Foto: Ketua AISMOLI (Asosiasi Sepeda Motor Listrik Indonesia), Budi Setyadi, menyampaikan laporan perkembangan kerja sama ini langsung kepada Gubernur Bali Wayan Koster dalam pertemuan di Jayasabha, Denpasar, Rabu (9/7/2025).
Denpasar, KabarBaliSatu
Bali kembali mengambil langkah maju dalam upaya menjadi pelopor energi bersih dan kendaraan listrik (e-mobility) di Indonesia. Gubernur Bali Wayan Koster secara tegas mendorong percepatan pembangunan ekosistem kendaraan listrik yang terpadu, dimulai dari hulu ke hilir, sebagai bagian dari visi besar menuju Net Zero Emission (NZE) 2045.
Langkah strategis ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Korea Selatan. Dalam kerja sama ini, Bali akan menjadi tuan rumah bagi kawasan industri kendaraan listrik berbasis teknologi Korea. Salah satu bentuk nyata dari kerja sama ini adalah hibah motor listrik dari Korea ke Bali.
Ketua AISMOLI (Asosiasi Sepeda Motor Listrik Indonesia), Budi Setyadi, menyampaikan laporan perkembangan kerja sama ini langsung kepada Gubernur Koster dalam pertemuan di Jayasabha, Denpasar, Rabu (9/7/2025). Ia juga memastikan bahwa rencana ini selaras dengan kebijakan nasional lewat koordinasi dengan Bappenas dan Kementerian ESDM.
“Bali harus jadi contoh nasional,” tegas Koster. “Saya ingin program ini dipercepat. Harus ada perubahan besar dalam lima tahun ke depan.”
Pilot project e-mobility sudah berjalan di Gianyar melalui Perumda Kerta Bali Saguna yang berada di bawah koordinasi Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Perumda ini akan menggandeng mitra teknologi dari Korea seperti KATECH, KEMA, serta perusahaan lokal seperti PT Inako Pratama Indonesia dan AISMOLI.
MoU antara Perumda Kerta Bali Saguna dan mitra Korea telah diteken, mencakup studi kelayakan dan pengembangan industri perakitan kendaraan listrik di Bali. Targetnya, kendaraan listrik yang akan diproduksi meliputi kendaraan pembersih pantai, kendaraan operasional pariwisata, hingga motor listrik untuk masyarakat umum.
Pada September 2025, kerja sama lanjutan akan ditegaskan dengan penandatanganan MoU bersama perusahaan lokal di Bali. Fokusnya adalah integrasi desain, produksi, dan penggunaan energi bersih seperti hidrogen dan tenaga surya (PLTS).
Gubernur Koster juga menetapkan sejumlah kawasan sebagai zona rendah emisi, seperti Kuta, Sanur, Ubud, dan Nusa Penida. “Di Nusa Penida, kita akan genjot penggunaan motor listrik dan PLTS. Rancangannya harus bersih dan terintegrasi,” tegasnya.
Pemprov Bali juga tengah merancang skema pembiayaan dan kemitraan publik-swasta untuk mempercepat konversi motor bensin ke listrik, sejalan dengan regulasi nasional dan peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Dengan langkah-langkah progresif ini, Bali tak hanya memperkuat posisinya sebagai destinasi wisata berkelanjutan dunia, tapi juga tampil sebagai motor utama transisi energi bersih nasional. (kbs)