Foto: Gubernur Bali, Wayan Koster saat menghadiri acara pisah sambut Kepala Kejaksaan Tinggi Bali di Gedung Wanita Nari Graha, Panjer, Denpasar, Kamis (7/5/2026).
Denpasar, KabarBaliSatu
Suasana hangat penuh nuansa kekeluargaan menyelimuti acara pisah sambut Kepala Kejaksaan Tinggi Bali di Gedung Wanita Nari Graha, Panjer, Denpasar, Kamis (7/5/2026). Diiringi pertunjukan seni budaya Bali yang dibawakan para pelajar SMK Negeri 5 Denpasar, momentum pergantian pimpinan Kejati Bali itu sekaligus menjadi penegasan kuat pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menjaga arah pembangunan Pulau Dewata.
Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Bali untuk terus memperkuat kolaborasi bersama Kejaksaan Tinggi Bali dalam mengawal pembangunan daerah maupun program strategis nasional.
Acara tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Prasta, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, jajaran Forkopimda Bali, serta para bupati dan wali kota se-Bali.
Dalam sambutannya, Koster menyampaikan ucapan selamat datang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Bali yang baru, Setiawan Budi Cahyono. Dengan gaya santai diselingi candaan, ia menyebut penugasan di Bali sebagai “bonus lengkap” bagi seorang pejabat negara.
“Bertugas di Bali dapat dua sekaligus. Tugas utama sebagai Kajati, dan bonus menikmati wisata Bali. Kalau orang lain harus beli tiket untuk liburan ke Bali, Bapak tinggal jalan-jalan menikmati Bali dari timur sampai barat, utara sampai selatan,” ujar Koster yang disambut tawa para tamu undangan.
Namun di balik suasana cair tersebut, Koster menekankan bahwa Bali saat ini tengah menghadapi berbagai agenda strategis nasional yang membutuhkan pengawasan dan pendampingan hukum yang kuat. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan Kejati Bali dinilai menjadi faktor penting agar pembangunan berjalan tertib, transparan, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami berharap kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Bali terus berjalan baik dalam mengawal pembangunan daerah maupun program pemerintah pusat yang cukup banyak di Bali,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Koster juga menyampaikan apresiasi kepada Kajati Bali sebelumnya, Chatarina Muliana, yang kini mendapat amanah baru di Kejaksaan Agung. Menurutnya, selama bertugas di Bali, Chatarina mampu membangun hubungan harmonis bersama Forkopimda dan pemerintah daerah.
“Hubungan Forkopimda di Bali sangat akur dan berjalan sangat baik, tentu tetap dalam koridor tugas masing-masing,” katanya.
Sementara itu, Chatarina Muliana menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Bali dan Forkopimda selama dirinya memimpin Kejati Bali.
“Tidak penting berapa lama kita bertugas, yang penting apa yang bisa kita perbuat dalam melaksanakan tugas,” ujarnya.
Ia mengaku Bali meninggalkan kesan mendalam, bukan hanya karena keindahan alam dan infrastruktur yang dimiliki, tetapi juga karena soliditas para pemangku kepentingan daerah dalam menghadapi berbagai persoalan strategis.
Menurutnya, Bali kini menjadi perhatian nasional, terutama dalam isu pengembangan ekonomi dan lingkungan hidup yang diproyeksikan menjadi model pembangunan pemerintah pusat.
Di sisi lain, Kajati Bali yang baru, Setiawan Budi Cahyono, mengungkapkan dirinya sebenarnya sudah cukup akrab dengan Bali. Sebelum dipercaya memimpin Kejati Bali, ia menjabat sebagai Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis pada JAM Intel Kejaksaan Agung dan kerap datang ke Bali untuk mengawal proyek-proyek strategis nasional.
“Di Bali banyak proyek strategis nasional yang sebelumnya kami kawal, jadi kami cukup sering datang ke sini,” ungkapnya.
Ia memastikan Kejati Bali siap mendukung penuh program pembangunan Pemerintah Provinsi Bali melalui fungsi intelijen, pendampingan hukum, hingga pengamanan pembangunan strategis.
“Kami hadir untuk membantu program pembangunan Provinsi Bali demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Bali,” tegasnya.
Pergantian pucuk pimpinan Kejati Bali kali ini tidak sekadar seremoni formal. Lebih dari itu, momentum tersebut menjadi simbol kuat bahwa pembangunan Bali ke depan membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh elemen masyarakat demi menjaga stabilitas sekaligus memastikan arah pembangunan tetap berjalan sesuai kepentingan rakyat Bali. (kbs)