Foto: Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, bersama jajarannya bertandang ke Bali, Sabtu (12/7/2025), untuk belajar langsung dari keberhasilan Gubernur Bali Wayan Koster dalam menerapkan sistem pencegahan korupsi terintegrasi.
Denpasar, KabarBaliSatu
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, bersama jajarannya bertandang ke Bali, Sabtu (12/7/2025), untuk belajar langsung dari keberhasilan Gubernur Bali Wayan Koster dalam menerapkan sistem pencegahan korupsi terintegrasi. Kunjungan ini dilakukan atas rekomendasi langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, yang menilai Bali sebagai daerah terbaik dalam implementasi Monitoring Center for Prevention (MCP).
Kunjungan kerja yang berlangsung di Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, ini difokuskan pada studi tata kelola pemerintahan yang bersih dan digital, termasuk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pengelolaan keuangan daerah, hingga pelayanan publik.
“KPK RI menyarankan agar kami belajar ke Bali. Tahun lalu, skor MCP kami hanya 39,95 persen. Sekarang naik menjadi 73,59 persen. Tapi Bali, dengan kepemimpinan Pak Koster, selalu di peringkat pertama nasional,” ujar Gubernur Sherly, sembari menyampaikan apresiasinya atas sambutan hangat yang diterima dari Pemprov Bali.
Tak hanya MCP dan SPBE, Gubernur Sherly juga tertarik mempelajari keberhasilan Bali dalam meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 12 kali dari BPK RI, pembangunan Mall Pelayanan Publik di seluruh kabupaten/kota, sistem pendidikan SMA/SMK yang lebih maju, dan strategi promosi pariwisata Bali yang dinilai berhasil.
Menanggapi hal itu, Gubernur Wayan Koster membeberkan sejumlah kiat suksesnya dalam membenahi tata kelola pemerintahan Bali. Ia menegaskan pentingnya membangun budaya kerja yang disiplin, berintegritas, dan penuh tanggung jawab di jajaran birokrasi.
“Saya tegas dalam hal integritas. Kalau ada kepala OPD main proyek atau selingkuh, langsung saya mutasi. Jangan sampai merusak sistem,” tegas Koster. Ia juga menekankan bahwa pengisian jabatan di lingkungan Pemprov Bali dilakukan berdasarkan sistem merit, tanpa pungutan dan melalui seleksi rekam jejak yang ketat.
Koster juga menjelaskan bahwa capaian WTP bukan sekadar angka, melainkan harus dibarengi dengan pelaksanaan pembangunan yang akuntabel. “Kami kerja sesuai standar dan prosedur. Semua harus bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Dalam hal SPBE, Bali disebutnya sudah mendapat pengakuan nasional sebagai yang terbaik. Karena itu, ia siap membantu Maluku Utara untuk membangun sistem digital pemerintahan, bahkan menyarankan agar Malut merekrut tenaga profesional khusus untuk mengelolanya.
Terkait pembangunan Mall Pelayanan Publik, Gubernur Koster menyarankan agar Gubernur Malut memberikan hibah pembangunan gedung ke masing-masing kabupaten/kota. “Kalau ingin cepat, bantu langsung pembangunannya. Itu yang saya lakukan di Bali,” katanya.
Menutup kunjungan, Gubernur Sherly menyatakan kekagumannya atas berbagai capaian Bali, termasuk bagaimana Koster mengangkat citra Arak Bali sebagai produk lokal yang kini mendongkrak perekonomian petani. “Kami banyak belajar dari kepemimpinan Pak Koster yang visioner,” ujarnya.
Pertemuan ini pun ditutup dengan rencana penandatanganan kerja sama antara Pemprov Bali dan Maluku Utara terkait pengembangan SPBE, sebagai langkah awal menuju tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan antikorupsi. (kbs)