Foto: Made Oka Cahyadi Wiguna, Ketua DPD PSI Denpasar
Denpasar, KabarBaliSatu
Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang melanda Kota Denpasar dan berbagai wilayah di Bali makin mengkhawatirkan. Hingga Rabu malam, antrean panjang kendaraan masih mengular di hampir seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Kondisi ini tidak hanya memicu kemacetan lalu lintas, tetapi juga menguras fisik warga serta petugas SPBU.
Menanggapi krisis tersebut, Ketua DPD PSI Denpasar, Made Oka Cahyadi Wiguna, mendesak Pertamina untuk segera mengambil langkah konkret guna mengurai penumpukan warga yang kian memburuk.
“Kondisi ini harus segera diurai, mengingat ekses dari kelangkaan BBM sudah sangat terlihat. Kami berharap Pertamina dapat segera mengatasi masalah ini dengan terus menambah pasokan BBM dan mempercepat proses distribusi agar kebutuhan masyarakat tercukupi secara merata,” ujar Oka Cahyadi Wiguna.
Dampak sosial akibat kelangkaan ini dinilai sudah mengganggu aktivitas harian masyarakat Bali. Tumpukan kendaraan yang mengantre hingga ke bahu jalan membuat arus lalu lintas tersendat di sejumlah titik strategis.
Tak hanya itu, kondisi fisik masyarakat yang harus mengantre berjam-jam di bawah terik maupun hingga larut malam kini menjadi perhatian serius. Sejumlah warga dilaporkan mengalami kelelahan ekstrem akibat durasi tunggu yang terlalu lama. Di sisi lain, para petugas SPBU juga mengalami kelelahan hebat akibat membludaknya jumlah pengantre tanpa henti.
Guna menekan lonjakan antrean dan menjaga efisiensi di lapangan, Oka menyarankan agar proses pengisian BBM di SPBU dibuat lebih efektif. Ia menekankan pentingnya keterbukaan informasi yang akurat dari pihak penyedia BBM.
“Akurasi informasi mengenai SPBU yang masih memiliki stok, jenis BBM yang tersedia, hingga estimasi waktu pengiriman pasokan perlu di-update secara real-time oleh Pertamina,” tegas Oka.
Selain perbaikan distribusi dan transparansi informasi, DPD PSI Denpasar juga menyerukan pentingnya pengawasan ketat di rantai penyaluran BBM guna mengantisipasi pihak-pihak yang memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadi.
Oka mendesak Pertamina untuk menggandeng pemangku kepentingan (stakeholders) terkait dalam mengawal proses distribusi di lapangan.
“Pengawasan distribusi harus diperketat untuk mencegah terjadinya penimbunan, penyalahgunaan, pembelian berulang yang menyalahi ketentuan, serta penyaluran BBM yang tidak sesuai peruntukkannya,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat masih mengandalkan informasi antarwarga untuk menemukan SPBU yang memiliki stok BBM tersedia. (kbs)