Foto: Sekda Dewa Indra membuka kegiatan “Pemenuhan Hak Anak Melalui Penguatan Peran Keluarga dan Partisipasi Anak dalam Proses Pembangunan” di Aula Jempiring Bappeda Provinsi Bali, Denpasar, Kamis (20/8).
Denpasar, KabarBaliSatu
Pemenuhan hak anak merupakan fondasi paling mendasar dalam membentuk sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Upaya memastikan tumbuh kembang anak secara optimal tidak dapat hanya dibebankan kepada keluarga, melainkan harus diperkuat melalui kebijakan pemerintah yang berpihak pada kepentingan terbaik anak.
Hal tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, saat membuka kegiatan “Pemenuhan Hak Anak Melalui Penguatan Peran Keluarga dan Partisipasi Anak dalam Proses Pembangunan” di Aula Jempiring Bappeda Provinsi Bali, Denpasar, Kamis (20/8/2026).
Dalam arahannya, Sekda Dewa Indra menyoroti pentingnya peran anak dalam keberlanjutan pembangunan daerah maupun bangsa. Menurutnya, perhatian yang diberikan keluarga dan pemerintah saat ini akan menentukan arah kualitas generasi mendatang.
“Anak adalah aset yang sangat penting, baik bagi keluarga maupun bangsa. Karena itu, bagaimana perhatian kita terhadap anak, bagaimana kita memenuhi hak-haknya, akan sangat menentukan kualitas mereka di masa depan,” ujar Dewa Indra.
Ia mengakui masih ditemukannya kasus di mana kepentingan anak terabaikan akibat dominasi kepentingan orang dewasa. Namun, ia menilai kondisi tersebut sebagai sebuah anomali karena pada umumnya keluarga selalu berupaya memberikan yang terbaik agar anak tumbuh sehat, berpendidikan, berkarakter, serta mampu mengembangkan potensinya.
Kendati demikian, perhatian dari lingkungan keluarga dinilai belum cukup tanpa didukung intervensi pemerintah melalui regulasi dan kebijakan. Dewa Indra menekankan bahwa anak hendaknya tidak hanya diposisikan sebagai objek pembangunan semata, melainkan diberikan ruang untuk berpartisipasi dan menyuarakan aspirasi, terutama pada kebijakan yang menyangkut masa depan mereka.
Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang konsisten menjalankan program penilaian indikator daerah.
“Kita berterima kasih kepada pemerintah pusat yang telah membuat penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak. Ini merupakan sesuatu yang sangat mendasar bagi bangsa kita. Penilaian tersebut harus menjadi pondasi untuk mendorong kemajuan pembangunan dan kualitas SDM,” katanya.
Lebih lanjut, Sekda Dewa Indra memaparkan bahwa kekayaan sumber daya alam (SDA) maupun letak geografis yang strategis tidak serta-merta menjamin kemajuan suatu daerah jika tidak didukung oleh daya saing manusianya. Sebaliknya, wilayah dengan SDA terbatas mampu berkembang pesat berkat keunggulan kualitas SDM yang dibentuk sejak dini melalui akses kesehatan dan pendidikan yang memadai.
“Ini menunjukkan bahwa pembangunan SDM harus dimulai sejak anak-anak. Ketika hak dasar anak terpenuhi, mereka memiliki kesempatan untuk tumbuh menjadi pribadi yang berkualitas dan pada akhirnya menjadi kekuatan bagi pembangunan daerah dan bangsa,” ungkapnya.
Dalam forum tersebut, kabar gembira turut disampaikan bahwa seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali saat ini telah berhasil masuk dalam kategori Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Kendati demikian, ia mengingatkan agar capaian ini tidak hanya berhenti sebagai predikat di atas kertas atau administratif semata, tetapi wajib terwujud nyata dalam bentuk kebijakan, program, pelayanan publik, hingga lingkungan sosial yang aman.
“Semoga kegiatan ini dapat memberikan insight yang baik, sehingga pelaksanaan kebijakan di Pemerintah Provinsi Bali ke depan semakin baik dan semakin mampu memenuhi hak-hak anak,” pungkas Dewa Indra sembari mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat sinergi. (kbs)