Foto: Gubernur Bali, Wayan Koster (Kiri) dan Pengamat Kebijakan Publik, Umar AlKhatab (Kanan).
Denpasar, KabarBaliSatu
Pengamat Kebijakan Publik Umar AlKhatab memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Wayan Koster sepanjang 2025. Penilaian itu didasarkan pada data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali yang menunjukkan perbaikan nyata pada sejumlah indikator ekonomi strategis.
Umar mencatat, pertumbuhan ekonomi Bali mengalami akselerasi signifikan. Pada 2025, laju pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 5,86 persen, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang berada di angka 5,19 persen. Tren positif tersebut diikuti dengan penurunan angka kemiskinan menjadi 3,42 persen pada September 2025, lebih rendah dibandingkan kondisi pra-pandemi Covid-19 pada Maret 2019 yang masih berada di level 3,79 persen.
Capaian positif juga terlihat pada sektor pertanian. Nilai Tukar Petani (NTP) Bali pada 2025 mencapai 103,45, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 101,27. Kenaikan ini mencerminkan membaiknya tingkat pendapatan sekaligus kesejahteraan petani di Pulau Dewata.
Menurut Umar, berbagai indikator tersebut menunjukkan keseriusan Gubernur Wayan Koster dalam mendorong program-program populis yang berdampak langsung pada masyarakat. Ia berharap, pada 2026, arah pembangunan semakin difokuskan pada penguatan ekonomi lapisan bawah, khususnya di wilayah pedesaan, agar pemerataan kesejahteraan dapat terwujud.
Umar juga menilai peluang penurunan angka pengangguran dan kemiskinan di desa masih terbuka lebar. Berdasarkan data BPS, tingkat pengangguran terbuka di wilayah pedesaan pada November 2025 tercatat sebesar 1,07 persen. Angka tersebut dinilai masih dapat ditekan jika aktivitas ekonomi desa terus digerakkan secara konsisten.
“Jika ekonomi desa tumbuh berkelanjutan, peta demografi akan ikut berubah. Masyarakat tidak lagi harus bermigrasi ke kota karena lapangan kerja dan peluang usaha tersedia di desa,” ujarnya.
Lebih lanjut, Umar mendorong Gubernur Wayan Koster untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui regulasi yang progresif dan terobosan kebijakan yang semakin berpihak pada rakyat. Ia juga menekankan pentingnya kehadiran langsung gubernur di tengah masyarakat guna menyerap persoalan riil di lapangan, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan publik. (kbs)