Foto: Ketua DPW NasDem Bali, Ir. I Nengah Senantara yang juga anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali dari Partai NasDem.
Denpasar, KabarBaliSatu
Isu keberadaan ormas yang berperilaku layaknya preman kembali menghangat di Bali. Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan sikapnya: Bali bukan ladang subur bagi ormas yang meresahkan masyarakat. Ia mengajak semua pihak mengembalikan solusi sosial dan keamanan kepada akar budaya lokal yakni kekuatan desa adat.
Namun seruan Koster ini tak bisa berdiri sendiri. Ketua DPW NasDem Bali, Ir. I Nengah Senantara, mendesak agar para kepala daerah tidak lagi bersikap “abu-abu”. Menurutnya, ketegasan gubernur, bupati, dan wali kota sangat menentukan nasib ormas di Bali terutama dalam soal pemberian izin operasional.
“Kalau kepala daerah tegas tidak membuka izin ormas baru, tidak akan ada ormas yang bisa bergerak di Bali,” tegas Senantara, yang juga anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali dari Partai NasDem, ditemui Minggu (11/5/2025).
Senantara menilai, kelemahan terbesar saat ini justru terletak pada sikap tak jelas para pemimpin daerah. Ketidaktegasan ini membuka ruang bagi ormas meresahkan.
“Selama kepala daerah bersikap abu-abu, Bali akan tetap jadi sasaran empuk ormas meresahkan. Tapi kalau palu sudah diketok, tidak ada ormas baru, selesai masalahnya,” kata politisi NasDem yang dikenal dengan program Senantara Berbagi, Senantara Peduli itu.
Ia mendesak Pemprov Bali untuk segera menetapkan kebijakan tegas: hentikan izin pendirian ormas baru. Tanpa kepastian hukum dan keberanian mengambil sikap, masyarakat akan terus hidup dalam ketidakpastian dan rasa cemas.
“Ini soal keberanian politik. Kalau tidak segera diatur, masyarakat akan terus terombang-ambing,” tegasnya lagi.
Senantara mengingatkan bahwa setiap ormas sah membawa agendanya masing-masing, tapi tetap harus tunduk pada izin kepala daerah dan menjaga ketertiban masyarakat. Kuncinya ada di sana.
“Mau agenda apapun, kalau tidak diizinkan kepala daerah, tidak akan jalan. Ini soal kemauan dan ketegasan,” tutupnya.
Desakan ini menandai tekanan politik yang semakin kuat kepada Pemprov Bali untuk menyaring ormas di wilayahnya. (kbs)