Foto: Gubernur Koster saat menghadiri konferensi internasional Asia Pacific Network for Housing Research (APNHR) 2026 di Gedung MICE Widyatula, Politeknik Pariwisata Bali, Nusa Dua, Senin (5/10/2026).
Badung, KabarBaliSatu
Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa pembangunan perumahan dan permukiman bukan sekadar urusan menyediakan tempat tinggal, melainkan fondasi utama dalam membangun kualitas kehidupan dan peradaban manusia.
Pernyataan tersebut disampaikan Koster saat membuka konferensi internasional Asia Pacific Network for Housing Research (APNHR) 2026 di Gedung MICE Widyatula, Politeknik Pariwisata Bali, Nusa Dua, Senin (5/10/2026). Forum ilmiah yang diinisiasi bersama ITB dan SAPPK ITB ini mengangkat tema “Navigating Asia-Pacific Housing Futures: Financialization, Technology, Governance, and Climate Action”.
“Masa depan perumahan sesungguhnya adalah masa depan peradaban,” ujar Koster di hadapan ratusan akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan kawasan Asia-Pasifik.
Ia menerangkan, perencanaan hunian Bali untuk 20 hingga 100 tahun ke depan tidak boleh sekadar menghitung unit bangunan. Pembangunan fisik harus selaras dengan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 2025–2125 (Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023) yang berlandaskan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Integrasi antara tata ruang, infrastruktur dasar, lingkungan, hingga pengurangan risiko bencana seperti banjir dan gempa menjadi syarat mutlak.
“Tujuannya bukan hanya membangun rumah, tetapi membangun lingkungan kehidupan yang aman, sehat, terhubung, berkelanjutan, dan sesuai dengan karakter Bali. Kita tidak boleh menyelesaikan persoalan perumahan hari ini dengan menciptakan persoalan ruang bagi generasi berikutnya,” tegasnya.
Koster menyoroti tantangan ruang Bali yang terbatas di tengah pesatnya pertumbuhan penduduk dan pariwisata. Sebagai benteng ekologis dan kedaulatan pangan, Pemprov Bali memagari wilayahnya melalui Perda Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif dan Larangan Alih Kepemilikan Lahan secara Nomine.
Pembangunan hunian juga diarahkan untuk memperhitungkan struktur sosial desa adat, ruang suci, dan arsitektur lokal yang bersumber pada nilai Sad Kerthi (Atma, Segara, Danu, Wana, Jana, dan Jagat Kerthi).
“Pada akhirnya, pembangunan bukan tentang berapa banyak bangunan yang kita tinggalkan, melainkan tentang kehidupan seperti apa yang kita wariskan,” tutur Koster.
Senada dengan Gubernur Bali, Chair of the Organising Committee APNHR Conference 2026, Ir. Sugiantoro, menyampaikan bahwa krisis perumahan di kawasan Asia-Pasifik memerlukan pendekatan multisektor, mulai dari kepastian lahan hingga adaptasi iklim.
“Penyelesaian persoalan perumahan tidak cukup hanya dengan membangun bangunan yang lebih kuat. Ini membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, universitas, masyarakat, industri, dan profesi,” ungkap Sugiantoro. Dari 149 makalah yang masuk, sebanyak 96 karya ilmiah terpilih dipresentasikan dalam ajang tiga hari tersebut.
Rangkaian APNHR 2026 turut dikolaborasikan dengan Anugerah Inovasi Desain Rumah Bali Era Baru 100 Tahun ke Depan. Sebanyak 10 karya finalis dipamerkan dalam agenda showcase sekaligus menjalani penjurian tahap akhir untuk merumuskan konsep hunian masa depan yang memadukan kearifan lokal, karakter arsitektur Bali, dan teknologi global. (kbs)