Foto: Peringatan Hari Posyandu Nasional Tahun 2026 tingkat Provinsi Bali yang mengusung tema “Transformasi Posyandu: Mendekatkan Layanan, Meningkatkan Kualitas Hidup” di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Provinsi Bali, Rabu (18/11/2026).
Denpasar, KabarBaliSatu
Transformasi Posyandu di Bali terus diperkuat. Tidak lagi terbatas pada pelayanan kesehatan ibu dan anak, Posyandu kini diarahkan menjadi garda terdepan pelayanan dasar masyarakat melalui enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM), meliputi pendidikan, perumahan rakyat, pekerjaan umum, kesehatan, sosial, serta ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas).
Penguatan peran tersebut menjadi perhatian utama dalam Peringatan Hari Posyandu Nasional Tahun 2026 tingkat Provinsi Bali yang mengusung tema “Transformasi Posyandu: Mendekatkan Layanan, Meningkatkan Kualitas Hidup”. Kegiatan berlangsung di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Provinsi Bali, Rabu (18/11/2026).
Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali, Ny. Putri Koster, serta Gubernur Bali Wayan Koster yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Bali, Dr. drh. Luh Ayu Aryani, M.P.
Peringatan ini tidak sekadar menjadi seremoni tahunan, tetapi juga momentum memperkuat pemahaman, menyatukan arah gerak, dan membangun komitmen seluruh jajaran Tim Pembina Posyandu (TP Posyandu) di Bali dalam menjalankan transformasi kelembagaan.
Putri Koster mengatakan, momentum ini penting bagi seluruh jajaran TP Posyandu, mengingat kelembagaan tersebut masih relatif muda setelah diperkuat melalui Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu.
“Ini penting bagi kami untuk menyatukan frekuensi, arah tujuan, dan kerja kami sebagai TP Posyandu. TP Posyandu baru berumur dua tahun, jadi masih sangat muda, masih balita,” ujarnya.
Menurutnya, usia yang masih muda justru menjadi kesempatan untuk membangun fondasi kelembagaan yang kuat. Karena itu, TP Posyandu di seluruh tingkatan, mulai dari provinsi hingga kabupaten/kota, harus memiliki pemahaman, arah kerja, serta kapasitas sumber daya manusia yang sejalan.
Ia mengibaratkan penguatan TP Posyandu seperti membangun sebuah rumah. Sebelum mendirikan tiang dan memasang atap, hal paling mendasar yang harus diperhatikan adalah kekuatan fondasinya.
“Mumpung baru dan kami ada di sini, hal-hal yang kami lakukan TP Posyandu se-Bali, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, itu adalah meletakkan dasar-dasar kelembagaannya, pemahamannya tentang TP Posyandu dan sumber daya manusianya. Sehingga kami nanti ke depannya dapat bekerja dengan baik,” jelasnya.
Ia berharap fondasi yang dibangun sejak awal dapat menjadikan Posyandu sebagai kelembagaan yang kokoh, mampu menghadapi berbagai tantangan, sekaligus memberikan perlindungan dan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kalau diibaratkan orang membangun rumah, kami sedang menata sekuat-kuat fondasinya. Jadi fondasi rumah, kemudian tiang yang kokoh, dan atapnya akan kuat. Digoyang bagaimanapun, dia akan dapat melindungi warga masyarakatnya, mengantarkan pada kesejahteraan,” ungkapnya.
Dalam memperkuat fondasi tersebut, TP Posyandu Provinsi Bali juga membangun kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Bali melalui berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Putri Koster menegaskan, dukungan anggaran pemerintah daerah diarahkan untuk membiayai program dan kegiatan, bukan dalam bentuk hibah uang kepada organisasi. Program-program tersebut disampaikan kepada Gubernur Bali untuk mendapatkan dukungan pembiayaan.
Ia menyebutkan, pada 2025 Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran sebesar Rp10 miliar untuk masing-masing organisasi, termasuk PKK, Dekranasda, dan Posyandu. Dukungan tersebut kembali diperkuat pada 2027 dengan alokasi sebesar Rp15 miliar untuk masing-masing organisasi.
“Dari program muncul anggaran. Di tahun 2025 itu anggaran masing-masing dari organisasi itu besarannya Rp10 miliar. Jadi PKK Rp10 miliar, Dekranasda dan Posyandu. Di tahun 2027, beliau menyupport kami dengan anggaran per organisasinya sebesar Rp15 miliar,” paparnya.
Dukungan tersebut, lanjut Putri Koster, merupakan amanah yang harus dijaga melalui pelaksanaan program secara bertanggung jawab dan tepat sasaran. Ia menegaskan, sebagian besar anggaran harus benar-benar digunakan untuk kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Tentunya kami harus menjaga kepercayaan ini. Titiang beserta jajaran pengurus TP Posyandu dan diarahkan oleh tim pengarah kami, itu idealnya 80 persen dari anggaran yang ada langsung menyasar pada program, pada kegiatan, dan 20 persen untuk operasional terkait dengan kegiatan tersebut,” katanya.
Dengan pola tersebut, TP Posyandu diharapkan dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat desa, termasuk melalui bantuan sembako dan berbagai kegiatan pemberdayaan lainnya.
