BerandaEkonomiBandara Bali Utara Resmi Masuk RPJMN, Lokasi di Kubutambahan Jadi Harga Mati

Bandara Bali Utara Resmi Masuk RPJMN, Lokasi di Kubutambahan Jadi Harga Mati

BIBU: Harus di Laut! Pembiayaan Aman dari Investor China

Foto: Ilustrasi Bandara Bali Utara di Buleleng.

Denpasar, KabarBaliSatu

Proyek Bandara Bali Utara di Buleleng resmi masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. PT Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) Panji Sakti menegaskan: bandara baru ini wajib dibangun di Kubutambahan, di atas laut.

“Harus di Kubutambahan, tidak ada opsi lain,” tegas Direktur Utama PT BIBU, Erwanto Sad Adiatmoko Hariwibowo, Senin (28/4/2025).

Erwanto memastikan seluruh aspek teknis dan investasi sudah siap. Ia juga mengungkapkan, pendanaan proyek ini tetap ditopang kuat oleh investor dari Tiongkok. “Pembiayaan aman. Investornya masih China,” katanya.

Baca Juga  Lobi “Satu Jalur” Ala Gubernur Koster Berbuah Manis, Bali Kebanjiran Mega Proyek Strategis

Lebih jauh, Erwanto mengingatkan pentingnya soliditas semua pihak, baik Pemerintah Provinsi Bali maupun Pemerintah Kabupaten Buleleng, untuk menyatukan langkah.

“Tidak ada lagi perbedaan. Dengan adanya Perpres, Pemda dan BIBU sudah satu suara. Bandara Bali Utara pasti dibangun di Kubutambahan. Ini juga bagian dari komitmen Pak Prabowo untuk Bali,” tegasnya, membawa nuansa dukungan politik ke permukaan.

Sementara itu, Bupati Buleleng Nyoman Sutjidra menyatakan sikap positif. Meski mendukung, Sutjidra menekankan pentingnya kajian menyeluruh sebelum proyek dimulai.

“Sudah masuk dalam Perda RTRW kami. Tapi harus ada kajian lokasi, dampak lingkungan, sosial, dan budaya,” ujar Sutjidra saat dihubungi via telepon.

Baca Juga  Berpihak pada SDM Lokal, Gubernur Koster Akan Wajibkan Pengusaha Transportasi Pariwista dan Ojek Online Ber-KTP Bali, Kendaraan Wajib Plat DK

Ia mengingatkan, di kawasan Buleleng terdapat banyak tempat suci yang perlu dipertimbangkan. Namun secara prinsip, Pemkab siap mendukung penuh proyek strategis nasional ini.

“Kalau memang kajian sudah dilakukan, kami akan memberikan masukan dan tentu mendukung, karena ini program pusat,” tutupnya. (kbs)

Berita Lainnya

Berita Terkini