Foto: Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta saat menghadiri Rapat Paripurna ke-55 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPRD Provinsi Bali, Denpasar, Senin (26/10/2026).
Denpasar, KabarBaliSatu
Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menegaskan bahwa pandangan, saran, dan masukan fraksi-fraksi DPRD Provinsi Bali menjadi bahan penting bagi pemerintah daerah dalam menyempurnakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2027.
Hal tersebut disampaikan Giri Prasta saat menghadiri Rapat Paripurna ke-55 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2027, di Gedung DPRD Provinsi Bali, Denpasar, Senin (26/10/2026).
Menurut Giri Prasta, pandangan fraksi-fraksi merupakan bagian penting dalam proses pembahasan anggaran antara pihak eksekutif dan legislatif. Sinergi kedua lembaga tersebut diperlukan untuk memastikan kebijakan anggaran yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu mendukung keberlanjutan pembangunan Bali.
“Masukan yang konstruktif ini merupakan salah satu pedoman bagi kita, sehingga ke depan keputusan yang diambil betul-betul menjadi keputusan pemerintah daerah, yaitu melalui sinergi antara eksekutif dan legislatif,” jelasnya.
Dalam penyusunan RAPBD 2027, Pemerintah Provinsi Bali tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri. Perencanaan anggaran juga disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah agar program pembangunan dapat dilaksanakan secara terukur dan bertanggung jawab.
Terkait postur anggaran, Giri Prasta menyebut pemerintah telah memperhitungkan kondisi pendapatan dan belanja daerah, termasuk defisit yang direncanakan. Pemerintah akan terus mencermati kondisi fiskal untuk menjaga kesinambungan pembiayaan pembangunan serta memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai ketentuan.
Sementara itu, kebutuhan pembangunan yang belum dapat terakomodasi secara optimal dalam APBD induk 2027 akan tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Kebutuhan tersebut berpeluang dipertimbangkan kembali dalam pembahasan Perubahan APBD 2027, dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan, regulasi, dan ketersediaan anggaran.
Anggaran Pendidikan Tetap di Atas Batas Minimal
Salah satu hal yang menjadi perhatian fraksi-fraksi DPRD Bali adalah penurunan alokasi anggaran pendidikan dalam rancangan APBD 2027. Menanggapi hal tersebut, Giri Prasta menjelaskan bahwa kondisi itu antara lain dipengaruhi oleh berkurangnya dana bagi hasil dari pemerintah pusat.
Meski menghadapi keterbatasan fiskal, Pemprov Bali menegaskan komitmennya untuk tetap memenuhi kebutuhan sektor pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.
Giri Prasta menyatakan, alokasi anggaran fungsi pendidikan dalam rancangan APBD 2027 direncanakan mencapai sekitar 21 persen. Angka tersebut berada di atas batas minimal 20 persen sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
“Dengan penurunan anggaran yang dipasang di APBD induk Tahun 2027 ini, kami yakin dan percaya kita tidak keluar dari regulasi dan akan mencukupi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengamanatkan anggaran pendidikan minimal 20 persen. Astungkara, di Bali sudah 21 persen, artinya sudah melebihi yang diamanatkan undang-undang,” ungkapnya.
Ia menambahkan, keterbatasan fiskal menuntut pemerintah daerah untuk semakin cermat dalam menentukan alokasi anggaran. Efisiensi dan ketepatan belanja menjadi penting agar keterbatasan tersebut tidak menghambat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di bidang pendidikan.
Karena itu, Pemprov Bali akan mengedepankan efektivitas program, skala prioritas, serta manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat dalam setiap kebijakan penganggaran.
Melalui pembahasan Raperda APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2027, pemerintah daerah berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif semakin kuat. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan kebijakan anggaran yang realistis, terukur, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dengan perencanaan dan pengelolaan anggaran yang cermat, APBD Bali 2027 diharapkan tetap menjadi instrumen penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali. (kbs)