mekanisme hukum. (kbs)