Foto: Gubernur Bali Wayan Koster saat melakukan pertemuan dengan warga di sekitar kawasan Turyapada Tower pada Minggu, 17 Mei 2026.
Buleleng, KabarBaliSatu
Di tengah banyaknya proyek besar yang kerap menyisakan konflik lahan dan keresahan masyarakat, pendekatan berbeda justru ditunjukkan Pemerintah Provinsi Bali dalam pembangunan kawasan Turyapada Tower di Kabupaten Buleleng.
Gubernur Bali Wayan Koster memilih turun langsung menemui warga Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Minggu, 17 Mei 2026. Kehadirannya bukan sekadar memantau proyek, tetapi memastikan proses pembebasan lahan berjalan transparan dan tidak merugikan masyarakat.
Di hadapan warga, Koster menegaskan bahwa penentuan harga lahan tidak dilakukan sepihak oleh pemerintah. Seluruh proses, kata dia, akan mengacu pada hasil appraisal independen agar berlangsung adil dan sesuai aturan.
“Tiang tidak ingin masyarakat dirugikan. Semua harus jelas, terbuka, dan sesuai aturan. Harga lahan tidak ditentukan pemerintah secara sepihak, tetapi melalui appraisal independen supaya adil bagi masyarakat,” ujar Koster.
Pernyataan itu memiliki makna penting di Bali, di mana persoalan tanah bukan sekadar urusan ekonomi. Bagi masyarakat Bali, tanah juga berkaitan erat dengan ruang hidup, identitas sosial, hingga nilai budaya yang diwariskan turun-temurun.
Karena itu, Koster tampak berhati-hati menjaga agar pembangunan kawasan Turyapada tidak memunculkan kesan bahwa rakyat lokal tersisih di tengah proyek besar.
Menurutnya, keberadaan kawasan wisata dan teknologi tersebut justru harus membuka peluang baru bagi masyarakat sekitar. Pemerintah pun menyiapkan skema pelibatan warga lokal, mulai dari penguatan UMKM, pembentukan koperasi, hingga prioritas pelatihan kerja bagi generasi muda di kawasan sekitar.
“Kalau nanti kawasan ini berjalan, masyarakat sekitar harus ikut menikmati. Anak-anak muda di sini harus mendapat prioritas pelatihan kerja, UMKM harus tumbuh, koperasi harus hidup. Jangan sampai ada proyek besar berdiri, tapi warga lokal hanya jadi penonton,” katanya.
Kawasan Turyapada sendiri tengah disiapkan menjadi ikon baru Bali Utara. Selain menara komunikasi setinggi 115 meter, proyek tersebut akan dilengkapi fasilitas planetarium, convention center, gondola, hingga pusat ekonomi kreatif yang diproyeksikan menjadi daya tarik wisata baru di Bali.
Namun bagi Koster, pembangunan fisik semata tidak cukup. Ia ingin proyek Turyapada menjadi simbol pemerataan pembangunan Bali, khususnya untuk wilayah utara yang selama ini dinilai belum berkembang secepat Bali Selatan.
“Kita ingin ada pusat pertumbuhan ekonomi baru di Bali Utara. Jadi pembangunan ini bukan hanya membangun tower, tapi membangun masa depan kawasan ini supaya masyarakatnya maju bersama,” tegasnya.
Di tengah kritik terhadap banyak proyek besar yang dianggap hanya menguntungkan investor dan kelompok elite, pendekatan dialog langsung yang dilakukan Koster di Turyapada menghadirkan sudut pandang berbeda. Pemerintah berupaya menjaga legitimasi sosial pembangunan dengan melibatkan masyarakat sejak awal proses.
Sebab pada akhirnya, keberhasilan sebuah proyek bukan hanya diukur dari megahnya bangunan yang berdiri, melainkan dari seberapa besar masyarakat merasa ikut memiliki dan menikmati hasil pembangunan tersebut. (kbs)