Foto: Gubernur Koster saat menghadiri kegiatan psikotes pejabat Eselon II di Ruang Sidang Prof. dr. I Goesti Ngoerah Gde Ngoerah, Lantai 4, Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Udayana (Unud), Kampus Sudirman, Denpasar, Selasa (20/10).
Denpasar, KabarBaliSatu
Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa pelaksanaan tes psikologi (psikotes) bagi seluruh pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali tidak bertujuan untuk mencari-cari kesalahan. Langkah ini diambil guna memperoleh gambaran profil karakteristik personal jajaran pimpinan yang lebih komprehensif dan utuh.
Pernyataan tersebut disampaikan Koster di hadapan 40 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemprov Bali yang mengikuti pemetaan profil psikologis di Ruang Sidang Prof. dr. I Goesti Ngoerah Gde Ngoerah, Lantai 4, Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Udayana (Unud), Kampus Sudirman, Denpasar, Selasa (20/10).
“Terima kasih telah mengikuti psikotes ini. Saya ingin mendapatkan gambaran profil karakteristik personal seluruh pejabat Eselon II,” kata Koster di sela-sela kegiatan.
Langkah strategis ini dipicu oleh evaluasi Koster terhadap sistem penilaian manajemen talenta yang dinilainya masih memiliki bias dan acap kali tidak selaras dengan ekspektasi kinerja di lapangan. Selama ini, promosi untuk pengisian jabatan Eselon II, III, hingga IV dinilai hanya berpatokan pada rekam jejak portofolio semata tanpa adanya interaksi langsung.
“Karena itu saya buat tes ini agar saya mendapatkan gambaran lebih personal yang lebih utuh. Saya ingin jabatan ini betul-betul diisi oleh kompetensi yang profesional dan kepemimpinan yang tepat,” tegasnya.
Menurut Koster, pejabat Eselon II memegang peranan yang sangat vital. Mereka merupakan pimpinan langsung sekaligus perpanjangan tangan kepala daerah dalam mengoperasionalkan berbagai program pembangunan di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Ia menyoroti pentingnya aspek kepribadian dalam menunjang efektivitas kepemimpinan. Menurut tinjauan sosiologis, karakter seseorang akan membentuk perilaku yang dapat berdampak positif maupun negatif terhadap ekosistem kerja, tergantung dari sisi mana yang lebih dominan.
Di sisi lain, Gubernur Koster memastikan bahwa seluruh dokumen dan hasil uji psikologis ini bersifat rahasia serta tidak akan dipublikasikan ke publik.
“Hasilnya tidak disebarluaskan. Ini bukan berarti akan dicopot dari jabatan, meskipun saya dapat gambaran ke depannya kalau kinerjanya tidak bagus, apalagi ini Eselon II,” jelas Koster.
Atas dasar itu, ia menginstruksikan seluruh jajarannya untuk mempercepat peningkatan kinerja operasional. Setiap pejabat diminta bekerja secara sistematis berpatokan pada matriks program yang telah disepakati serta berpegang teguh pada Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing.
“Bukan hanya sistematis dalam bekerja, tapi memahami kinerja yang baik sebagai Aparatur Sipil Negara. Harus lebih responsif dan lebih tepat dalam mengerjakan kebijakan ke depannya,” imbuhnya.
Pelaksanaan psikotes ini berlangsung mulai pukul 09.00 hingga 12.00 WITA sebagai bentuk kolaborasi resmi antara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemprov Bali dengan Fakultas Kedokteran Unud. Program ini diharapkan mampu mendorong tingkat kesejahteraan kerja sekaligus mengoptimalkan efektivitas kinerja ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. (kbs)