Foto: Anggota Fraksi Golkar DPRD Kota Denpasar, Gede Dwi Purnama Putra, yang akrab disapa Tude Subawa.
Denpasar, KabarBaliSatu
Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Denpasar menyoroti minimnya perhatian Pemerintah Kota Denpasar terhadap kondisi penerangan jalan umum dan infrastruktur jalan yang rusak di berbagai kawasan ibu kota Provinsi Bali. Melalui pandangan umum dan pendapat akhir fraksi, Fraksi Golkar mendorong pengalokasian anggaran yang lebih signifikan untuk perbaikan dan peremajaan infrastruktur kota dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Sorotan ini disampaikan oleh Anggota Fraksi Golkar DPRD Kota Denpasar, Gede Dwi Purnama Putra, yang akrab disapa Tude Subawa, saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 serta Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (Perubahan KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Tahun Anggaran 2025. Penyampaian tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna Ke-15 Masa Persidangan II DPRD Kota Denpasar, Senin (16/6/2025).
Dalam pernyataannya, Tude Subawa menyoroti peningkatan belanja modal yang tercantum dalam Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2025. Ia meminta agar peningkatan tersebut juga mencakup kebutuhan masyarakat akan lampu penerangan jalan.
“Sehubungan dengan peningkatan Belanja Modal di Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2025, kami meminta perhatian atas banyaknya permohonan masyarakat untuk Lampu Penerangan Jalan (LPJ), baik untuk perbaikan maupun pemasangan baru. Kami minta Dinas terkait untuk segera menganggarkan perbaikan dan pemasangan baru LPJ di Perubahan APBD Tahun 2025,” tegasnya.
Tak hanya soal penerangan jalan, Fraksi Golkar juga mengkritisi kondisi sejumlah ruas jalan yang dinilai rusak dan kurang layak. Beberapa titik yang disorot antara lain Jalan Abimanyu, Jalan Arjuna, dan Jalan Kembang Kepah. Selain kerusakan, di beberapa lokasi juga ditemukan pemasangan polisi tidur tanpa izin dari instansi terkait.
“Kembali kami mengingatkan mengenai jalan-jalan Kota Denpasar dan jalan lingkungan yang kondisinya sudah rusak, terutama jalan Abimanyu, sepanjang jalan Arjuna, dan jalan Kembang Kepah. Sebagian dari ruas jalan ini juga telah dipasang polisi tidur oleh oknum tanpa izin dari instansi terkait. Kami meminta Dinas Pekerjaan Umum untuk segera menganggarkan peremajaan serta perbaikan jalan-jalan tersebut di Perubahan APBD Tahun 2025,” lanjut Tude Subawa.
Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) untuk program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat serta pembenahan tata kota.
“SILPA dioptimalkan untuk keberlangsungan dan kesejahteraan masyarakat luas serta pembenahan tata kota, yakni mulai dari peningkatan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih unggul, perbaikan jalan-jalan kota maupun jalan lingkungan & sarana prasarana penunjang, sampai dengan penataan kabel-kabel dan rambu-rambu lalu lintas yang lebih memadai,” ujarnya.
Di sisi lain, Fraksi Golkar juga memberikan perhatian terhadap insentif bagi pemuka agama yang dinilai masih belum merata dalam pelaksanaannya.
“Kami juga mendorong penambahan kuota pemberian insentif kepada pemuka agama di Kota Denpasar karena masih banyak yang belum mendapatkan insentif sebagaimana dengan program yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Denpasar,” tambahnya.
Menutup pandangan fraksi, Tude Subawa juga menyoroti pentingnya percepatan realisasi aspirasi masyarakat yang telah diinput melalui sistem elektronik pokok-pokok pikiran (e-pokir) hasil reses DPRD.
“Kami berharap e-pokir hasil reses DPRD terhadap konstituen yang telah kami input ke dalam sistem, agar dapat diprioritaskan penganggarannya untuk segera ditindaklanjuti dan dilaksanakan,”pungkasnya.
Rapat Paripurna ini menjadi forum strategis bagi Fraksi Partai Golkar untuk menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan pembangunan infrastruktur yang merata dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat Kota Denpasar. (kbs)