Foto: Gubernur Bali Wayan Koster saat menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) strategis dengan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Bupati Gianyar I Made Agus Mahayastra dan Walikota Denpasar IGN Jaya Negara yang diwakili Wakil Walikota Denpasar Kadek Agus Arya Wibawa di Jayasabha Denpasar, pada Jumat (18/7).
Denpasar, KabarBaliSatu
Gubernur Bali Wayan Koster kembali menunjukkan langkah konkret dalam membangun Bali yang merata dan berkeadilan. Pada Jumat (18/7), di Jayasabha Denpasar, Koster menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) strategis dengan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Bupati Gianyar I Made Agus Mahayastra dan Walikota Denpasar IGN Jaya Negara yang diwakili Wakil Walikota Denpasar Kadek Agus Arya Wibawa. Kesepakatan ini menandai dimulainya pola gotong royong fiskal antarwilayah melalui skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK).
Langkah ini bukan sekadar simbolik. PKS tersebut menjadi upaya sistematis Pemerintah Provinsi Bali untuk menjawab ketimpangan pembangunan yang selama ini mencolok antara kabupaten/kota yang kaya pendapatan pariwisata seperti Badung, Gianyar, dan Denpasar, dengan enam kabupaten lainnya yang masih tertinggal secara fiskal—yakni Bangli, Buleleng, Jembrana, Karangasem, Klungkung, dan Tabanan.
“Bali itu satu destinasi wisata. Yang datang ke Bali tidak hanya ke Kuta atau Ubud, tapi juga ke Jembrana, Buleleng, hingga Karangasem. Maka sudah semestinya hasil ekonomi dari sektor pariwisata dibagi adil untuk membangun seluruh wilayah,” tegas Gubernur Koster.
BKK yang disalurkan berasal dari pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sektor hotel, makanan, dan minuman—sumber utama pemasukan daerah dari sektor pariwisata. Kerja sama ini tak hanya memuat semangat solidaritas antardaerah, tetapi juga mengusung prinsip tata kelola pembangunan yang menyeluruh dan berkeadilan.
Empat Pilar Tujuan PKS:
- Menyatukan pembangunan Bali dalam satu pola dan satu sistem tata kelola,
- Menyeimbangkan kapasitas fiskal antarwilayah,
- Mempercepat pemerataan infrastruktur dan ekonomi,
- Mengembangkan pariwisata berbasis budaya yang inklusif dan berdaya saing.
9 Proyek Strategis Prioritas Bali hingga 2028:
- Restorasi Pura Besakih (Karangasem)
- Pusat Olahraga Provinsi Bali (Bangli)
- Pengembangan Danau Beratan & Pabrik Pakan Ternak (Tabanan)
- Gedung Parkir Sanur & Jalan Shuttle ke Pelabuhan (Denpasar)
- Underpass dan Jalan Baru Strategis (Denpasar-Badung)
- Jembatan Payangan–Bongkasa (Gianyar–Badung)
- Jalan Lingkar Bali (Klungkung, Karangasem, Buleleng)
- Kawasan Terpadu Pelabuhan (Buleleng, Klungkung, Karangasem)
- Pengelolaan Sampah Terpadu Provinsi Bali
Seluruh proyek tersebut telah ditetapkan sebagai prioritas hingga 2028, dengan tenggat akhir paling lambat tahun 2029. Dalam Rapat Koordinasi Pemerintahan Daerah se-Bali di Badung (12 Maret 2025), Gubernur Koster menekankan bahwa keberhasilan pembangunan bergantung pada pembagian peran dan kerja sama lintas wilayah.
“Program ini wajib tuntas sebelum 2028. Kalau pun molor, paling lambat 2029. Kita bagi tugas sesuai wilayah dan kemampuan,” tegas Koster dalam nada serius.
Dengan kesepakatan ini, Gubernur Koster, bersama Badung dan Gianyar, tak sekadar bicara pemerataan. Mereka meletakkan pondasi bagi Bali yang menyatu dalam pembangunan, ekonomi, dan masa depan. Sebuah arah yang selaras dengan visi besar Bali 100 Tahun ke Depan (2025–2125)—menguatkan budaya, menjaga alam, dan menyeimbangkan ekonomi antarwilayah. (kbs)