Foto: Kegiatan Sarasehan Kebangsaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) yang digelar di Banjar Tegal Kori, Kota Denpasar, Jumat (6/11/2026).
Denpasar, KabarBaliSatu
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Golkar daerah pemilihan Bali, Gde Sumarjaya Linggih atau yang akrab disapa Demer, mengajak masyarakat memperkuat persatuan dan wawasan kebangsaan di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, terutama di media sosial, karena dapat memicu perpecahan bangsa.
Pesan tersebut disampaikan Demer dalam kegiatan Sarasehan Kebangsaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) yang digelar di Banjar Tegal Kori, Kota Denpasar, Jumat (6/11/2026). Kegiatan mengangkat tema “Mengenal MPR RI: Memahami Peran, Fungsi, dan Kewenangan MPR sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Konstitusi, dan Penjaga Kedaulatan Rakyat”.
Sarasehan menghadirkan akademisi, dosen, sekaligus pakar hukum adat asal Bali, Dr. I Wayan Rideng, S.H., M.H., sebagai narasumber. Turut hadir Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Denpasar yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kota Denpasar Putu Oka Mahendra serta masyarakat Banjar Tegal Kori.
Antusiasme peserta terlihat sepanjang kegiatan berlangsung. Tidak hanya kalangan orang tua, generasi muda juga tampak memenuhi area balai banjar untuk mengikuti diskusi. Kegiatan semakin semarak dengan pembagian doorprize berupa barang dan uang tunai kepada peserta.
Dalam pemaparannya, Demer menyoroti situasi sejumlah negara maju yang belakangan diwarnai demonstrasi besar hingga berujung kerusuhan. Ia menilai kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa stabilitas suatu negara tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang permanen.
“Negara-negara maju sekarang ini banyak yang sudah kacau. Italia banyak demo, kemudian Prancis, Jerman, bahkan Swiss yang biasanya negara cukup aman, sekarang sudah banyak demonstrasi yang merusak seperti kita tahun 1998. Oleh karena itu, hari ini kita masih bisa melihat negara kita dalam kondisi cukup baik. Demonstrasi masih tipis-tipis di Jakarta dan tidak jelas juga apa yang didemokan,” ungkap Demer yang juga Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali itu.
Ia menilai situasi global yang penuh ketidakpastian harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk menjaga stabilitas sekaligus memperbaiki tata kelola pemerintahan. Menurutnya, berbagai program pembangunan yang mulai dijalankan pemerintah perlu didukung dengan kondisi sosial dan politik yang kondusif.
Demer kemudian menekankan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap empat pilar kebangsaan sebagai fondasi menjaga keutuhan negara. Penguatan nilai Pancasila, konstitusi, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, bukan sekadar pengetahuan yang disampaikan dalam forum formal.
“Kita harus menguatkan kecintaan terhadap Pancasila, kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian mempererat hubungan antarumat beragama dan antarras. Kita harus sama-sama memahami Bhinneka Tunggal Ika dan tentunya Undang-Undang Dasar 1945,” tegas Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI itu.
Perhatian Demer juga tertuju pada derasnya arus informasi di media sosial. Ia mengingatkan bahwa masyarakat perlu memiliki sikap kritis sebelum mempercayai maupun menyebarkan informasi, terlebih jika berpotensi mengadu domba antarkelompok.
Menurutnya, perpecahan dapat menghambat perjalanan pembangunan Indonesia dan mengancam kedaulatan yang telah diperjuangkan sejak kemerdekaan.
“Harapan saya, masyarakat jangan hanya terprovokasi oleh media sosial yang akhirnya justru memecah belah kita. Jangan sampai kita menjadi bagian-bagian yang terpecah, karena itu akan membawa kemunduran. Kita bisa mundur ke tahun 1945, ketika akhirnya menjadi negara terjajah,” ujar wakil rakyat yang sudah lima periode di DPR RI itu.
