BerandaDaerahGubernur Koster Dorong Revisi UU Pemilu Menyeluruh dan Berintegritas

Gubernur Koster Dorong Revisi UU Pemilu Menyeluruh dan Berintegritas

Tegaskan Mutu Demokrasi Bertumpu pada Integritas Pelaku, Kepastian Aturan Pusat-Daerah, serta Penghormatan Atas Hak Warga

Foto: Gubernur Koster bersama rombongan Komisi II DPR RI berfoto bersama usai rapat terkait Perubahan RUU Pemilu di Gedung Kertha Saba, Jaya Sabha, Denpasar, Jumat (20/11/2026).

Denpasar, KabarBaliSatu

Dinamika penyusunan perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengemuka saat Panitia Kerja (Panja) Perubahan RUU Pemilu Komisi II DPR RI menyoroti kualitas rekrutmen penyelenggara hingga pengawasan publik berbalut semangat “no viral, no justice”, sementara Gubernur Bali Wayan Koster menekankan pembenahan regulasi yang komprehensif dan berlandaskan integritas. Pertemuan tersebut berlangsung dalam kunjungan kerja Panja Komisi II DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Kertha Saba, Jaya Sabha, Denpasar, Jumat (20/11/2026).

Dalam kunjungan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, Panja menggarisbawahi perlunya evaluasi menyeluruh atas penyelenggaraan pemilu sebelumnya dengan melibatkan kalangan akademisi, KPU, dan Bawaslu. Menurut Aria, pengawasan pemilu sangat bergantung pada integritas dan kapasitas anggota penyelenggara sejak rekrutmen, sekaligus diperkuat partisipasi publik dan kontrol sosial di era digital.

“No viral, no justice, no viral, no action, bisa dijadikan tagline untuk mengawasi pemilu ke depan,” ujar Aria Bima.

Menanggapi arah perumusan regulasi kepemiluan, Gubernur Koster menegaskan bahwa pembaruan aturan harus mencakup seluruh aspek secara utuh, mulai dari sistem dan kelembagaan penyelenggara, tahapan, persyaratan peserta, pengawasan, penyelesaian sengketa, hingga penegakan hukum. Ia menilai rancangan regulasi yang matang diperlukan agar dapat berjalan efektif di tingkat pusat maupun daerah serta menjawab kepercayaan publik.

“Penyempurnaan regulasi harus diarahkan untuk mewujudkan sistem pemilu yang demokratis, berintegritas, inklusif, dan berkeadilan,” tegas Gubernur Koster.

Menurut Koster, kualitas demokrasi tidak cukup ditopang oleh ketentuan prosedural semata, melainkan menuntut integritas seluruh pihak dan kesiapan ekosistem di lapangan. Dalam konteks Bali, ia mengaitkan penguatan etika berdemokrasi dengan nilai Atma Kerthi dan Jana Kerthi yang menuntut kejujuran, kesucian hati nurani, serta penghormatan terhadap hak politik warga negara.

“Demokrasi tidak hanya membutuhkan aturan dan mekanisme kelembagaan, tetapi juga harus berlandaskan integritas, etika, serta penghormatan terhadap manusia,” kata Koster.

Sementara itu, Aria Bima menyebut masukan akademisi di Bali, bersama penjaringan di sejumlah daerah lain seperti Sulawesi Selatan, Surabaya, Jawa Tengah, Medan, dan Sumatera Barat, akan didalami lebih lanjut di Jakarta. Langkah tersebut ditempuh agar draf perubahan undang-undang lebih kuat secara substansi dan meminimalkan potensi gugatan judicial review setelah disahkan. (kbs)

Berita Lainnya

Berita Terkini