Foto: Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 DPRD Provinsi Bali yang digelar di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Rabu (15/10/2025).
Denpasar, KabarBaliSatu
Dinamika politik anggaran di Gedung Dewan bergulir hangat. Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 DPRD Provinsi Bali yang digelar di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Rabu (15/10/2025), menjadi panggung penting bagi empat fraksi DPRD Bali dalam menyampaikan pandangan umum terhadap dua rancangan kebijakan strategis daerah.
Dua agenda utama yang dibahas adalah Raperda tentang APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 dan Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali (PKB). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya, dan turut dihadiri Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta.
PDI Perjuangan: Investasi Budaya untuk Kemandirian Ekonomi
Fraksi PDI Perjuangan menilai RAPBD 2026 telah dirancang dengan prinsip tata kelola keuangan yang baik dan berpihak pada kebutuhan nyata masyarakat. Bagi fraksi berlambang banteng ini, penyertaan modal daerah pada Perseroda PKB bukan hanya langkah ekonomi, tetapi juga strategi kebudayaan.
Investasi tersebut dianggap sebagai wujud komitmen membangun kemandirian ekonomi masyarakat berbasis nilai budaya dan kearifan lokal. Fraksi ini menegaskan pentingnya pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh rakyat Bali.
Golkar: Waspadai Penurunan PAD dan Tekan Risiko Fiskal
Sementara Fraksi Partai Golkar memberikan apresiasi atas penyusunan RAPBD 2026 yang tetap optimis di tengah tekanan fiskal. Namun, fraksi ini menyoroti penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta belum optimalnya potensi dari Pungutan Wisatawan Asing (PWA).
Golkar juga menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam rencana penyertaan modal sebesar Rp1,4 triliun hingga 2028 untuk Perseroda PKB. Fraksi ini meminta kejelasan asumsi dan proyeksi pendapatan agar investasi tersebut tidak menjadi beban fiskal. Selain isu ekonomi, Golkar menyoroti perlunya pengendalian pembangunan di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan penegakan hukum lingkungan guna mencegah bencana berulang.
Gerindra–PSI: Desak Kajian Investasi Lebih Komprehensif
Fraksi Gerindra–PSI menekankan pentingnya RAPBD 2026 disusun sesuai Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD. Fraksi ini juga mengingatkan perlunya revisi anggaran agar selaras dengan alokasi transfer pusat sebesar Rp1,9 triliun, sebagaimana hasil rapat Badan Anggaran DPRD dan TAPD.
Dalam menyoroti rencana penyertaan modal, Gerindra–PSI menilai kajian investasi perlu diperdalam, tidak hanya dari sisi keuangan tetapi juga sosial dan lingkungan. Fraksi ini menyoroti adanya perbedaan data luas tanah dalam dokumen investasi serta mendesak kejelasan aspek hukum dan bisnis sebelum kebijakan dijalankan.
Tak berhenti di situ, Gerindra–PSI juga menyinggung dua isu aktual yang mencuat: permasalahan pagar Garuda Wisnu Kencana (GWK) dan dugaan pembalakan liar di Buleleng. Fraksi ini meminta pemerintah mengambil langkah tegas demi menjaga kredibilitas tata kelola pemerintahan daerah.
Demokrat–NasDem: Optimisme Realistis, Perkuat Infrastruktur dan Layanan Publik
Fraksi Demokrat–NasDem menyatakan dukungan terhadap kedua Raperda tersebut. Fraksi ini menilai arah pembangunan Bali 2026 disusun dengan optimisme yang realistis. Namun, mereka juga memberikan sejumlah catatan penting, terutama terkait penurunan target PAD dan perlunya optimalisasi sumber pendapatan daerah.
Demokrat–NasDem menekankan urgensi pembangunan infrastruktur strategis dan pengelolaan sampah terpadu di seluruh Bali. Selain itu, fraksi ini juga mendorong evaluasi terhadap efektivitas Trans Metro Dewata, agar layanan transportasi publik benar-benar efisien dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Rapat paripurna ini memperlihatkan soliditas politik Dewan dalam mendukung kebijakan dan program pembangunan pro-rakyat. Namun, di balik dukungan itu, setiap fraksi menegaskan komitmennya terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi fiskal—sebuah keseimbangan antara dukungan politik dan tanggung jawab publik yang menjadi wajah baru politik anggaran Bali menuju 2026. (kbs)