Foto: Sekda Provinsi Bali, Luh Ayu Aryani, usai membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Seminar Nasional Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI) di Ballroom Grand Santhi Hotel, Denpasar, Kamis (12/11/2026).
Denpasar, KabarBaliSatu
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mendorong para pejabat pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah untuk terus memperkuat kompetensi, profesionalisme, dan integritas guna membentengi sektor tersebut dari potensi praktik korupsi. Penguatan tata kelola dan moral aparatur dinilai menjadi kunci utama untuk mewujudkan proses pengadaan yang efektif, efisien, transparan, serta akuntabel.
Penegasan tersebut disampaikan Sekda Dewa Made Indra dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Bali, Luh Ayu Aryani, saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Seminar Nasional Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI) di Ballroom Grand Santhi Hotel, Denpasar, Kamis (12/11/2026).
Dalam sambutannya yang dibacakan Luh Ayu Aryani, Dewa Made Indra mengingatkan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu sektor yang paling rawan terhadap penyimpangan. Celah korupsi dapat terbuka di berbagai tahapan krusial, mulai dari proses perencanaan, pembayaran, hingga serah terima barang. Oleh karena itu, upaya pencegahan tidak cukup hanya mengandalkan pembenahan regulasi, penguatan kelembagaan unit kerja pengadaan permanen, maupun optimalisasi sistem pengadaan berbasis elektronik semata. “Peningkatan integritas memegang peranan penting. Karena sebagus apa pun regulasi, kelembagaan, dan sistem informasi yang diterapkan, penyimpangan tetap berpeluang terjadi jika integritas pelaku pengadaan masih rendah,” tegas Sekda dalam sambutannya.
Lebih lanjut, ia menyoroti pergeseran paradigma dalam tata kelola pemerintahan saat ini. Pengadaan barang dan jasa tidak lagi boleh dipandang sebatas rutinitas administratif untuk memenuhi kebutuhan instansi dan menyerap anggaran. Sebaliknya, sektor ini harus ditempatkan sebagai instrumen strategis pembangunan yang mampu menciptakan nilai tambah, mendongkrak kualitas pelayanan publik, memperkuat daya saing, sekaligus menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.
Tantangan yang dihadapi para pelaku pengadaan pun kian kompleks dan dinamis, mulai dari pengelolaan alokasi anggaran pembangunan yang besar, pesatnya perkembangan teknologi digital, hingga tingginya ekspektasi masyarakat. Menurutnya, “Publik menuntut proses pengadaan yang semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.” Untuk menjawab tuntutan tersebut, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang adaptif terhadap teknologi menjadi keharusan karena, “Sumber daya manusia adalah unsur penting yang tak dapat dipisahkan dari kemajuan organisasi.”
Pada kesempatan yang sama, Dewa Made Indra mengapresiasi peran IFPI sebagai organisasi profesi yang menaungi para pejabat fungsional pengadaan. Ia berharap IFPI mampu menjadi wadah strategis untuk mencetak SDM pengadaan yang unggul dan berintegritas tinggi demi mendukung akselerasi pembangunan.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum IFPI, Deby Sandra, mengingatkan seluruh anggota agar tidak hanya berhenti pada pemahaman regulasi, tetapi juga mengimplementasikannya secara konsisten di lapangan. “Jalankan tugas sesuai aturan agar ada hasil serta kontribusi bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Deby.
Ia menambahkan, tolok ukur kesuksesan sebuah organisasi profesi tidak dilihat dari banyaknya seremonial atau pertemuan yang digelar, melainkan dari dampak nyata yang dihasilkan. “Keberhasilan organisasi dapat diukur dari seberapa besar manfaatnya bagi anggota dan berdampak bagi kemajuan pembangunan,” ujarnya.
Sementara itu, Dewan Pengawas IFPI, Roni Dwi Susanto, berharap forum Rakernas ini dapat melahirkan rumusan keputusan serta program kerja yang realistis dan aplikatif bagi seluruh anggota dalam meningkatkan mutu pengadaan pemerintah.
Sebagai informasi, Rakernas dan Seminar Nasional IFPI ini berlangsung selama dua hari. Agenda tersebut turut dirangkaikan dengan pelantikan pengurus Dewan Pengurus Wilayah (DPW) IFPI Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jambi, dan Kalimantan Timur, sekaligus menjadi momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-3 DPW IFPI Bali untuk mempererat sinergi antarpengelola pengadaan dari berbagai daerah di Indonesia. (kbs)