Foto: Gubernur Bali, Wayan Koster saat menghadiri pengukuhan dan pelantikan kepengurusan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Bali di Art Centre Denpasar, Sabtu (25/4/2026).
Denpasar, KabarBaliSatu
Gubernur Bali, Wayan Koster, kembali menyoroti persoalan klasik yang kian mendesak: pertumbuhan kendaraan yang melaju jauh lebih cepat dibanding pembangunan infrastruktur. Ketimpangan ini, menurutnya, menjadi akar utama kemacetan di sejumlah wilayah Bali.
Pernyataan itu disampaikan Koster saat menghadiri pengukuhan dan pelantikan kepengurusan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Bali di Art Centre Denpasar, Sabtu (25/4/2026). Di hadapan pelaku usaha dan pemangku kepentingan, ia menegaskan keterbatasan fiskal daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur berskala besar.
“Fiskal Bali tidak cukup untuk menuntaskan persoalan ini. Seharusnya pemerintah pusat hadir, mengingat kontribusi Bali terhadap devisa pariwisata nasional sangat besar,” tegasnya.
Koster memaparkan, Bali mencatat kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 7,05 juta orang, dengan rata-rata pengeluaran 1.522 dolar AS per kunjungan. Perputaran uang dari sektor ini diperkirakan menyentuh Rp176 triliun—sekitar 55 persen dari total devisa pariwisata Indonesia. Angka ini, menurutnya, menjadi dasar kuat bagi pemerintah pusat untuk memberi perhatian lebih pada pembangunan infrastruktur di Bali.
Namun di balik geliat ekonomi tersebut, muncul konsekuensi yang tak ringan. Kemacetan dan persoalan sampah menjadi dua tantangan utama yang harus segera diatasi. Koster juga menyoroti ketimpangan pembangunan antarwilayah, yang dipicu lemahnya konektivitas.
“Semua wilayah di Bali punya potensi pariwisata. Tapi akses ke Jembrana, Buleleng, hingga Karangasem masih sulit dan memakan waktu lama. Ini yang membuat pembangunan tidak merata,” ujarnya.
Sejumlah langkah telah ditempuh, termasuk menjalin komunikasi dengan Komisi V DPR RI guna mendorong percepatan pembangunan infrastruktur darat. Koster juga berharap dukungan dari KADIN Indonesia untuk memperkuat advokasi kebutuhan Bali di tingkat pusat.
Di sisi lain, Ketua Umum KADIN Indonesia, Anindya Bakrie, menyatakan kesiapan pihaknya untuk bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Bali. Salah satunya melalui penyusunan strategic paper yang akan memetakan kebutuhan infrastruktur sekaligus menghitung nilai investasi dan dampak ekonominya.
“Kami ingin membantu menghitung kebutuhan infrastruktur secara konkret—di mana saja, berapa besar investasinya, dan bagaimana return on investment-nya. Dengan begitu, kita bisa meyakinkan pemerintah pusat bahwa dampaknya signifikan bagi ekonomi,” jelas Anindya.
Pada kesempatan yang sama, KADIN Bali resmi mengukuhkan kepengurusan masa bakti 2025–2030. I Made Ariandi kembali dipercaya memimpin organisasi tersebut, menandai kesinambungan peran KADIN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Bali di tengah tantangan infrastruktur yang semakin kompleks. (kbs)