Foto: Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta.
Denpasar, KabarBaliSatu
Pemerintah Provinsi Bali menargetkan waktu respons pemadam kebakaran (Damkar) dapat ditekan hingga di bawah 15 menit. Untuk mengejar target tersebut, jangkauan pelayanan ideal diproyeksikan sekitar 7 kilometer sehingga penempatan pos, armada, personel hingga sumber air harus disesuaikan dengan karakteristik setiap wilayah.
Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menyampaikan hal tersebut saat memberikan tanggapan terkait pelaksanaan Samasta Raksa Bali yang digelar Pusat Satpol PP Bali di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Rabu (30/9/2026).
Menurut Giri Prasta, penguatan sistem penanganan kebakaran di Bali membutuhkan pola yang terintegrasi antardaerah dan antarinstansi. Konsep yang didorong adalah One Island, One Management, One Command atau satu pulau dengan satu pola tata kelola dan satu komando.
“Kami mendukung sepenuhnya. Bahwa prinsip kita di Bali adalah One Island, One Management, One Command. Satu pulau, satu pola, satu tata kelola, dan satu komando,” ujar Giri Prasta.
Ia menilai konektivitas menjadi kunci karena kemampuan setiap daerah dalam menghadapi kebakaran tidak selalu sama. Ketika suatu wilayah membutuhkan tambahan armada atau peralatan, dukungan dapat digerakkan dari daerah maupun instansi lain melalui sistem yang terkoordinasi.
Karena itu, pemerintah kabupaten/kota, TNI-Polri, BUMN hingga badan usaha yang memiliki objek vital di Bali didorong untuk terhubung dalam satu pola penanganan keadaan darurat.
Response Time Jadi Ukuran Utama
Giri Prasta menegaskan, kecepatan kedatangan petugas harus menjadi salah satu dasar dalam menata sistem pelayanan Damkar. Targetnya, petugas dapat tiba di lokasi kebakaran dalam waktu kurang dari 15 menit.
“Ketika berbicara masalah response time, semestinya di pemadam kebakaran ini di bawah 15 menit wajib. Maka ketika kita berhitung jarak, itu kemungkinan besar ada jarak 7 kilometer,” katanya.
Artinya, penempatan pos Damkar tidak bisa dilakukan secara seragam. Setiap kawasan perlu dihitung berdasarkan kepadatan penduduk, akses jalan, potensi kebakaran, ketersediaan sumber air serta waktu tempuh armada.
Selain jumlah armada, kesiapan kendaraan juga menjadi perhatian. Giri Prasta menyoroti masih adanya kendaraan pemadam di sejumlah kabupaten/kota yang belum dapat beroperasi secara maksimal.
Pembenahan, kata dia, tidak hanya menyangkut kendaraan, tetapi juga seluruh perangkat pendukung. Selang, nozzle dan perlengkapan lainnya harus dipastikan selalu siap digunakan.
“Sekalipun mobil pemadam kebakaran tidak beroperasi pun kita ini ada pemeliharaan. Katakanlah nozzle-nya, selangnya jangan sampai bocor,” tegasnya.
Hidran dan Sumber Air Diperkuat
Penguatan sistem Damkar juga tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan sumber air. Di kawasan padat penduduk dan lokasi dengan akses jalan sempit, hidran dinilai dapat menjadi solusi untuk mempercepat penanganan sebelum armada pemadam menjangkau titik kebakaran.
Giri Prasta menyebut jaringan air PDAM dapat dimanfaatkan untuk menyediakan hidran melalui sambungan langsung yang dilengkapi selang dan nozzle.
Dengan sistem tersebut, petugas maupun masyarakat dapat menjangkau lokasi kebakaran yang sulit dimasuki kendaraan pemadam, termasuk gang-gang sempit.
Model ini, kata dia, telah diterapkan di Badung dengan lebih dari 27 hidran yang telah disiapkan. Sistem tersebut selanjutnya diharapkan dapat menjadi model yang dikembangkan di wilayah lain.
Satu Kebakaran, Banyak Instansi Bergerak
Giri Prasta juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Penanganan kebakaran tidak berhenti ketika api berhasil dipadamkan. Setelah kejadian, masyarakat yang terdampak membutuhkan bantuan dan penanganan lanjutan.
Dalam skema tersebut, Satpol PP dan Damkar menangani kondisi awal. Dinas Sosial dapat bergerak memberikan bantuan makanan dan pakaian, sementara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) menangani kebutuhan terkait rumah yang terbakar.
“Artinya satu kejadian itu empat instansi kita sudah bergerak, belum juga dibantu oleh TNI-Polri dan masyarakat. Inilah penting kolaborasi semesta berencana ini kita lakukan,” ujar Giri Prasta.
Pola kerja bersama tersebut, lanjut dia, juga perlu diterapkan dalam pembangunan infrastruktur. Koordinasi antarlembaga harus dilakukan sejak tahap perencanaan agar pekerjaan tidak saling tumpang tindih.
Ia mencontohkan pembangunan pedestrian yang telah selesai tetapi kemudian harus dibongkar kembali karena terdapat pekerjaan infrastruktur lain yang belum dikoordinasikan.
“Jangan sampai pedestrian sudah selesai lalu PU bekerja lalu dibongkar lagi untuk buat gorong-gorong dan seterusnya. Nah ini perlu kita pertimbangkan bersama, dan kami yakin Bali itu bisa,” katanya.
BUMN hingga Pengelola Besakih Didorong Ikut Mendukung
Kolaborasi juga diarahkan kepada BUMN, badan usaha, TNI-Polri serta pengelola kawasan strategis di Bali. Dukungan dapat diberikan dalam bentuk armada, peralatan maupun sumber daya lain yang dibutuhkan saat kondisi darurat.
Giri Prasta menyebut Badan Pengelola Besakih telah menyatakan kesiapan untuk mendukung pengadaan armada pemadam. Dukungan serupa diharapkan dapat diperkuat melalui kerja sama dengan BUMN dan berbagai badan usaha.
“Bersama-sama untuk menjaga Bali,” ujarnya.
Menurut Giri Prasta, prinsip One Island, One Management, One Command bukan berarti mengambil alih kewenangan masing-masing instansi. Konsep tersebut lebih diarahkan untuk memastikan seluruh sumber daya yang tersedia dapat bergerak secara terkoordinasi ketika terjadi keadaan darurat.
Dengan pola itu, kebutuhan setiap wilayah dapat dipetakan secara lebih jelas, mulai dari jumlah armada, pos pemadam, peralatan, personel hingga sumber air.
Target response time di bawah 15 menit dengan jangkauan sekitar 7 kilometer pun menjadi salah satu parameter dalam menata sistem pelayanan Damkar di Bali.
Giri Prasta menegaskan, penguatan Damkar harus berjalan seiring dengan upaya pencegahan. Kesiapan armada dan personel, pemeliharaan peralatan, penyediaan hidran dan sumber air serta koordinasi lintas sektor menjadi bagian yang tidak terpisahkan.
“Kita bersama-sama untuk menjaga Bali. Saya kira itu,” tandasnya. (kbs)