Foto: Peringatan Hari Posyandu Nasional Tahun 2026 di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Provinsi Bali, Rabu (18/11/2026).
Denpasar, KabarBaliSatu
Transformasi Posyandu di Bali diarahkan untuk semakin dekat dengan kehidupan masyarakat. Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali, Ny. Putri Koster, mendorong agar seluruh Posyandu di Bali dibangun dengan basis Banjar. Kebijakan ini tidak hanya menyangkut penataan kelembagaan, tetapi juga memastikan pelayanan masyarakat berjalan lebih efektif melalui kader yang memahami kondisi dan kebutuhan warga di lingkungannya sendiri.
Putri Koster menegaskan, setiap kader Posyandu harus berasal dari Banjar tempat Posyandu tersebut berada. Dengan demikian, tidak boleh ada kader yang bertugas di suatu Banjar, tetapi berasal dari Banjar lain. Pendekatan ini dinilai penting untuk membangun kedekatan antara kader dan masyarakat sekaligus memastikan data kebutuhan warga lebih akurat.
Hal tersebut disampaikan Putri Koster saat menghadiri Peringatan Hari Posyandu Nasional Tahun 2026 di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Provinsi Bali, Rabu (18/11/2026). Kegiatan yang mengusung tema “Transformasi Posyandu: Mendekatkan Layanan, Meningkatkan Kualitas Hidup” tersebut juga dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Bali, Dr. drh. Luh Ayu Aryani, M.P.
“Kami ingin di Bali sedikit berbeda mungkin dengan daerah lain. Kita ingin Posyandu itu berbasis Banjar. Jadi, berapa ada Banjar di desa tersebut, sekianlah ada Posyandu,” ujar Putri Koster.
Ia menjelaskan, ke depan pihaknya juga akan melakukan penataan nama Posyandu yang selama ini menggunakan nama bunga, buah, maupun nama lainnya. Posyandu tersebut secara bertahap akan menggunakan nama Banjar dan desa atau kelurahan tempatnya berada.
Selain penataan kelembagaan, sistem registrasi Posyandu juga akan diarahkan mengikuti digitalisasi yang diterapkan pemerintah pusat. Langkah ini diharapkan mendukung pengelolaan data yang lebih tertib, terintegrasi, dan mudah dimanfaatkan untuk menentukan kebutuhan pelayanan masyarakat.
Untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali juga menyiapkan program Bina Posyandu. Program ini merupakan bentuk bimbingan teknis bagi para kader agar memiliki pemahaman yang memadai mengenai tugas dan tanggung jawabnya.
Pembinaan akan dilakukan secara berjenjang, dimulai dari Tim Pembina Posyandu kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa dan kelurahan. Dengan pola tersebut, penguatan kapasitas kader di tingkat Banjar diharapkan berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.
Putri Koster mengingatkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai Posyandu juga harus berubah. Posyandu tidak lagi sebatas tempat penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan, sebagaimana selama ini dikenal dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak.
“Posyandu sekarang adalah pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat, mencatat dan berbasis data,” tegasnya.
Ia menjelaskan, kader Posyandu kini memiliki peran dalam enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Karena itu, kader harus mampu bergerak sesuai bidang masing-masing, sekaligus menjadi penghubung antara kebutuhan masyarakat dan pemerintah.
Kader di tingkat Banjar nantinya menjadi pihak pertama yang menerima berbagai masukan, usulan, maupun kebutuhan warga. Informasi tersebut kemudian dicatat dan diteruskan secara berjenjang kepada pemerintah desa atau kelurahan, kabupaten/kota, hingga pemerintah provinsi sesuai kewenangannya.
Putri Koster mencontohkan, seorang kader bidang pendidikan di Banjar dapat menjadi tempat warga menyampaikan kebutuhan terkait program pemerintah, seperti Satu Keluarga Satu Sarjana.
Apabila terdapat warga yang ingin mengakses program tersebut, mereka cukup menyampaikan kebutuhannya kepada kader pendidikan di Banjar masing-masing. Kader kemudian mencatat dan meneruskan data tersebut kepada kepala desa atau lurah.
