Foto: Gubernur Bali, Wayan Koster saat menerima penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai wilayah dengan kontribusi teraktif dalam mendukung pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan Tahun 2026, di Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Jakarta, KabarBaliSatu
Pemerintah Provinsi Bali meraih penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai wilayah dengan kontribusi teraktif dalam mendukung pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan Tahun 2026. Penyerahan piagam penghargaan tersebut berlangsung dalam rangkaian peluncuran hasil SPI Pendidikan 2026 di Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Berdasarkan data KPK, Indeks Integritas Pendidikan (IIP) Provinsi Bali tahun 2026 berhasil mencapai angka 74,08 atau masuk dalam kategori “Adaptif”. Capaian tersebut melampaui rata-rata Indeks Integritas Pendidikan nasional yang mencatatkan skor 73,30.
Ketua KPK Setyo Budiyanto memberikan apresiasi tinggi secara langsung atas komitmen Pemprov Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster yang hadir memenuhi undangan di Jakarta sejak pagi hari.
“Gubernur Bali Pak Wayan Koster luar biasa, setengah sembilan kurang beliau sudah hadir jauh-jauh dari Denpasar. Gubernur Bali mendapatkan apresiasi, termasuk juga dari LLDIKTI dan Kopertis, karena kontribusi untuk mengirimkan data ini kecepatannya luar biasa,” ujar Setyo Budiyanto dalam sambutannya.
Setyo menjelaskan, secara nasional hasil IIP 73,30 menandakan integritas pendidikan berada pada level adaptif. Kategori ini mencerminkan bahwa penerapan nilai-nilai integritas semakin stabil, kolaborasi para pemangku kepentingan mulai terarah, serta tata kelola pendidikan mengalami peningkatan meski masih memerlukan penyempurnaan.
Setyo menekankan pentingnya membangun ekosistem pendidikan yang bersih dan berintegritas langsung dari dalam ruang kelas, ketimbang hanya mengandalkan jalur penindakan atau penegakan hukum.
“Hari ini kita semua sepakat, kita kesampingkan OTT. Yang kita utamakan, kita prioritaskan, nomor satukan adalah soal pendidikan yang menjadi tanggung jawab semua pihak. Sekolah boleh melahirkan orang cerdas, kampus boleh melahirkan ahli, tetapi hanya pendidikan yang berintegritas yang dapat melahirkan pemimpin yang dapat dipercaya,” tegas Ketua KPK.
Apresiasi dari KPK ini diharapkan menjadi pemicu bagi seluruh satuan pendidikan di Bali—mulai dari tingkat dasar, menengah, hingga perguruan tinggi—untuk terus memperkuat pencegahan korupsi sejak dini dan menularkan praktik baik tersebut ke wilayah lain di Indonesia. (kbs)