Foto: Gubernur Bali Wayan Koster bersama Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, meninjau langsung proyek pembangunan infrastruktur PLTS Gilimanuk, di Kabupaten Jembrana.
Jembrana, KabarBaliSatu
Pemerintah Provinsi Bali resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (MoU) dengan PT PLN (Persero) serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Langkah sinergis ini dilakukan guna mengakselerasi pencapaian target program ketahanan energi nasional 100 Gigawatt peak (GWp) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Kerja sama lintas instansi ini mengawali pembangunan infrastruktur PLTS Gilimanuk di Kabupaten Jembrana. Dalam proyeksi awal, Bali mendapat alokasi kapasitas sebesar 1.000 Megawatt peak (MWp) PLTS yang didukung sistem penyimpanan daya baterai BESS berkapasitas total 3.300 Megawatt hour (MWh). Langkah awal kerja sama ini ditandai dengan rencana pembangunan PLTS Gilimanuk berbasis skema Independent Power Producer (IPP) bernilai investasi (capital expenditure) mencapai Rp9,157 triliun.
PLTS Gilimanuk dibangun di atas lahan negara seluas kurang lebih 321 hektare di Kabupaten Jembrana, memiliki kapasitas daya 300 MWp serta BESS 1.000 MWh. Fasilitas ini diproyeksikan memproduksi energi bersih 470 GWh per tahun yang diinterkoneksikan langsung ke jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV jalur Negara–Gilimanuk untuk memasok kebutuhan listrik seantero Bali, khususnya Bali Selatan. Ditargetkan mencapai Commercial Operation Date (COD) pada tahun 2028, pembayaran proyek ini menerapkan sistem energy payment untuk unit PLTS dan capacity payment untuk BESS.
Gubernur Bali, Wayan Koster, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah pusat atas kepercayaan yang diberikan. Menurutnya, kerja sama ini sangat selaras dengan visi Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih, yang juga tertuang dalam Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah meluncurkan kebijakan program PLTS kapasitas 100 GW di Provinsi Bali, dengan alokasi saat ini 1.000 MWp. Tugas kami di daerah adalah membebaskan lahan milik negara yang tidak produktif untuk pemenuhan energi,” ujar Koster.
Ia menambahkan, keberadaan PLTS tidak hanya memenuhi kebutuhan listrik domestik, tetapi juga memperkuat citra pariwisata dunia.
“Manfaat dari PLTS ini tidak saja untuk memenuhi kebutuhan energi, tapi juga meningkatkan citra pariwisata Bali karena didukung ekosistem lingkungan yang bersih,” lanjutnya.
Selain di Gilimanuk, Pemprov Bali juga tengah menyiapkan dan mensurvei lokasi lahan negara non-produktif lainnya di wilayah Buleleng dan Karangasem untuk mendukung pemenuhan target daya terbarukan tersebut.
Sementara itu, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, menyatakan bahwa penandatanganan kerja sama ini menjadi simbol pergeseran sistem kelistrikan Bali dari basis fosil yang mahal menuju energi domestik yang ramah lingkungan dan ekonomis.
“Hari ini kami menandatangani program kerja sama antara Pemprov Bali, Kementerian ESDM, dan PT PLN (Persero). Ini sebagai simbol bahwa pariwisata di Bali akan tumbuh berkembang dengan adanya energi hijau yang jauh lebih andal, bersih, dan ekonomis,” tegas Darmawan Prasodjo.
Proyek PLTS Gilimanuk ini dirancang memiliki kapasitas daya sebesar 300 MWp dan diperkuat dengan teknologi Battery Energy Storage System (BESS) berkapasitas 1.000 MWh. Inovasi kombinasi baterai ini menjadi pembeda utama dibandingkan fasilitas PLTS konvensional lainnya.
“Program kali ini langsung dikombinasikan dengan baterai skala besar. Energi matahari yang diproduksi siang hari bisa disimpan untuk melistriki malam hari, sehingga konsumsi BBM yang tinggi pada sore dan malam hari bisa digantikan,” paparnya.
Listrik yang dihasilkan PLTS Gilimanuk akan diinterkoneksikan ke jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV jalur Negara-Gilimanuk untuk dievakuasi langsung melayani kebutuhan listrik seantero pulau, khususnya kawasan Bali Selatan seperti Denpasar, Kuta, Sanur, hingga Nusa Dua.
Dengan skema Independent Power Producer (IPP) melalui pembayaran energy payment dan capacity payment, proyek yang ditargetkan mencapai Commercial Operation Date (COD) pada 2028 ini berpotensi memproduksi energi bersih 470 GWh per tahun serta memangkas konsumsi BBM hingga 151 ribu kiloliter per tahun.
Kehadiran proyek bernilai triliunan rupiah di Jembrana juga diharapkan memicu dampak berganda (multiplier effect) bagi perekonomian lokal.
“Tentu saja ini akan menciptakan lapangan kerja di Jembrana. Ini bukan lagi bekerja dalam satu institusi, tetapi suatu superteam di bawah kepemimpinan Bapak Presiden untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memerangi kemiskinan,” pungkas Dirut PLN.
Selain menekan biaya energi dan mengurangi ketergantungan bahan bakar impor, proyek infrastruktur hijau ini diyakini akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal khususnya di Jembrana, serta memperkuat ketahanan energi nasional. (kbs)