Dengan demikian, pemerintah desa atau kelurahan dapat mengetahui secara langsung jumlah warga yang membutuhkan dukungan pendidikan. Sebagai contoh, apabila terdapat 20 anak yang ingin mengajukan beasiswa melalui program Satu Keluarga Satu Sarjana, data tersebut dapat segera diteruskan kepada instansi terkait untuk ditindaklanjuti.
“Jadi lebih cepat, bottom-up, data. Top-down juga data,” jelasnya.
Menurut Putri Koster, pola tersebut akan membuat pelayanan pemerintah lebih responsif karena kebijakan dan program dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat. Di sisi lain, pemerintah juga memiliki basis data yang lebih jelas untuk menyusun program pembangunan.
Ia kembali menekankan bahwa seluruh kader Posyandu di setiap bidang harus merupakan warga Banjar setempat. Dengan begitu, setiap Banjar memiliki kader yang memahami karakteristik masyarakatnya dan dapat mengidentifikasi persoalan yang dihadapi warga secara langsung.
“Gerakan kita bersama, hilangkan dulu pikiran ketika kita ngomong Posyandu artinya sedang ngomong kesehatan. Tidak. Kesehatan hanya menjadi salah satu dari enam SPM yang harus kita pahami dan dipahami oleh kader sesuai dengan bidangnya masing-masing,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Bali, Dr. drh. Luh Ayu Aryani, M.P., menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali dan kabupaten/kota yang selama ini telah menjalankan pembinaan dengan penuh dedikasi.
Atas nama Pemerintah Provinsi Bali, ia menyampaikan penghargaan kepada seluruh pengurus yang telah bekerja dengan tulus, fokus, dan konsisten, serta membangun sinergi dan kolaborasi secara berjenjang mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa dan kelurahan.
Ia menegaskan, Peringatan Hari Posyandu Nasional bukan sekadar kegiatan seremonial tahunan. Apalagi, penyelenggaraan tahun 2026 merupakan tahun kedua peringatan tersebut. Antusiasme dan semangat para pengurus Posyandu, menurutnya, telah terlihat melalui berbagai capaian dan prestasi yang diraih, termasuk penghargaan yang diberikan pada kesempatan tersebut.
Lebih lanjut, Pemerintah Provinsi Bali menempatkan pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian penting dari arah pembangunan daerah.
Pembangunan, kata dia, tidak semata-mata diukur dari kemajuan infrastruktur maupun pertumbuhan ekonomi. Lebih dari itu, keberhasilan pembangunan juga harus tercermin dari sejauh mana masyarakat mendapatkan akses terhadap pelayanan dasar yang berkualitas, lingkungan kehidupan yang sehat, aman dan nyaman, serta kesempatan yang setara untuk meningkatkan kesejahteraan.
Dalam konteks tersebut, Posyandu memiliki kedudukan strategis sebagai lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dari prakarsa, partisipasi, dan semangat gotong royong masyarakat.
Transformasi Posyandu, lanjutnya, harus mampu mempertemukan kebutuhan masyarakat, pelayanan pemerintah, serta partisipasi seluruh unsur pembangunan di tingkat desa dan kelurahan.
Untuk mewujudkan hal tersebut, ia menekankan empat langkah strategis dalam penguatan Posyandu. Pertama, penguatan kelembagaan dan tata kelola Posyandu. Kedua, peningkatan kapasitas dan pemberdayaan kader. Ketiga, penguatan sinergi serta kolaborasi lintas sektor. Keempat, penguatan perencanaan dan dukungan penganggaran.
Ia juga mendorong pemerintah kabupaten/kota serta pemerintah desa untuk memberikan dukungan nyata terhadap penyelenggaraan Posyandu melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Program dan kegiatan Posyandu, menurutnya, harus menjadi bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah maupun desa sesuai kewenangan masing-masing.
Melalui transformasi ini, Posyandu diharapkan tidak hanya menjadi tempat pelayanan kesehatan, tetapi berkembang menjadi simpul pelayanan masyarakat yang aktif mengidentifikasi kebutuhan warga, mengelola data, serta menjembatani aspirasi masyarakat dengan program pemerintah.
Dengan basis Banjar dan kader yang berasal dari lingkungan setempat, pelayanan Posyandu di Bali diharapkan semakin dekat, terarah, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. (kbs)

