Foto: Gubernur Bali Wayan Koster saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bertema Penguatan Aksesibilitas Transportasi dari dan Menuju Bandara I Gusti Ngurah Rai-Bali di Hilton Hotel, kawasan Bandara Ngurah Rai, Badung, Jumat (26/9).
Badung, KabarBaliSatu
Pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat komitmen untuk meningkatkan kualitas layanan dan aksesibilitas transportasi dari dan menuju Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Dalam acara Focus Group Discussion (FGD) bertema Penguatan Aksesibilitas Transportasi dari dan Menuju Bandara I Gusti Ngurah Rai-Bali yang digelar di Hilton Hotel, kawasan Bandara Ngurah Rai, Badung, Jumat (26/9), Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya pembenahan menyeluruh, baik di dalam kawasan bandara maupun di akses transportasi sekitarnya.
Koster menekankan bahwa Bandara Ngurah Rai sebagai pintu gerbang utama pariwisata internasional harus dikelola dengan standar pelayanan lebih tinggi dibanding bandara lain di Indonesia. Ia mengungkapkan, sejumlah keluhan wisatawan menjadi perhatian serius, mulai dari proses imigrasi yang lamban, pelayanan bea cukai yang berbelit, keterlambatan bagasi, hingga ketidaktertiban area penjemputan.
“Saya sudah rapat bersama Angkasa Pura, Bea Cukai, Imigrasi, dan pihak terkait lainnya. Saya banyak mendapat komplain, mulai dari proses imigrasi yang lama, bea cukai yang berbelit, bagasi yang terlalu lama, hingga area penjemputan yang tidak tertib. Saat rapat, saya berikan waktu sebulan untuk melakukan pembenahan, dan sekarang sudah mulai ada perbaikan. Targetnya, maksimum dari pesawat mendarat hingga keluar bandara hanya 30–45 menit,” tegas Koster.
Selain pembenahan internal, Gubernur Koster menekankan perlunya perbaikan akses transportasi di luar kawasan bandara. Infrastruktur pendukung, moda transportasi, hingga sistem penataan lalu lintas akan ditingkatkan agar lebih tertib, nyaman, dan efisien bagi wisatawan maupun masyarakat lokal.
“Bandara Ngurah Rai ini harus naik kelas. Untuk itu, mindset pengelolaan dan pelayanan harus diubah. Semua titik kemacetan akan saya kejar penyelesaiannya. Kita bisa gunakan pola sharing APBD dan APBN, termasuk kerja sama dengan Kabupaten Badung. Ada alokasi Rp700 miliar sharing dengan Kabupaten Badung yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur di tahun 2026, dan saya juga mendatangi Kementerian PU untuk meminta dukungan perbaikan infrastruktur di Bali,” tambahnya.
Dalam forum yang sama, Kepala Dinas PUPR Provinsi Bali Nusakti Yasa Weda memaparkan kondisi kemacetan yang kerap terjadi di sekitar kawasan bandara beserta solusi jangka pendek dan panjang yang sedang dirancang. Sementara itu, Konsultan Kajian Lalu Lintas, Hermawati, memberikan analisis jaringan jalan dan rekomendasi peningkatan konektivitas transportasi di Bali.
FGD ini turut dihadiri Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta yang diwakili Wakil Bupati I Ketut Suiasa, Komandan Pangkalan Udara TNI AU, serta Direktur Strategi dan Pengembangan Teknologi PT Angkasa Pura. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk mewujudkan Bandara I Gusti Ngurah Rai sebagai model layanan transportasi modern dan berkelas internasional, sejalan dengan reputasi Bali sebagai destinasi wisata dunia. (kbs)