Foto: I Dewa Made Widiasa Nida, Ketua Dewan Pertimbangan DPD Golkar Bali.
Klungkung, KabarBaliSatu
Pergantian Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Klungkung di tengah beratnya tantangan pemerintahan daerah menuai sorotan tajam. Tokoh senior Partai Golkar Bali yang juga Ketua Dewan Pertimbangan DPD Golkar Bali, I Dewa Made Widiasa Nida, menilai pencopotan Anak Agung Gede Lesmana dari jabatan Sekda Klungkung terlalu dipaksakan apabila dasar utamanya adalah persoalan target pembangunan yang belum tercapai.
Kritik pedas tersebut disampaikan Dewa Nida sehari setelah Bupati Klungkung I Made Satria menggeser AA Gede Lesmana dari posisi Sekda menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. Sebagai penggantinya, Kepala Dinas Pariwisata Klungkung I Gusti Agung Gede Putra Mahajaya dilantik sebagai Penjabat (Pj) Sekda Klungkung.
Bupati Satria menyebut pergeseran tersebut berkaitan dengan evaluasi kinerja selama sekitar satu tahun tujuh bulan kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Tjokorda Gde Surya Putra, di mana masih banyak target yang belum tercapai sesuai harapan. Satria menegaskan evaluasi dilakukan terhadap seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD). Namun, Dewa Nida menegaskan bahwa lambatnya penyerapan anggaran dan tidak tercapainya target daerah merupakan kegagalan sistemik dari kepemimpinan bupati hingga jajaran pimpinan OPD, bukan kesalahan yang bisa ditimpakan ke pundak Sekda seorang diri.
“Kalau target pembangunan meleset, jangan jadikan Sekda sebagai kambing hitam tunggal. Sekda itu koordinator birokrasi, bukan penentu kebijakan politik anggaran. Kalau komandannya tidak punya arah yang tegas dan koordinasi OPD melempem, mau ganti Sekda sepuluh kali pun masalahnya tidak akan selesai,” ujar Dewa Nida saat ditemui, Selasa (29/9).
Dewa Nida mempertanyakan parameter evaluasi tersebut dan meminta pemerintah daerah membuka secara terang kepada publik target apa saja yang gagal dicapai beserta penyebabnya.
“Jangan hanya berlindung di balik kalimat manis ‘target tidak tercapai’. Buka kepada publik target mana yang dimaksud! Apakah retribusi pariwisata yang anjlok, belanja modal yang mandek, atau penyerapan dana pinjaman yang lelet? Jangan melempar retorika seolah-olah Sekda yang menghambat, padahal masalah utamanya ada pada lemahnya manajemen dan eksekusi di tingkat OPD,” sergahnya.
Ia juga menyoroti kondisi fiskal Klungkung yang tidak ringan pada 2026, khususnya tantangan mengoptimalkan pendapatan dari retribusi pelayanan tempat rekreasi pariwisata dan olahraga yang diwarnai kebocoran di tengah target Rp131 miliar, di mana pengawasan di jalur wisata Nusa Penida menjadi tantangan utama.
Kritik paling keras dilayangkan Dewa Nida terhadap penunjukan I Gusti Agung Gede Putra Mahajaya sebagai Pj Sekda. Ia menilai rekam jejak pejabat tersebut sangat meragukan, mengingat nama Putra Mahajaya sempat diperiksa Kejaksaan Negeri Klungkung terkait dugaan pungutan dana/setoran dari desa-desa di Nusa Penida saat menjabat Camat Nusa Penida. Selain itu, jabatan terakhirnya sebagai Kadis Pariwisata justru menjadi sektor yang paling disorot akibat anjloknya retribusi pariwisata.
“Ini kan aneh dan standar ganda! Sekda lama dicopot karena alasan target tidak tercapai, tapi penggantinya justru pejabat yang Dinas-nya menyumbang kegagalan retribusi paling parah. Belum lagi rekam jejak masa lalunya saat jadi Camat Nusa Penida yang sempat berurusan dengan penyidik Kejaksaan soal dugaan pungutan dana desa. Bagaimana mungkin birokrasi mau bersih dan berprestasi kalau yang ditunjuk pimpin birokrasi punya rekam jejak penuh tanda tanya?” tembak Dewa Nida dengan nada pedas.
