Foto: Pemeritah Provinsi Bali saat menerima penghargaan kedua Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025 dalam kegiatan Kick Off Evaluasi Nasional Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2025 yang berlangsung di Horison Ultima Semarang, Kamis (21/5/2026).
Semarang, KabarBaliSatu
Pemerintah Provinsi Bali kembali menorehkan prestasi nasional dalam bidang demokrasi. Di tengah tantangan efisiensi anggaran, Bali berhasil meraih peringkat kedua Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025 tingkat nasional dengan nilai 89,73.
Capaian tersebut diumumkan dalam kegiatan Kick Off Evaluasi Nasional Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2025 yang berlangsung di Horison Ultima Semarang, Kamis (21/5/2026).
Berdasarkan hasil pengukuran nasional, Daerah Istimewa Yogyakarta menempati posisi pertama dengan nilai 89,79. Bali berada di peringkat kedua dengan selisih tipis, sementara Jawa Tengah berada di posisi ketiga dengan nilai 86,72.
Prestasi tersebut menegaskan konsistensi Bali dalam menjaga kualitas demokrasi daerah yang inklusif dan partisipatif. Bahkan pada 2025, Bali berhasil meningkatkan skor IDI sebesar 0,39 poin dibanding tahun sebelumnya.
Peningkatan paling signifikan terjadi pada aspek kebebasan, khususnya dalam indikator pemenuhan hak-hak pekerja. Hal ini dinilai menjadi bukti bahwa pembangunan demokrasi di Bali tidak hanya fokus pada stabilitas politik, tetapi juga perlindungan terhadap hak masyarakat.
Penghargaan tersebut menjadi dorongan baru bagi Pemerintah Provinsi Bali untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang demokratis, responsif dan berkeadilan, sejalan dengan visi pembangunan Bali yang harmonis dan sejahtera.
Dalam kesempatan itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Lodewijk F. Paulus, menegaskan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia merupakan salah satu barometer penting dalam mengukur kualitas pembangunan nasional.
Menurutnya, capaian IDI bukan sekadar angka statistik, melainkan refleksi bersama dalam membangun kebijakan publik yang berpihak kepada masyarakat.
Penghargaan untuk Provinsi Bali diterima melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan menjaga stabilitas politik daerah, kualitas demokrasi, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.
Dalam forum evaluasi nasional tersebut, pemerintah pusat juga memaparkan rencana pengembangan pengukuran IDI hingga tingkat kabupaten/kota. Selain itu, akan disusun rencana aksi daerah sebagai strategi penguatan demokrasi yang lebih terukur dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.
Pemerintah menegaskan bahwa kualitas demokrasi tidak semata ditentukan oleh besarnya sumber daya yang dimiliki suatu daerah, tetapi lebih pada kesungguhan pemerintah dalam membangun tata kelola yang inklusif, responsif, dan berpihak kepada rakyat.
Di tengah situasi efisiensi anggaran, Bali dinilai mampu membuktikan bahwa komitmen yang konsisten dan kerja kolaboratif tetap dapat melahirkan capaian nasional yang membanggakan. (kbs)