Foto: DPD Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Bali menggelar seminar bertema “Peran Pemuda Bali: Menguatkan Identitas dan Arah Bali di Masa Mendatang” di Sekretariat DPD I Partai Golkar Bali, Jumat (24/4/2026) malam,
Denpasar, KabarBaliSatu
Peran generasi muda kembali menjadi sorotan dalam upaya menjaga arah pembangunan dan identitas budaya Bali di tengah derasnya perubahan zaman. Melalui seminar bertema “Peran Pemuda Bali: Menguatkan Identitas dan Arah Bali di Masa Mendatang” yang digelar DPD Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Bali di Sekretariat DPD I Partai Golkar Bali, Jumat (24/4/2026) malam, pemuda didorong tampil sebagai kekuatan kritis sekaligus penjaga nilai-nilai lokal.
Ketua DPD AMPI Bali yang juga Ketua Komisi II DPRD Bali, Agung Bagus Pratiksa Linggih atau yang akrab disapa Ajus Linggih, menegaskan bahwa generasi muda memiliki posisi strategis dalam mengawal jalannya kebijakan pemerintah agar tetap berpihak kepada masyarakat.
Menurutnya, keberanian mahasiswa dan kelompok muda dalam menyampaikan kritik saat ini patut diapresiasi karena menjadi bagian penting dari demokrasi yang sehat.
“Pemerintah membutuhkan kritik yang membangun agar kebijakan benar-benar pro rakyat. Pemuda harus hadir sebagai check and balance, sekaligus mengajak generasi muda lainnya untuk tidak membawa adat ke ranah politisasi dan tetap menjaga budaya Bali,” tegas politisi muda Golkar yang juga putra Ketua DPD Golkar Bali yang juga Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dapil Bali Gde Sumarjaya Linggih (Demer) itu.
Tokoh muda yang juga Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bali itu menilai arah pembangunan Bali ke depan sangat dipengaruhi keputusan politik. Karena itu, keterlibatan aktif pemuda dinilai menjadi kunci agar identitas Bali tidak terkikis di tengah pesatnya pembangunan dan perubahan sosial.
Pandangan serupa disampaikan Ketua Persadha Nusantara Bali sekaligus Ketua FA KMHDI Bali, Sae Tanju. Ia menekankan bahwa penguatan identitas Bali harus dibarengi dengan pembangunan sumber daya manusia yang terarah.
Menurutnya, pendidikan dan penguatan ekonomi masyarakat menjadi fondasi utama agar Bali tetap memiliki karakter dan daya saing di masa depan.
“Tanpa roadmap yang jelas dalam pengembangan SDM, identitas Bali bisa terdegradasi. Kritik masyarakat seharusnya dipandang sebagai bentuk kepedulian, bukan ancaman,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya ruang kritik publik, termasuk melalui media sosial, sebagai sarana masyarakat menyampaikan aspirasi ketika akses terhadap pengambil kebijakan masih terbatas.
Sementara itu, akademisi Fakultas Hukum Undiknas, Kiki Syah, menilai masa depan Bali tidak bisa ditentukan oleh satu kelompok saja. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor agar arah pembangunan daerah berjalan seimbang dan inklusif.
“Harus ada ruang kolaborasi antara akademisi, legislatif, eksekutif, mahasiswa, hingga masyarakat sipil. Semua harus terlibat agar arah pembangunan Bali bisa dirumuskan bersama,” jelasnya.
Seminar tersebut menjadi ruang dialog terbuka yang mempertemukan mahasiswa, organisasi kepemudaan, akademisi, hingga berbagai elemen masyarakat.
Diskusi yang berkembang menegaskan satu hal penting: masa depan Bali tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh keberanian generasi mudanya untuk terlibat, mengkritisi, dan menjaga identitas budaya Pulau Dewata tetap hidup di tengah perubahan zaman. (kbs)