Foto: Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa saat mengikuti Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 dilingkungan Ditjen Pemeriksaan Keuangan Negara VI yang digelar serentak secara daring dari Kantor Walikota Denpasar, Kamis (12/2/2026).
Denpasar, KabarBaliSatu
Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, mengikuti Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 yang digelar serentak secara daring dari Kantor Wali Kota Denpasar, Kamis (12/2/2026). Agenda ini menjadi penanda resmi dimulainya proses audit LKPD oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Kegiatan tersebut diikuti jajaran pemerintah daerah di bawah koordinasi Ditjen Pemeriksaan Keuangan Negara (DJPKN) VI. Hadir dalam kesempatan itu Anggota VI BPK RI, Fathan Subchi, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK RI Laode Nusriadi, serta para gubernur dan bupati/wali kota di lingkup wilayah pemeriksaan tersebut.
Anggota VI BPK RI, Fathan Subchi, menegaskan bahwa Entry Meeting bukan sekadar seremoni pembuka audit, melainkan ruang kolaborasi untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, hal ini sejalan dengan visi BPK untuk menjadi lembaga yang bermartabat dan memberi kemanfaatan bagi kesejahteraan rakyat.
“Entry Meeting ini diharapkan menjadi wahana kolaborasi dalam mewujudkan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah yang bermuara pada kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, menjelaskan bahwa pemeriksaan LKPD merupakan kewajiban tahunan BPK untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Audit ini juga menjadi dasar dalam menyimpulkan hasil reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta mendukung perencanaan audit hingga pemberian opini.
“Kami berharap seluruh jajaran pemerintah dapat menyajikan laporan keuangan yang semakin baik, akurat, dan transparan,” ujarnya.
Di sisi lain, Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa menekankan bahwa tantangan pengelolaan keuangan daerah ke depan semakin kompleks. Tingginya tuntutan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas, kata dia, menjadi dorongan bagi seluruh aparatur pemerintah untuk bekerja secara profesional dan bertanggung jawab.
Arya Wibawa pun mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar untuk memberikan dukungan penuh selama proses pemeriksaan LKPD Tahun 2025 berlangsung. Mulai dari penyediaan data hingga dokumen pendukung, seluruhnya harus disiapkan secara optimal agar proses audit berjalan lancar.
“Kami berharap Denpasar dapat kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun yang lebih penting, kualitas pengelolaan keuangan harus terus meningkat dan benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya. (kbs)