Foto: Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Bali, Dr. I Wayan Sudirta.
Jakarta, KabarBaliSatu
Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah wilayah Bali memicu antrean panjang kendaraan di berbagai stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Kondisi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini tidak hanya mengganggu mobilitas masyarakat, tetapi juga berpotensi menghambat aktivitas ekonomi dan mencoreng citra Bali sebagai destinasi pariwisata internasional.
Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Bali, Dr. I Wayan Sudirta, mendesak PT Pertamina segera menormalkan pasokan BBM sekaligus mengevaluasi sistem distribusi dan logistik agar persoalan serupa tidak terus berulang.
Antrean kendaraan dilaporkan mengular hingga ke badan jalan di sejumlah titik, terutama di Denpasar, Badung, Tabanan, dan beberapa kabupaten lainnya. Akibatnya, kemacetan tak terhindarkan. Pekerja harian, pengemudi ojek daring, hingga wisatawan harus menghabiskan waktu berjam-jam demi mendapatkan BBM.
Sudirta, yang juga menjabat Kepala Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Pusat PDI Perjuangan, menilai situasi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, kelancaran pasokan BBM merupakan kebutuhan mendasar masyarakat sekaligus penopang aktivitas ekonomi Bali.
“Saya sangat prihatin dan menyayangkan terjadinya krisis pasokan BBM di Bali. Bali adalah etalase pariwisata Indonesia yang mobilitas masyarakatnya sangat tinggi. Keterlambatan distribusi dengan alasan kendala logistik kapal yang bersandar di Terminal Manggis maupun Sanggaran tidak boleh menjadi alasan klasik yang terus berulang,” tegas Sudirta, Rabu (14/10/2026).
Anggota Komisi III DPR RI itu menegaskan, masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan akibat gangguan distribusi tersebut. Waktu produktif terbuang, aktivitas ekonomi terhambat, sementara masyarakat kecil harus menanggung dampak langsung kelangkaan BBM.
Pasokan Ditambah, tetapi Sejumlah SPBU Masih Kosong
PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus sebelumnya mengonfirmasi bahwa gangguan pasokan BBM dipicu keterlambatan kedatangan kapal tanker. Sebagai langkah penanganan, Pertamina disebut telah menambah pasokan sebanyak 26.200 kiloliter dan mengoperasikan terminal tertentu selama 24 jam penuh.
Namun, Sudirta menilai penambahan pasokan dan perpanjangan jam operasional belum cukup apabila tidak diikuti pengawasan distribusi secara ketat hingga ke tingkat SPBU.
Ia juga mengapresiasi langkah Gubernur Bali Wayan Koster yang menginstruksikan SPBU di Denpasar dan Badung untuk beroperasi selama 24 jam guna membantu mengurai antrean.
Meski demikian, berdasarkan pemantauan langsung di lapangan, Sudirta menemukan sejumlah SPBU tetap kehabisan BBM meskipun beroperasi sepanjang hari.
Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan tidak hanya berkaitan dengan jam pelayanan, tetapi juga ketersediaan stok dan kelancaran distribusi BBM ke setiap SPBU yang membutuhkan.
“Operasional 24 jam tentu membantu, tetapi kalau stok BBM di SPBU habis, masyarakat tetap tidak bisa membeli. Karena itu, yang harus dipastikan adalah ketersediaan pasokan dan distribusinya benar-benar berjalan,” menjadi inti perhatian Sudirta terhadap penanganan krisis tersebut.
Masyarakat Antre Berjam-jam, tetapi Gagal Mendapatkan BBM
Persoalan lain yang disoroti Sudirta adalah minimnya informasi terkini mengenai ketersediaan BBM di SPBU. Akibatnya, masyarakat terpaksa mengantre tanpa kepastian apakah bahan bakar masih tersedia atau kapan penjualan kembali dibuka.
Di lapangan, ditemukan masyarakat yang sudah mengantre selama berjam-jam, tetapi akhirnya tidak mendapatkan BBM karena stok di SPBU habis.
Ada pula warga yang mulai mengantre sejak pukul 06.00 WITA. Setelah menunggu hingga pukul 09.00 WITA, mereka justru mendapat informasi bahwa penjualan BBM baru bisa dilakukan sekitar pukul 13.00 WITA.
