Foto: Gubernur Koster saat memaparkan rencana pembangunan Bali dalam rapat kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie di Gedung Wiswa Sabha Utama, Denpasar, Jumat (2/10/2026).
Denpasar, KabarBaliSatu
Pemerintah Provinsi Bali menegaskan komitmennya untuk mengikis kesenjangan pembangunan antara kawasan Bali Selatan (Sarbagita) dengan wilayah lainnya. Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan bahwa orientasi pembangunan saat ini berfokus pada pemerataan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang didukung infrastruktur berkelanjutan.
Hal tersebut ditegaskan Koster dalam rapat kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie di Gedung Wiswa Sabha Utama, Denpasar, Jumat (2/10/2026).
Gubernur Koster memaparkan, pesatnya pertumbuhan pariwisata Bali saat ini membawa sejumlah tantangan krusial, seperti kemacetan lalu lintas, keterbatasan armada transportasi publik, ketersediaan air bersih, hingga persoalan sampah yang belum sepenuhnya terurai.
“Pembangunan konektivitas Bali Utara, Bali Timur, Bali Tengah, dan Bali Barat menjadi sangat penting untuk menciptakan pemerataan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru,” kata Koster.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov Bali mengusulkan percepatan proyek infrastruktur pendukung, mulai dari Jalan Lingkar Bali, jalur Singaraja–Mengwi, konektivitas Klungkung–Karangasem, Karangasem–Buleleng, hingga wilayah kepulauan Nusa Penida dan Nusa Ceningan–Nusa Lembongan. Penataan angkutan logistik dan pelabuhan di Celukan Bawang, Sangsit, Amed, dan Gunaksa juga menjadi prioritas.
Di samping konektivitas fisik, Koster mendorong penguatan pendukung lingkungan melalui optimalisasi SPAM Telagawaja, Bendungan Sidan, Bendungan Titab, sistem pengelolaan sampah hulu-hilir, serta transisi energi bersih.
Koster menegaskan, pembenahan infrastruktur mendesak dilakukan karena Bali tidak lagi mengejar angka kunjungan semata, melainkan kualitas dan keberlanjutan pariwisata. Padahal, sepanjang 2025 Bali mencatat 16,3 juta kunjungan wisman dan wisnus, serta menyumbang devisa sebesar Rp176 triliun (55% nasional) pada 2024.
“Kita tidak hanya ingin mengejar jumlah wisatawan, tetapi ingin membangun pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, bermartabat, dan berkelanjutan,” imbau Koster di hadapan jajaran Banggar DPR RI.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie menjelaskan bahwa kunjungan kerja ini bertujuan menghimpun rekomendasi terkait kebijakan penerimaan dan pengalokasian Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN. Ia meluruskan pandangan publik terkait pergeseran anggaran daerah.
“Sebenarnya bukan penurunan. Banyak anggaran transfer yang sekarang digunakan untuk program-program nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Contohnya, kewenangan daerah seperti PPPK paruh waktu sebagian besar ditanggung oleh pusat secara bertahap,” paparnya.
Banggar DPR RI menyambut positif arah kebijakan Pemprov Bali yang berlandaskan prinsip 1 Pulau, 1 Pola, dan 1 Tata Kelola serta nilai Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Menurut Syarief, menjaga kualitas lingkungan dan infrastruktur Bali adalah langkah strategis untuk mempertahankan daya saing pariwisata Indonesia di tingkat global. (kbs)