Selain masalah retribusi, persoalan anggaran hibah dan bansos 2026 yang mencapai Rp97,8 miliar juga disorot. Inspektorat Klungkung memperketat pengawasan karena penerima kerap terlambat menyelesaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ), meski belum ditemukan hibah fiktif atau penyelewengan berat. Dewa Nida mendesak eksekutif membongkar sumbatan administrasi tersebut.
“Uang hibah dan bansos itu mendekati angka seratus miliar rupiah, itu uang rakyat! Jangan biarkan mengendap dan lambat dicairkan hanya karena urusan administrasi yang berbelit-belit. Pemerintah harus memastikan anggaran ini secepatnya dirasakan masyarakat, bukan malah sibuk bongkar-pasang jabatan di saat rakyat butuh percepatan ekonomi,” cetusnya.
Dewa Nida menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur di Klungkung dan Nusa Penida butuh pengawasan ketat. “Kalau pengawasan lemah, siapapun Sekdanya, anggaran pinjaman ratusan miliar itu hanya akan jadi bancakan proyek yang kualitasnya asal jadi,” tegasnya.
Menghadapi proses pencarian Sekda definitif melalui seleksi terbuka (Pansel), Dewa Nida meminta Bupati Klungkung mengedepankan sistem meritokrasi, rekam jejak, senioritas, pengalaman, serta kemampuan calon dalam memimpin birokrasi.
“Kalau mau mencari Sekda, jangan hanya melihat siapa yang dekat atau siapa yang sekarang punya jabatan. Lihat rekam jejaknya, senioritasnya, pengalaman birokrasi dan kemampuannya memimpin OPD. Saya melihat ada beberapa nama yang punya pengalaman dan kapasitas untuk dipertimbangkan,” ujarnya.
Ia mengidentifikasi sejumlah nama pejabat yang layak dipertimbangkan, antara lain; Anak Agung Gede Putra Wedana (Kepala Dinas Perhubungan Klungkung), I Gusti Ketut Suardika, AP., M.Si. (Asisten I Setda Klungkung),bLuh Ketut Ari Citrawati, S.Sos., M.M. (Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda Klungkung), dan I Putu Widiada, S.Sos. (Kepala Pelaksana BPBD Klungkung dengan pangkat Pembina Utama Muda IV/c).
Dewa Nida menegaskan penyebutan nama-nama tersebut bukan untuk mendahului proses seleksi resmi. “Ini bukan berarti saya menunjuk siapa harus menjadi Sekda. Itu kewenangan bupati dan ada mekanisme seleksi. Tetapi saya kira nama-nama pejabat yang punya pengalaman, senioritas dan rekam jejak yang jelas harus diberi kesempatan yang sama. Jangan sampai proses seleksi hanya formalitas untuk mengantar orang yang sudah ditentukan sejak awal,” katanya.
Di sisi lain, Bupati Satria berharap Pj Sekda baru yang bertugas selama masa jabatan tiga bulan dapat lebih peka, adaptif, serta memperkuat koordinasi antar-OPD sesuai visi-misi kepala daerah selagi Pemkab menyiapkan seleksi terbuka.
Namun, Dewa Nida menegaskan keberhasilan pergantian ini harus diukur dari hasil nyata dan mendesak Pansel terbuka segera dibentuk tanpa titipan politik.
“Publik akan catat ini. Jangan sampai setelah Sekda diganti, retribusi Nusa Penida tetap bocor, proyek infrastruktur tetap lambat, dan temuan BPK makin menumpuk berulang tahun. Kalau dalam tiga bulan ke depan tidak ada lompatan drastis, berarti yang bermasalah memang bukan Sekda-nya, melainkan arah kepemimpinan Pemkab Klungkung sendiri!” pungkasnya. (kbs)