Akibat keterlambatan informasi tersebut, warga terpaksa meninggalkan antrean setelah kehilangan waktu selama tiga jam tanpa hasil.
Bagi Sudirta, situasi ini seharusnya dapat diminimalkan melalui penyampaian informasi yang cepat, akurat, dan berkelanjutan kepada masyarakat.
Tanpa informasi yang jelas, antrean berisiko terkonsentrasi di satu lokasi, memicu kemacetan, serta memperbesar keresahan masyarakat.
## Empat Langkah Mendesak untuk Mengatasi Krisis BBM Bali
Untuk memastikan krisis BBM segera teratasi dan tidak terulang, Sudirta mengajukan empat langkah strategis yang perlu segera dilakukan Pertamina bersama pemerintah dan aparat keamanan.
Pertama, memastikan distribusi tambahan BBM berjalan merata. Pertamina diminta memastikan tambahan pasokan benar-benar menjangkau seluruh SPBU yang mengalami kekosongan, terutama di wilayah Denpasar, Badung, dan Tabanan.
Operasional Terminal Sanggaran dan Manggis selama 24 jam juga harus diawasi secara ketat agar proses penyaluran berjalan efektif dan sesuai kebutuhan di lapangan.
Kedua, memperkuat pengamanan dan pengaturan lalu lintas. Sudirta mengapresiasi jajaran kepolisian, mulai dari Polres hingga Polsek, yang telah turun langsung membantu penanganan antrean di SPBU.
Namun, intensitas pengamanan dinilai perlu ditingkatkan untuk mengurai kemacetan, mengatur arus kendaraan, serta membantu menyampaikan informasi kepada masyarakat yang sedang mengantre.
Ia juga meminta Polda Bali memberikan dukungan maksimal kepada personel di lapangan agar pengaturan lalu lintas dapat berjalan optimal dan antrean tidak melumpuhkan jalan-jalan utama.
Ketiga, mengevaluasi sistem logistik dan memperkuat stok penyangga. Pertamina didesak melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem rantai pasok maritim atau *maritime supply chain* untuk wilayah Bali.
Menurut Sudirta, perlu ada rencana kontingensi yang jelas apabila terjadi cuaca buruk, keterlambatan kapal tanker, atau kendala operasional lainnya.
Stok penyangga (buffer stock) di terminal darat juga harus dikelola secara memadai agar kebutuhan masyarakat tetap dapat dipenuhi ketika pasokan baru belum tiba.
Dengan sistem cadangan yang terencana, gangguan pada jadwal kedatangan kapal diharapkan tidak langsung berdampak pada kekosongan BBM di SPBU.
Keempat, menyediakan informasi stok BBM secara real-time. Pertamina bersama kepolisian dan pemerintah daerah diminta aktif menyampaikan informasi terkini mengenai SPBU yang masih memiliki stok, jenis BBM yang tersedia, serta perkiraan waktu penjualan kembali jika terjadi kekosongan.
Informasi tersebut perlu disampaikan secara luas dan berkelanjutan melalui saluran komunikasi yang mudah diakses masyarakat.
Langkah ini dinilai penting untuk mencegah pembelian berlebihan (panic buying), menghindari penumpukan kendaraan di satu lokasi, dan mengurangi risiko masyarakat membuang waktu untuk mengantre tanpa kepastian.
Pertamina Diminta Segera Pulihkan Pasokan
Sudirta menegaskan, penanganan krisis BBM di Bali tidak boleh berhenti pada penambahan pasokan sementara. Pertamina perlu memastikan seluruh rantai distribusi berjalan efektif, mulai dari kedatangan kapal tanker, penyaluran ke terminal, hingga pengiriman BBM ke SPBU.
Evaluasi sistem logistik juga harus menjadi prioritas agar gangguan serupa tidak kembali membebani masyarakat dan dunia usaha di Bali.
Sebagai wakil rakyat dari Bali, Sudirta menyatakan akan terus memantau perkembangan situasi tersebut dan mendorong langkah konkret dari pihak terkait.
“Sebagai wakil rakyat Bali, saya akan terus berusaha memantau perkembangan situasi ini. Kami meminta Pertamina untuk menjamin bahwa dalam 1×24 jam ke depan, kelangkaan ini bisa terurai dan pasokan kembali normal. Jangan biarkan masyarakat Bali kesulitan di tanahnya sendiri,” tutup Sudirta. (kbs)