Foto: Gubernur Bali, Wayan Koster saat menghadiri pengukuhan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali di Denpasar, Selasa (14/4/2026).
Denpasar, KabarBaliSatu
Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor saat menghadiri pengukuhan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali di Denpasar, Selasa (14/4/2026). Dalam forum tersebut, ia menekankan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga keuangan menjadi kunci menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Bali yang berkelanjutan.
Menurut Koster, hubungan harmonis antara Pemerintah Provinsi Bali dengan OJK dan Bank Indonesia telah terbukti memperkuat fondasi ekonomi daerah. Kolaborasi ini, kata dia, tidak hanya menopang sektor perbankan, tetapi juga menjaga daya tahan ekosistem ekonomi Bali di tengah dinamika global.
Di sisi lain, Koster memaparkan capaian ekonomi Bali yang tetap impresif. Sepanjang 2025, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 7,05 juta orang—naik sekitar 750 ribu dibanding tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, jumlah wisatawan domestik dan mancanegara menembus 16,3 juta kunjungan.
“Bali tetap dicintai wisatawan. Astungkara, kunjungan terus meningkat,” ujarnya.
Pertumbuhan ekonomi Bali juga tercatat mencapai 5,82 persen, menempatkannya di posisi empat nasional. Capaian ini dinilai istimewa, mengingat Bali tidak memiliki sumber daya tambang seperti banyak daerah lain di Indonesia. Selain itu, pendapatan per kapita meningkat, kesenjangan menurun, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menyentuh angka 79.
Pariwisata masih menjadi tulang punggung ekonomi Bali dengan kontribusi sekitar 66 persen terhadap perekonomian daerah. Bahkan, Bali menyumbang sekitar 55 persen devisa pariwisata nasional atau setara Rp176 triliun dari total Rp319 triliun.
“Bali ini kecil, tetapi berkah. Kontribusinya sangat besar bagi nasional,” tegas Koster.
Namun, di balik capaian tersebut, ia mengingatkan adanya konsekuensi yang harus dihadapi. Lonjakan aktivitas pariwisata membawa tantangan serius, mulai dari kemacetan, persoalan sampah, keterbatasan infrastruktur, hingga isu air dan ketahanan pangan. Karena itu, penguatan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan OJK, dinilai krusial untuk menjaga keseimbangan pembangunan.
Tak hanya ekonomi, Koster juga menyinggung upaya pelestarian budaya Bali. Salah satunya melalui pemberian insentif bagi keluarga yang mempertahankan penamaan tradisional seperti Nyoman dan Ketut, sebagai bagian dari menjaga identitas dan warisan leluhur.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK RI, Hermawan Bekti Sasongko, menyebut pengukuhan pimpinan OJK Bali sebagai momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi ekonomi daerah. Ia menilai Bali sebagai contoh daerah dengan pertumbuhan kuat, meski dihadapkan pada tantangan akibat tingginya aktivitas ekonomi.
“Permasalahan di Bali adalah problem of success, dampak dari kesuksesan itu sendiri,” ujarnya.
Hermawan juga menyoroti peran vital UMKM dan lembaga keuangan seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam menggerakkan ekonomi lokal. OJK, lanjutnya, akan terus memperkuat pengawasan sekaligus mendorong profesionalisme sektor jasa keuangan.
Dalam kesempatan tersebut, Parjiman resmi dikukuhkan sebagai Kepala OJK Provinsi Bali sejak awal Maret 2026, menggantikan Kristrianti Puji Rahayu. Ia mengemban tugas strategis dalam mengawasi sektor jasa keuangan, termasuk menindak praktik lembaga keuangan ilegal.
Koster pun berharap kepemimpinan baru ini mampu melanjutkan kinerja positif yang telah terbangun, sekaligus memperkuat peran sektor keuangan dalam mendorong ekonomi Bali yang berkualitas, kompetitif, dan berkelanjutan. (kbs)