Foto: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali, Dr. I Wayan Wiasthana Ika Putra, saat membuka Rapat Koordinasi Bappeda se-Bali di Handara Golf & Resort Bali, Pancasari, Buleleng, Kamis (8/10/2026).
Buleleng, KabarBaliSatu
Semangat menyama braya yang mengedepankan kebersamaan dan kekeluargaan menjadi fondasi penting dalam memperkuat sinergi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Kolaborasi yang solid dinilai menjadi kunci untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan berjalan selaras dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut ditegaskan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali, Dr. I Wayan Wiasthana Ika Putra, saat membuka Rapat Koordinasi Bappeda se-Bali di Handara Golf & Resort Bali, Pancasari, Buleleng, Kamis (8/10/2026).
Rapat koordinasi yang berlangsung pada 8–10 Oktober 2026 tersebut mengusung tema “Sinergi dan Keselarasan Pembangunan Pusat-Daerah: Mewujudkan Asta Cita RPJMN 2025–2029 Berbasis Nangun Sat Kerthi Loka Bali”. Forum ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi sekaligus menyelaraskan arah pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan di Bali.
Dalam arahannya, Ika Putra menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya bertumpu pada kualitas dokumen perencanaan. Lebih dari itu, diperlukan koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi yang kuat di antara seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga pemerintah pusat.
Menurutnya, filosofi menyama braya harus menjadi semangat bersama dalam menjalankan tugas pembangunan. Nilai kebersamaan dan kekeluargaan tersebut diharapkan mampu mempererat hubungan antarlembaga pemerintahan sehingga berbagai program dapat dirancang dan dilaksanakan secara lebih terarah.
Ia mengibaratkan Bappeda sebagai bagian dari sistem besar pemerintahan yang memiliki berbagai subsistem dan saling membutuhkan. Sinergi antara Bappeda Provinsi Bali dan Bappeda kabupaten/kota akan memperkuat sistem perencanaan pembangunan daerah sekaligus mengintegrasikannya dengan agenda pembangunan nasional.
Karena itu, Ika Putra mengingatkan pentingnya menjaga komunikasi secara berkelanjutan dan membangun jejaring kerja yang kuat dengan kementerian serta lembaga di tingkat pusat. Hubungan yang harmonis tersebut diperlukan agar pemerintah daerah dapat memperoleh informasi strategis, memahami arah kebijakan nasional, serta merespons dinamika pembangunan secara cepat dan tepat.
Rapat koordinasi ini juga menjadi ruang strategis untuk memperkuat keselarasan antara Asta Cita dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan visi pembangunan Bali, Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Penyelarasan dilakukan melalui sinkronisasi RPJMN dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) juga perlu diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) agar program pembangunan di setiap tingkatan pemerintahan dapat berjalan beriringan.
Melalui perencanaan yang terpadu, pelaksanaan program diharapkan semakin efektif, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil. Dengan demikian, pembangunan tidak sekadar menjadi agenda administratif, tetapi mampu menjawab kebutuhan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, serta berkontribusi terhadap terwujudnya Indonesia Emas 2045.
Kegiatan ini diikuti lebih dari 150 peserta dari jajaran Bappeda Provinsi Bali dan Bappeda kabupaten/kota se-Bali. Untuk memperkaya pembahasan, panitia menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, serta Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali.
Kehadiran para narasumber tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman peserta terhadap arah kebijakan pembangunan nasional, meningkatkan kualitas perencanaan daerah, serta membuka ruang pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan praktik baik dalam menghadapi berbagai isu strategis pembangunan.
Ika Putra pun mengajak seluruh jajaran Bappeda se-Bali untuk terus meningkatkan kinerja dan memperkuat kolaborasi. Ia berharap setiap kebijakan dan program pembangunan dapat dirancang secara selaras, terukur, dan berkelanjutan sehingga pelaksanaannya benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.
Selain menjadi forum penguatan koordinasi, rapat tersebut dirangkaikan dengan penganugerahan Penghargaan Pembangunan Daerah tingkat kabupaten/kota se-Provinsi Bali.
Dalam ajang tersebut, Kabupaten Jembrana meraih peringkat pertama, disusul Kabupaten Gianyar di posisi kedua dan Kabupaten Klungkung di peringkat ketiga.
Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi sekaligus instrumen evaluasi untuk mendorong peningkatan kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan daerah. Penilaian tersebut juga diharapkan memacu pemerintah kabupaten/kota untuk terus berinovasi dengan mempertimbangkan karakteristik, potensi, kapasitas, serta tantangan di wilayah masing-masing.
Melalui rapat koordinasi ini, Bappeda se-Bali diharapkan semakin solid dalam membangun sistem perencanaan yang terintegrasi dan memperkuat sinergi antara program prioritas nasional dengan program unggulan daerah.
Dengan berlandaskan semangat menyama braya, kolaborasi pembangunan di Bali diharapkan tidak berhenti pada penyelarasan dokumen perencanaan. Sinergi tersebut harus diwujudkan dalam kebijakan dan program yang saling mendukung, berorientasi pada hasil, serta mampu menghadirkan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Bali. (kbs)