Foto: Gubernur Koster usai memimpin Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bali, di Ruang Rapat Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Selasa (28/7).
Denpasar, KabarBaliSatu
Gubernur Bali Wayan Koster mengimbau seluruh masyarakat Bali untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang beredar di media sosial dan menghentikan aksi main hakim sendiri. Hal tersebut disampaikan guna memastikan Pulau Dewata tetap aman, tertib, dan kondusif sebagai destinasi pariwisata dunia.
Imbauan ini menjadi poin utama dalam Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bali yang dipimpin langsung oleh Gubernur Koster di Ruang Rapat Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Selasa (28/7).
Rakor yang dihadiri jajaran Kapolda Bali, Pangdam IX/Udayana, Kabinda Bali, jajaran Imigrasi, serta Danrem 163/Wirasatya ini digelar untuk mengevaluasi situasi keamanan, ketertiban, keimigrasian warga negara asing (WNA), hingga menanggapi dinamika sosial yang berkembang.
Kondisi Bali Aman, Minta Warga Kritis Menyikapi Media Sosial
Dalam rapat tersebut, seluruh unsur aparat melaporkan bahwa kondisi Bali secara umum berada dalam keadaan aman, baik, dan kondusif. Gubernur Koster pun mengingatkan agar masyarakat tidak serta-merta menyimpulkan kondisi daerah hanya dari pemberitaan media sosial yang terkadang menghadirkan informasi dari sudut pandang tidak utuh.
“Bukan tentang satu atau dua masalah besar apa yang diatensi dalam rapat ini, tetapi intinya secara umum bagaimana Bali dengan sektor pariwisatanya tetap kondusif. Koordinasi ini memang kami gelar secara rutin guna mengevaluasi keamanan di Provinsi Bali. Beberapa isu yang muncul dalam pemberitaan di media sosial pun terkadang tidak sesuai dengan faktanya,” ujar Koster.
Ia menambahkan, Pemprov Bali bersama aparat terkait telah melakukan kajian komprehensif. Ke depan, intensitas kegiatan operasional lembaga akan ditingkatkan sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing demi menjaga citra pariwisata, penegakan hukum, dan kenyamanan masyarakat.
Soroti Kasus Main Hakim Sendiri di Tabanan
Rakor tersebut turut menyoroti insiden main hakim sendiri terhadap terduga pelaku pencurian di Desa Baturiti, Tabanan, yang berujung pada tewasnya korban. Gubernur Koster meminta kejadian memprihatinkan ini menjadi pembelajaran bersama agar masyarakat menyerahkan seluruh proses hukum kepada pihak berwenang.
“Seluruh masyarakat Bali agar turut menjaga kondusivitas situasi di lingkungannya masing-masing, menahan diri apabila terjadi permasalahan hukum sehingga tidak sampai main hakim sendiri, serta menyerahkan sepenuhnya permasalahan hukum kepada pihak yang berwenang,” tegasnya.
Sebagai langkah pencegahan dari tingkat bawah, Gubernur Koster berencana memanggil dan mengingatkan para kepala desa serta Bendesa Adat se-Bali. Langkah ini diambil untuk memberikan edukasi kepada warga agar tidak memberikan opini spekulatif di media sosial yang memicu kekisruhan, serta mematuhi hukum yang berlaku.
Pemerataan Ekonomi dan Tanggapan Soal Komunitas Pelari WNA
Menanggapi isu bahwa motif ekonomi melatarbelakangi aksi pencurian tersebut, Koster menegaskan bahwa persoalan ekonomi tidak bisa dijadikan alasan untuk melanggar hukum. Pemprov Bali, pemerintah pusat, dan pemerintah kabupaten/kota diklaim telah menyalurkan berbagai program bantuan sosial dan pengentasan kemiskinan secara berkesinambungan.
“Dalam hal pemerataan ekonomi, tidak hanya satu-dua desa. Seluruh desa di Bali berhak merasakan pemerataan dan pemberdayaan ekonomi. Dalam hal ini Pemprov Bali dan pemerintah kabupaten/kota berkolaborasi. Dalam hal bantuan sosial juga ada banyak jenisnya dari kami,” jelas Wayan Koster.
Sementara itu, terkait sorotan publik terhadap aktivitas komunitas pelari WNA di Bali, Koster meminta masyarakat untuk tidak merisaukan hal tersebut secara berlebihan. Menurutnya, kegiatan yang dilakukan pada pagi hari itu murni aktivitas olahraga yang tidak mengganggu ketertiban umum, meski pihak keamanan akan tetap melakukan pemantauan rutin.
Melalui Rakor Forkopimda ini, Pemprov Bali menekankan bahwa menjaga keamanan Bali adalah tanggung jawab kolektif antara pemerintah, aparat penegak hukum, desa adat, dan masyarakat demi menjaga denyut perekonomian pariwisata serta kepercayaan wisatawan dunia. (kbs)