Foto: Ilustrasi pendaki gunung saat menghadapi hujan lebat dan cuaca ekstrem di kawasan wisata alam. Dinas Pariwisata Bali mengingatkan wisatawan, khususnya pencinta aktivitas pendakian, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca buruk selama musim hujan.
Denpasar, KabarBaliSatu
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana selama musim hujan, khususnya di kawasan yang menjadi lokasi aktivitas pariwisata alam. Pelaku usaha pariwisata diminta memperkuat kesiapsiagaan, meningkatkan pengawasan, hingga menyesuaikan atau menghentikan sementara kegiatan wisata apabila kondisi cuaca dinilai membahayakan keselamatan pengunjung.
Imbauan tersebut telah diterbitkan Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Bali melalui surat edaran pada 2 Oktober dan 2 November 2026. Kebijakan ini ditujukan kepada seluruh pelaku industri pariwisata, mulai dari pengelola hotel, vila, restoran, daya tarik wisata, desa wisata, hingga penyedia jasa pariwisata.
Kepala Dispar Provinsi Bali, I Wayan Sumarajaya, mengatakan imbauan tersebut merupakan langkah antisipatif menyikapi prediksi musim hujan dan potensi cuaca ekstrem yang dapat berdampak terhadap aktivitas pariwisata di Pulau Dewata.
“Melalui langkah-langkah tersebut, kami ingin memastikan bahwa Bali tidak hanya dikenal sebagai destinasi yang indah dan menarik, tetapi juga sebagai destinasi yang aman, nyaman, dan memiliki kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai kondisi cuaca,” ujar Sumarajaya, Minggu (8/11/2026).
Dalam imbauan tersebut, terdapat empat langkah utama yang harus menjadi perhatian pelaku usaha pariwisata. Pertama, pengelola diminta secara rutin menyampaikan informasi perkembangan cuaca kepada wisatawan dengan mengacu pada informasi resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Bali.
Kedua, meningkatkan kesiapsiagaan melalui penyediaan sumber daya, sarana, dan prasarana untuk mengantisipasi berbagai potensi bencana, seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, hingga gelombang pasang.
Ketiga, memperkuat koordinasi lintas sektor dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), aparat keamanan, pemerintah kabupaten/kota, serta asosiasi pariwisata. Koordinasi ini dinilai penting agar penanganan kondisi darurat dapat dilakukan secara cepat, terarah, dan terpadu.
Keempat, mengutamakan keselamatan wisatawan dengan meningkatkan pengamanan serta menyesuaikan aktivitas wisata apabila kondisi cuaca tidak memungkinkan.
Perhatian khusus juga diberikan terhadap kegiatan wisata di kawasan pegunungan, termasuk aktivitas pendakian. Pengelola dan penyedia jasa wisata diminta memastikan kondisi cuaca serta keamanan jalur sebelum kegiatan dilaksanakan.
Pasalnya, hujan dengan intensitas tinggi dapat meningkatkan risiko tanah longsor, pohon tumbang, hingga jalur pendakian yang licin. Kondisi tersebut berpotensi membahayakan keselamatan wisatawan apabila aktivitas tetap dipaksakan.
Sumarajaya menegaskan, keselamatan wisatawan harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan kegiatan pariwisata, terutama ketika menghadapi cuaca ekstrem.
“Dengan demikian, kepercayaan wisatawan dan citra Bali sebagai destinasi pariwisata dunia tetap terjaga,” tegasnya.
Imbauan Dispar Bali tersebut sejalan dengan arahan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, yang sebelumnya meminta aktivitas wisata di lokasi dengan potensi ancaman bencana tinggi dihentikan sementara sebagai langkah pencegahan.
Dewa Indra telah meminta Dispar Bali berkoordinasi dengan seluruh pelaku industri pariwisata untuk memetakan kembali lokasi-lokasi kegiatan wisata, terutama yang berada di kawasan alam dan memiliki risiko terdampak bencana.
“Kalau memang ada potensi yang cukup kuat akan terjadi sesuatu, sebaiknya dihentikan dulu,” tegas Dewa Indra.
Ia menjelaskan, koordinasi tersebut perlu diawali dengan penerbitan surat edaran agar seluruh pelaku industri pariwisata melakukan evaluasi terhadap lokasi dan aktivitas wisata yang dikelola.
“Ya saya sudah menginformasikan, sudah memberitahu Kepala Dinas Pariwisata untuk mengadakan koordinasi dengan semua teman-teman industri pariwisata yang juga didahului dengan surat edaran, supaya semuanya mulai memetakan kembali titik-titik lokasi di mana aktivitas pariwisata itu dilakukan,” ujarnya.
Arahan tersebut terutama menyasar kegiatan wisata yang sangat bergantung pada kondisi alam dan cuaca, termasuk wisata gunung. Meski demikian, hingga saat ini Dispar Bali belum mengumumkan daftar khusus destinasi wisata gunung yang masuk dalam pemetaan kawasan rawan maupun kebijakan penutupan untuk lokasi tertentu.
