Foto: Wawali Kota Denpasar Arya Wibawa saat mengikuti Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (RKPK) Provinsi Bali, di Ruang Rapat Wakil Walikota Denpasar, Rabu (24/6/2026).
Denpasar, KabarBaliSatu
Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, mengikuti Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (RKPK) Provinsi Bali yang digelar secara daring dari Ruang Rapat Wakil Wali Kota Denpasar, Rabu (24/6/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Arya Wibawa didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Denpasar, I Wayan Putra Sarjana, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar, I Wayan Budha, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Rakor yang dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Bali, I Dewa Made Indra, mengusung tema Penguatan Sinergi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Bali.
Dalam sambutannya, Dewa Made Indra menegaskan bahwa rapat koordinasi ini menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan sinergi antar pemerintah daerah dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan. Menurutnya, meskipun tingkat kemiskinan di Bali masih berada di bawah rata-rata nasional, upaya percepatan tetap harus dilakukan agar hasilnya semakin signifikan.
Sementara itu, Arya Wibawa menegaskan Pemerintah Kota Denpasar terus berkomitmen mempercepat penurunan angka kemiskinan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan menekan angka kemiskinan menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan makmur. Hal tersebut juga sejalan dengan visi pembangunan Kota Denpasar yang menempatkan peningkatan kualitas hidup masyarakat sebagai prioritas utama.
“Kota Denpasar memiliki misi meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, serta peningkatan pendapatan masyarakat yang berkeadilan,” ujar Arya Wibawa.
Ia menjelaskan, kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan persoalan ekonomi semata, tetapi juga berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dampaknya dapat dirasakan pada sektor kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi hingga keamanan.
Selain itu, faktor penyebab kemiskinan juga sangat kompleks, mulai dari keterbatasan akses pendidikan dan layanan kesehatan, minimnya kesempatan kerja, hingga dampak bencana yang dapat menurunkan taraf hidup masyarakat.
Rakor tersebut turut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Deputi Bidang Percepatan Pemberdayaan Kapasitas dan Penyediaan Akses Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Republik Indonesia, Novrizal Tahar, serta Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi, Mohamad Yanuarto Bramuda.
Melalui forum ini, diharapkan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota semakin kuat sehingga program penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran, khususnya dalam upaya menghapus kemiskinan ekstrem di Bali. (kbs)