Sementara itu, dalam sambutan Gubernur Bali yang dibacakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Bali, Luh Ayu Aryani, Pemerintah Provinsi Bali menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran TP Posyandu, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, yang selama ini bekerja membina kader-kader Posyandu hingga ke desa dan kelurahan.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Bali, titiang menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali dan kabupaten/kota yang selama ini telah bekerja dengan tulus, fokus, dan juga lurus tanpa mengenal lelah, bersinergi, dan berkolaborasi secara berjenjang dengan jajaran Tim Posyandu kabupaten/kota, kecamatan, desa atau kelurahan dalam membina para kader Posyandu untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan di masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, pembangunan Bali tidak semata-mata diukur dari kemajuan infrastruktur maupun pertumbuhan ekonomi. Lebih dari itu, keberhasilan pembangunan harus tercermin dari kemampuan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dasar yang berkualitas, lingkungan kehidupan yang sehat, aman dan nyaman, serta kesempatan yang setara untuk meningkatkan kesejahteraan.
Dalam konteks tersebut, Posyandu memiliki kedudukan strategis sebagai lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dari prakarsa, partisipasi, dan semangat gotong royong masyarakat.
Terbitnya Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 menjadi tonggak penting dalam memperkuat kelembagaan Posyandu sekaligus memperluas perannya sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan dasar di tingkat desa dan kelurahan.
Di Bali, potensi pengembangan Posyandu dinilai sangat besar. Saat ini terdapat 4.791 Posyandu yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Jumlah tersebut menjadi kekuatan jaringan pelayanan masyarakat yang mampu menjangkau kebutuhan warga hingga tingkat banjar, dusun, dan lingkungan.
Namun, transformasi tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan. Pemahaman sebagian masyarakat dan kader masih menempatkan Posyandu sebatas tempat pelayanan kesehatan. Padahal, cakupan tugasnya kini telah berkembang menjadi enam bidang pelayanan dasar.
Karena itu, penguatan Posyandu tidak cukup dilakukan melalui penyesuaian administrasi kelembagaan. Transformasi harus diwujudkan melalui perubahan nyata dalam tata kelola, pola pelayanan, peningkatan kapasitas kader, serta koordinasi lintas sektor.
Dalam sambutan tersebut, Gubernur Bali juga menekankan empat langkah strategis untuk memperkuat Posyandu. Pertama, penguatan kelembagaan dan tata kelola. Kedua, peningkatan kapasitas serta pemberdayaan kader. Ketiga, penguatan sinergi dan kolaborasi lintas sektor. Keempat, penguatan perencanaan dan dukungan penganggaran.
Pemerintah kabupaten/kota hingga pemerintah desa didorong untuk menjadikan program Posyandu sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan sesuai kewenangan masing-masing. Dukungan anggaran juga diperlukan agar seluruh program dapat berjalan berkelanjutan dan menjangkau kebutuhan masyarakat secara lebih luas.
Gubernur Bali menegaskan, keberhasilan transformasi Posyandu tidak cukup diukur dari banyaknya kelembagaan yang terbentuk, jumlah kegiatan yang dilaksanakan, ataupun laporan administrasi yang dihasilkan.
Ukuran keberhasilan sesungguhnya adalah manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Posyandu harus mampu menjadi lembaga yang aktif, responsif terhadap kebutuhan warga, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta berkontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga.
Semangat tersebut sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal Bali, khususnya menyama braya, kebersamaan, dan gotong royong yang selama ini menjadi kekuatan kehidupan masyarakat.
Pada kesempatan itu, Pemerintah Provinsi Bali juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh pengurus dan kader Posyandu di Bali yang telah mengabdikan waktu, tenaga, serta pemikiran untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Pengabdian para kader dinilai sebagai wujud nyata kepedulian sosial sekaligus kekuatan penting dalam membangun masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.
“Mari kita wujudkan Posyandu enam bidang SPM yang kuat kelembagaannya, berkualitas pelayanannya, terintegrasi tata kelolanya, dan nyata manfaatnya bagi masyarakat,” demikian pesan Gubernur Bali.
Rangkaian Lomba dan Apresiasi Kader
Peringatan Hari Posyandu Nasional 2026 di Bali juga dimeriahkan dengan sejumlah kegiatan yang melibatkan TP Posyandu dan masyarakat dari seluruh kabupaten/kota.
Kegiatan tersebut meliputi Lomba Tim Pembina Posyandu Kabupaten/Kota yang diikuti sembilan kabupaten/kota. Selain itu, digelar Lomba PSP PSBS dengan peserta dari berbagai jenjang pendidikan, yakni 46 peserta tingkat SD, 40 peserta tingkat SMP, 16 peserta tingkat SMA, 14 peserta tingkat SMK, tiga peserta SLB, serta 24 peserta kategori antarpemenang.
Tidak hanya itu, lomba telajakan juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan dengan melibatkan 45 desa dari sembilan kabupaten/kota di Bali.
Melalui berbagai kegiatan tersebut, peringatan Hari Posyandu Nasional diharapkan menjadi ruang apresiasi, edukasi, sekaligus penguatan partisipasi masyarakat. Lebih jauh, transformasi Posyandu diharapkan tidak berhenti sebagai perubahan kelembagaan, tetapi benar-benar hadir sebagai pelayanan yang semakin dekat, terpadu, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Bali. (kbs)