Pemprov Bali Petakan Wilayah Rawan Bencana
Selain memperkuat pengawasan sektor pariwisata, Pemprov Bali juga meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi selama musim hujan.
Dewa Made Indra mengatakan, langkah antisipasi dilakukan melalui pemetaan wilayah rawan bencana, normalisasi saluran drainase, serta penyiapan peralatan dan personel agar penanganan dapat dilakukan secepat mungkin apabila terjadi kondisi darurat.
Menurutnya, persiapan menghadapi musim hujan merupakan agenda rutin yang dilakukan setiap tahun. BPBD Bali terlebih dahulu berkoordinasi dengan BMKG untuk memperoleh informasi mengenai awal musim hujan hingga perkiraan puncaknya.
Informasi tersebut kemudian menjadi dasar penyusunan langkah antisipasi dan penerbitan surat edaran kepada bupati/wali kota serta para pemangku kepentingan terkait.
“Setiap tahun menjelang memasuki musim hujan, kita mengadakan rapat koordinasi dengan BMKG, minta informasi kapan mulai musim hujan, pada bulan berapa puncak musim hujannya,” kata Dewa Indra.
Ia menekankan, kesiapsiagaan bukan berarti bencana dipastikan terjadi. Namun, seluruh instansi harus memiliki persiapan untuk menghadapi berbagai kemungkinan berdasarkan potensi ancaman di wilayah masing-masing.
“Berdasarkan itu, maka BPBD membuat surat edaran kepada Bupati/Wali Kota se-Bali, kepada para pemangku kepentingan yang lainnya, untuk mulai membangun kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman bencana musim hujan. Ya kan belum tentu terjadi bencana. Baru potensi. Maka semuanya harus mulai melakukan kesiapsiagaan,” ujarnya.
Salah satu langkah penting yang menjadi perhatian adalah normalisasi saluran air dan drainase, terutama di kawasan perkotaan. Saluran yang mengalami pendangkalan maupun tersumbat sampah harus segera dibersihkan untuk mengurangi risiko genangan ketika hujan deras.
“Di daerah perkotaan, maka saluran-saluran air, saluran drainase harus dinormalisasi. Harus dikeruk, dibersihkan, kalau banyak sampahnya dibersihkan, karena kan kita tahu itu sering kali penyebab terjadinya genangan-genangan air di jalan maupun ke rumah penduduk,” jelasnya.
Kesiapan peralatan dan personel juga menjadi bagian penting dalam strategi penanggulangan bencana. Dinas Pekerjaan Umum (PU) diminta menyiapkan alat berat untuk mengantisipasi longsor maupun banjir.
Sementara itu, BPBD dan Dinas Sosial menyiapkan kebutuhan logistik, sedangkan Dinas Kesehatan mempersiapkan obat-obatan, peralatan kesehatan, serta tenaga medis. Unsur Basarnas, TNI, dan Polri juga diharapkan menyiagakan personel untuk mendukung penanganan keadaan darurat.
Tidak hanya menyiapkan peralatan, Pemprov Bali juga melakukan pemetaan lokasi penempatan alat berat agar dapat segera dikerahkan ketika terjadi bencana. Kesiapan tersebut melibatkan peralatan milik Dinas PU maupun fasilitas Balai Jalan dan Balai Wilayah Sungai di bawah Kementerian PU yang berada di Bali.
“Biasanya kita arahkan alat-alat berat itu tidak hanya Dinas PU, tapi kan ada juga Balai Jalan, ada Balai Wilayah Sungai, punyanya Kementerian PU kan ada di Bali semua. Kita mapping di mana potensi-potensi ancaman bencana, lalu alat-alat itu didekatkan,” katanya.
Sejumlah jalur yang selama ini memiliki potensi longsor juga masuk dalam perhatian, di antaranya jalur Singaraja-Denpasar, Singaraja-Gobleg, kawasan Kintamani, hingga sejumlah jalur di wilayah Karangasem.
Sebagai langkah antisipasi, alat berat dapat ditempatkan di lokasi yang relatif dekat dengan titik rawan. Misalnya, untuk mengantisipasi longsor di kawasan Bedugul, peralatan disiapkan di Desa Pancasari. Sementara untuk menghadapi potensi longsor di jalur Kintamani, alat berat didekatkan ke wilayah Bangli.
“Misalnya untuk antisipasi longsor di daerah Bedugul sana, alat-alat berat ditempatkan di Desa Pancasari. Untuk antisipasi longsor di jalur Kintamani, alat-alat berat ditempatkan di Bangli,” pungkasnya.
Melalui penguatan koordinasi lintas sektor, Pemprov Bali berharap seluruh elemen dapat membangun kesiapsiagaan sejak dini. Dengan demikian, potensi risiko bencana selama musim hujan dapat diminimalkan, sekaligus memastikan keselamatan masyarakat dan wisatawan tetap menjadi prioritas. (kbs)