Di sisi lain, Demer mengingatkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi negara maju. Kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia harus menjadi kekuatan yang dikelola secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kita ini cukup kaya, kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia karena jumlah penduduk kita banyak. Alamnya itu sepanjang tahun kita ada matahari, kemudian di laut dan di darat kita banyak punya kekayaan. Nah, ini kita manfaatkan dengan baik dan jangan sampai kita terganggu oleh hal-hal yang tidak penting,” tambah politisi senior Golkar asal Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng itu.
Wakil rakyat berlatar belakang pengusaha sukses dan mantan Ketua Umum Kadin Bali itu juga menyinggung sejumlah program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta hilirisasi industri. Demer menilai program-program tersebut memiliki potensi besar dalam mendorong perekonomian dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat berbagai kekurangan dalam pelaksanaannya di lapangan. Karena itu, evaluasi dan penyempurnaan diperlukan agar program-program tersebut berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Sementara itu, narasumber Dr. I Wayan Rideng menilai sarasehan kebangsaan memiliki arti strategis di tengah dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, forum semacam ini menjadi ruang untuk membangun kembali pemahaman masyarakat terhadap sistem ketatanegaraan dan keberadaan lembaga-lembaga negara.
“Tentu sarasehan kebangsaan itu menjadi penting dan strategis di tengah-tengah kondisi kebangsaan yang sedemikian ini, yang kadang-kadang menghilangkan kepercayaan kepada tatanan kelembagaan. Jadi sebenarnya, kalau kita lihat dari sisi keberadaan lembaga MPR, di dalamnya adalah sebagai lembaga yang memiliki tugas dan wewenang berdasarkan ketentuan,” ungkap Dr. Rideng.
Ia menegaskan, pemahaman mengenai kelembagaan negara harus diikuti dengan implementasi nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan nyata. Tanggung jawab menjaga persatuan tidak hanya berada di tangan pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat, apa pun profesi dan latar belakangnya.
Menurutnya, demokrasi yang berlandaskan prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat harus diwujudkan melalui praktik kehidupan bernegara yang benar. Perbedaan pandangan maupun kepentingan tidak boleh menghilangkan rasa kebangsaan dan semangat kebersamaan.
Dalam konteks kehidupan masyarakat Bali, Dr. Rideng melihat tradisi gotong royong, musyawarah, dan mufakat sebagai modal sosial yang sangat penting untuk memperkuat persatuan. Budaya hidup guyub yang selama ini tumbuh di tengah masyarakat perlu terus dijaga agar tidak mudah terganggu oleh perbedaan maupun konflik.
“Kebetulan di dusun ini, masyarakat senantiasa juga sudah hidup guyup, mengutamakan kehidupan rasa gotong royong, musyawarah mufakat. Ini semakin diperkuatkan. Melalui pemahaman ini sebenarnya kita berharap pemerintah telah memberikan landasan kuat dalam kerangka masyarakat untuk hidup rukun, lebih mengutamakan rasa gotong royong, musyawarah mufakat, sehingga tidak terjadi konflik-konflik yang dapat melemahkan penguatan kita berbangsa, terutama di Bali,” jelasnya.
Lebih jauh, Dr. Rideng mengingatkan bahwa persatuan masyarakat juga berkaitan erat dengan keberlangsungan perekonomian Bali. Sebagai daerah yang mengandalkan sektor pariwisata, Bali membutuhkan stabilitas sosial, keamanan, dan keharmonisan masyarakat untuk menjaga kepercayaan wisatawan.
Konflik dan perpecahan berpotensi menimbulkan dampak berantai, tidak hanya terhadap kehidupan sosial, tetapi juga terhadap aktivitas pariwisata dan sumber penghidupan masyarakat.
Karena itu, ia berharap penguatan wawasan kebangsaan dapat berjalan seiring dengan pelestarian nilai-nilai lokal Bali, seperti gotong royong dan musyawarah mufakat. Dengan fondasi tersebut, persatuan masyarakat dapat terus terjaga sekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan dan perekonomian Bali. (kbs)