Yogyakarta, KabarBaliSatu
Ketangguhan kinerja pemerintahan Pemprov Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Bali, Wayan Koster, kembali mendapat pengakuan di tingkat nasional. Bahkan, karena dinilai terlalu dominan di kawasan Bali-Nusa Tenggara, Kementerian Dalam Negeri memutuskan memindahkan Bali untuk berkompetisi dengan provinsi-provinsi di Pulau Jawa dalam ajang Penghargaan Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026.
Meski menghadapi persaingan yang lebih berat, Bali tetap mampu menunjukkan kelasnya. Dalam ajang yang digelar di Grand Ballroom Yogyakarta Marriott Hotel, Kamis (4/6/2026), Pemerintah Provinsi Bali berhasil meraih dua penghargaan nasional sekaligus, yakni kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting serta Pengendalian Inflasi Terbaik.
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa keputusan memindahkan Bali dari regional Bali Nusra ke regional Jawa-Bali dilakukan setelah melihat capaian pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang konsisten lebih unggul dibanding daerah lain di kawasan sebelumnya.
“Bali sebetulnya dulu ikut regional NTB dan NTT. Tapi setelah kita melihat semua angka-angkanya, pertumbuhan ekonominya cepat, pembangunannya berjalan relatif cepat di sana. Kalau bertanding melawan NTB-NTT, menangnya Bali terus,” ujar Tito Karnavian kepada awak media di Grand Ballroom Yogyakarta Marriott Hotel, Kamis (4/6/2026).
Menurut Tito, langkah tersebut diambil untuk menjaga kompetisi yang sehat dan berimbang antar daerah. Bali dianggap layak bersaing dengan provinsi-provinsi yang memiliki kapasitas dan performa pembangunan yang relatif setara.
Dominasi Bali ternyata tidak berkurang meski harus menghadapi daerah-daerah besar di Pulau Jawa. Provinsi ini tetap berhasil menempati posisi teratas dalam dua kategori strategis yang menjadi perhatian nasional.
Pada kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting, penghargaan diterima langsung oleh Gubernur Wayan Koster. Bali berhasil mengungguli Provinsi Jawa Barat yang berada di posisi kedua.
Sementara pada kategori Pengendalian Inflasi, Bali kembali menjadi yang terbaik, mengungguli Daerah Istimewa Yogyakarta di posisi kedua dan Provinsi Jawa Tengah di posisi ketiga.
Keberhasilan tersebut sekaligus mengantarkan Pemprov Bali memperoleh insentif fiskal senilai Rp6 miliar, yang terdiri atas Rp3 miliar untuk masing-masing kategori penghargaan.
Mendagri Tito menegaskan bahwa proses penilaian dilakukan secara objektif dan berbasis data. Ia bahkan mengaku mengawasi langsung tim penilai untuk memastikan seluruh indikator, mulai dari angka kemiskinan, pengangguran, stunting hingga inflasi, dinilai secara transparan dan profesional.
“Jadi kita pindahkan bali bertanding lawan yang imbang di Jawa. Jujur saja tim yang menilai betul-betul saya awasi. Saya katakan bahwa kredibilitas Kemendagri harus kita jaga, kalau tidak akan kehilangan marwah jika ini diatur-atur,” tegas Mendagri Tito.
Ia menambahkan, salah satu indikator yang dipantau secara berkala adalah tingkat inflasi nasional yang saat ini terjaga pada angka 3,08 persen.
Bagi Gubernur Wayan Koster, penghargaan tersebut bukan menjadi alasan untuk berpuas diri. Ia memastikan upaya menekan angka kemiskinan dan menjaga stabilitas harga akan terus diperkuat melalui kolaborasi seluruh pemerintah daerah di Bali.
“Bukan soal mempertahankan, tetapi memang meskipun sekarang sudah mencapai angka kemiskinan terendah dan inflasi terendah, saya tetap akan memprogramkan kemiskinan ini turun lagi dan inflasinya bisa semakin dikendalikan. Rencananya kita akan menjalankan rapat atau rakor pada tanggal 8 Juni nanti dengan Bupati dan Walikota se-Bali untuk menurunkan angka kemiskinan secara terintegrasi di semua kabupaten/kota di Bali,” ujarnya.
Terkait pengendalian inflasi, Koster mengakui koordinasi intensif yang dilakukan Kemendagri menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
“Kami mendapat beberapa arahan dari Kemendagri dan kami sedapat mungkin melaksanakan arahan tersebut sehingga angka inflasi di Bali bisa terkendali,” pungkasnya.
Penghargaan ini menjadi bukti bahwa Bali tidak hanya mampu mempertahankan kinerja terbaik di kawasan timur Indonesia, tetapi juga tetap unggul ketika dipertemukan dengan provinsi-provinsi besar di Pulau Jawa. Di era kepemimpinan Koster, Bali menunjukkan ketahanan pembangunan yang kuat melalui keberhasilan menekan kemiskinan, mempercepat penurunan stunting, dan menjaga inflasi tetap terkendali.
Prestasi tersebut sekaligus mempertegas posisi Bali sebagai salah satu provinsi dengan tata kelola pembangunan paling efektif di Indonesia. (kbs)